Eksploitasi Remaja 17 Tahun di Sememi Benowo: Tarif Rp250 Ribu, Korban Hanya Terima Rp100 Ribu

Polrestabes Surabaya mengungkap dugaan eksploitasi seksual terhadap remaja perempuan 17 tahun berinisial AM di Wisma 21, Sememi, Kecamatan Benowo. Korban diduga ditawarkan ke pria hidung belang dengan tarif Rp250 ribu per transaksi, tetapi hanya menerima Rp100 ribu. Satu terduga pelaku ditangkap, dua lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO).

Kasus ini terungkap setelah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengamankan korban di sebuah kamar kos pada 29 Oktober 2026 sekitar pukul 21.00 WIB. Korban kemudian diserahkan ke Polsek Benowo dan dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk penanganan lebih lanjut.

Kronologi Pengungkapan Kasus di Wisma 21 Sememi

Menurut Kasatres PPA-PPO Polrestabes Surabaya, Kompol Melatisari, dugaan praktik eksploitasi berlangsung sejak 19 hingga 28 Oktober 2026 di Wisma 21, Jalan Sememi Jaya Gang I, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo. Lokasi itu disebut sebagai tempat korban dipaksa dan dibujuk melayani tamu laki-laki.

Kasus bermula ketika korban diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang pria berinisial YG, anak dari MB (51). Hubungan keduanya disebut terjalin sejak Juni 2026. Awalnya, korban hanya membantu bekerja membuat kopi di Wisma 21.

"Namun, situasi berubah ketika korban yang semula hanya membantu bekerja membuat kopi di Wisma 21, diduga justru dipaksa dan dibujuk untuk melayani tamu laki-laki," jelas Kompol Melati, Kamis (12/11/2026).

Dugaan eksploitasi mulai terjadi pada 19 Oktober 2026 sekitar pukul 20.00 WIB. MB diduga memaksa, membujuk, sekaligus merayu korban agar bersedia melakukan hubungan seksual dengan tamu pria dengan imbalan Rp250 ribu. Praktik itu berlanjut dengan melibatkan sejumlah pihak lain.

Korban disebut ditawarkan kepada tamu laki-laki dengan tarif berkisar Rp225 ribu hingga Rp250 ribu untuk setiap transaksi. Ironisnya, uang yang diterima korban diduga hanya Rp100 ribu dari setiap transaksi. Sisa pembayaran diduga diambil dan dibagi oleh pihak-pihak yang terlibat.

"Bahkan, sebagian uang yang menjadi hak korban diduga dipotong oleh salah satu pihak dengan alasan untuk membayar utang atau biaya sekolah," tambah Melati.

Pihak yang Terlibat dan Barang Bukti yang Disita

Dalam pengungkapan perkara ini, polisi mengamankan seorang terduga pelaku berinisial DW (16). Sementara dua orang lainnya, masing-masing berinisial MB (51), warga Surabaya, dan KV (17), telah ditetapkan sebagai DPO.

DW yang juga masih berstatus anak diamankan setelah pengembangan penyelidikan. Petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas para terduga pelaku. Barang bukti tersebut meliputi:

• Satu kaus berwarna kuning
• Satu celana panjang hitam
• Satu unit telepon genggam merek Oppo yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi
• Uang tunai sebesar Rp100 ribu

Hingga kini, Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap peran masing-masing pihak yang diduga terlibat, termasuk memburu dua orang yang telah masuk dalam daftar pencarian orang.

Polrestabes Surabaya menyebut perkara ini sebagai dugaan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau perdagangan orang. Penyidik menerapkan dugaan pelanggaran Pasal 12 juncto Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Latar Belakang: Modus dan Relasi Korban dengan Pelaku

Kasus ini memperlihatkan pola eksploitasi yang dimulai dari kedekatan personal. Korban menjalin hubungan asmara dengan YG, anak MB, sejak Juni 2026. Relasi itu kemudian membuka jalan bagi korban untuk berada di Wisma 21, tempat ia semula hanya membantu membuat kopi.

Namun, situasi berubah ketika korban diduga dipaksa dan dibujuk untuk melayani tamu laki-laki. Menurut keterangan polisi, MB berperan sebagai pihak yang memaksa, membujuk, sekaligus merayu korban. Sementara KV (17) dan DW (16) disebut terlibat dalam praktik tersebut.

Yang mencolok, korban hanya menerima Rp100 ribu dari setiap transaksi Rp225 ribu hingga Rp250 ribu. Sebagian uang yang menjadi hak korban diduga dipotong dengan alasan membayar utang atau biaya sekolah. Alasan itu, jika benar, menunjukkan bagaimana eksploitasi dibungkus seolah sebagai solusi ekonomi bagi korban.

Praktik itu berlangsung selama sepuluh hari, dari 19 hingga 28 Oktober 2026, sebelum akhirnya terungkap pada 29 Oktober 2026. Satpol PP yang mengamankan korban di kamar kos menjadi pintu masuk pengungkapan kasus ini.

Dampak dan Perlindungan terhadap Korban Anak

Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat korban masih berusia 17 tahun. Dugaan eksploitasi terhadap anak untuk memperoleh keuntungan finansial merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan hukum secara tegas serta perlindungan maksimal terhadap korban.

Dalam penanganannya, penyidik menerapkan dugaan pelanggaran Pasal 12 juncto Pasal 15 ayat (1) huruf g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau Pasal 455 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua pasal itu menjadi dasar hukum untuk menjerat pelaku eksploitasi seksual terhadap anak.

Selain aspek pidana, kasus ini membuka persoalan perlindungan anak. Korban berusia 17 tahun dan salah satu terduga pelaku berinisial DW juga berusia 16 tahun. Artinya, perkara ini melibatkan dua anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga penanganannya harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat membuka secara terang dugaan jaringan eksploitasi seksual anak di kawasan Sememi sekaligus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah Selanjutnya: Memburu MB dan KV yang Masih DPO

Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap peran masing-masing pihak. Dua orang yang telah masuk dalam daftar pencarian orang, yakni MB (51) dan KV (17), masih diburu aparat kepolisian.

Penyidik juga akan mendalami peran DW (16) yang telah diamankan. Selain itu, polisi akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk mereka yang diduga menerima bagian dari uang transaksi.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai apakah korban telah memperoleh pendampingan psikologis. Namun, polisi menyatakan komitmennya untuk memastikan korban memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini juga menjadi ujian bagi penegakan hukum di Surabaya. Sebab, lokasi kejadian berada di kawasan padat penduduk, tepatnya di Jalan Sememi Jaya Gang I, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo. Pengungkapan bermula dari Satpol PP, bukan dari laporan warga atau aparat setempat.

Bagi publik, perkembangan kasus ini dapat dipantau melalui pemberitaan resmi. Informasi awal mengenai pengungkapan ini dimuat di Nusantara Abadi News. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual dapat dibaca pada UU Nomor 12 Tahun 2022.

Analisis Redaksi: Eksploitasi Anak yang Berkedok Bantuan Ekonomi

Kasus AM memperlihatkan pola eksploitasi yang jarang dibahas: korban tidak hanya dijual, tetapi juga dibuat merasa berutang. Alasan pemotongan uang untuk membayar utang atau biaya sekolah, jika terbukti, adalah bentuk kontrol ekonomi yang membuat korban sulit keluar dari jerat.

Yang paling mencolok adalah ketimpangan angka. Tarif Rp250 ribu, korban hanya menerima Rp100 ribu. Selisih Rp150 ribu per transaksi itu menunjukkan siapa yang paling diuntungkan. Eksploitasi anak di sini bukan sekadar tindakan individu, melainkan praktik yang diorganisasi untuk mengambil keuntungan dari tubuh anak.

Pengungkapan bermula dari Satpol PP yang mengamankan korban di kamar kos. Fakta itu menyiratkan bahwa pengawasan di lingkungan sekitar belum berjalan optimal. Wisma 21 di Jalan Sememi Jaya Gang I disebut menjadi lokasi praktik selama sepuluh hari. Ruang publik yang seharusnya diawasi justru menjadi tempat berlangsungnya transaksi.

Penegakan hukum terhadap MB (51) dan KV (17) yang masih DPO akan menjadi ukuran keseriusan. Tanpa penangkapan keduanya, rantai eksploitasi dikhawatirkan berpindah tempat. Perlindungan bagi AM juga tidak boleh berhenti pada proses pidana. Korban berusia 17 tahun membutuhkan pendampingan agar tidak kembali ke situasi yang sama.

Perkara ini juga melibatkan DW (16) sebagai terduga pelaku yang masih anak. Penanganannya harus mengikuti sistem peradilan pidana anak. Namun, status anak pada DW tidak boleh mengaburkan posisi AM sebagai korban yang hak-haknya dilanggar.