Ketua BEM Sebut 4 Kasus Pelecehan Seksual di Unila Belum Tuntas

Ketua BEM FISIP Universitas Lampung, M Afdal Syaputra, menyebut ada empat kasus kekerasan seksual di lingkungan Unila yang belum diselesaikan hingga kini. Pernyataan itu disampaikan dalam orasi aksi Aliansi Unila Melawan di Gedung Rektorat Unila, Kamis (12/11/2026).

Dalam orasinya, Afdal membeberkan satu per satu kasus yang menjadi sorotan mahasiswa. Ia menilai tidak ada penyelesaian yang jelas dari empat perkara tersebut. Massa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unila Melawan menuntut keadilan bagi para korban.

Aksi itu digelar di depan gedung rektorat kampus yang berlokasi di Bandar Lampung. Mahasiswa membawa sejumlah tuntutan terkait penanganan kekerasan seksual yang mereka nilai berjalan lambat.

Empat Kasus yang Disebut Belum Tuntas

Afdal merinci empat kasus yang menjadi perhatian mahasiswa dalam aksi tersebut. Pertama, dugaan pelecehan seksual di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada 2026. Kasus ini menyangkut lingkungan unit teknis kampus yang sehari-hari menangani sistem informasi universitas.

Kedua, kasus di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang melibatkan seseorang bernama Rangga pada 2026. Ketiga, kasus di Fakultas Pertanian yang informasinya masih belum terkonfirmasi. Keempat, dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada 2018 di FKIP.

"Ada empat kasus dalam kurun waktu ini yang tidak ada penyelesaian sama sekali sampai hari ini," kata Afdal, Kamis (12/11/2026).

Dari empat perkara itu, dua di antaranya berada di FKIP, yakni kasus yang melibatkan Rangga pada 2026 dan kasus pada 2018. Satu kasus di UPT TIK, dan satu lagi di Fakultas Pertanian yang status informasinya belum jelas.

Rangkaian kasus itu mencakup rentang waktu delapan tahun, dari 2018 hingga 2026. Afdal menempatkan hal tersebut sebagai bukti bahwa persoalan kekerasan seksual di Unila bukan peristiwa tunggal, melainkan pola yang berulang.

Dosen Terduga Pelaku Masih Aktif Mengajar

Afdal menyoroti nasib dosen yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Menurutnya, dosen itu masih aktif mengajar meski telah dipindahkan ke fakultas lain, yakni FISIP. Perpindahan itu tidak diikuti dengan sanksi yang setimpal di mata mahasiswa.

Ia juga menyinggung kasus pada 2018. Saat itu, dosen yang diduga terlibat disebut hanya dinonaktifkan selama satu tahun sebelum kembali diaktifkan dan dipindahkan ke fakultas lain.

"Di mana keadilan bagi mahasiswa yang terkena dampak dari pelaku?" ujarnya.

Dari sudut pandang mahasiswa, pemindahan fakultas bukan bentuk hukuman. Sebab, dosen bersangkutan tetap menjalankan tugas mengajar dan berinteraksi dengan mahasiswa di lingkungan baru. Afdal mempertanyakan langkah yang diambil pihak kampus terhadap penanganan kasus-kasus tersebut.

Menurutnya, sanksi yang diberikan kepada terduga pelaku belum mencerminkan keberpihakan terhadap korban. Ia menilai keputusan kampus lebih melindungi posisi terduga pelaku ketimbang memulihkan kondisi korban.

Kasus pelecehan seksual di kampus memang diatur dalam regulasi tersendiri. Merujuk aturan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dijalankan melalui satuan tugas khusus. Regulasi itu dapat dibaca di laman resmi Kemendikbudristek.

Satgas PPKS Unila Dipertanyakan Efektivitasnya

Afdal turut mempertanyakan efektivitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unila. Ia menilai satgas seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan sekaligus memastikan laporan kekerasan seksual ditangani hingga tuntas.

"Apakah hari ini satgas selalu hadir dalam kasus-kasus untuk menyelesaikan pelecehan? Kita tidak pernah mendengar adanya penyelesaian dari kasus-kasus kekerasan yang ada di lingkup kampus," katanya.

Ia juga mempertanyakan apakah mekanisme penanganan yang diterapkan kampus justru membuat korban merasa tertekan untuk tidak melanjutkan laporan ke tingkat lebih tinggi ataupun mengungkapkan kasus yang dialami.

Menurutnya, kehadiran satgas semestinya terasa bagi mahasiswa yang melapor. Bukan hanya dalam dokumen resmi, tetapi dalam pendampingan nyata sejak laporan diterima hingga proses selesai. Kenyataan yang dilihat mahasiswa, kata Afdal, tidak sejalan dengan harapan itu.

Ia menegaskan aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap keamanan lingkungan kampus. Kampus, lanjutnya, seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seluruh mahasiswa, terutama perempuan.

Konteks Kasus Pelecehan Seksual di Unila

Isu kekerasan seksual di Unila bukan pertama kali mencuat. Sebelumnya, publik Lampung menyoroti kasus dugaan pelecehan mahasiswi oleh seorang ketua program studi. Perkara itu bahkan bergulir ke ranah hukum.

Pemberitaan sebelumnya menyebut polisi memeriksa saksi dari Unila dalam kasus dugaan pelecehan mahasiswi oleh kaprodi tersebut. Mahasiswi yang dilecehkan juga melaporkan pelaku ke polisi. Rangkaian peristiwa itu membentuk latar mengapa mahasiswa menuntut transparansi penanganan kasus di kampus.

Dalam konteks nasional, kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi persoalan yang berulang dibahas. Kanal pemberitaan seperti detikcom beberapa kali melaporkan kasus serupa di berbagai kampus. Pola yang muncul sering kali sama: korban melapor, proses berjalan lambat, dan sanksi dinilai ringan.

Afdal tidak menyebut nama dosen yang diduga terlibat dalam orasinya. Ia juga tidak merinci identitas korban. Fokus tuntutan mahasiswa ada pada proses penyelesaian dan bentuk sanksi yang diterima terduga pelaku.

Dampak dan Tuntutan Mahasiswa

Empat kasus yang disebut Afdal memunculkan sejumlah dampak yang dirasakan mahasiswa. Berikut poin-poin yang disorot dalam aksi tersebut:

• Korban tidak mendapat penyelesaian yang jelas atas laporan yang mereka ajukan.
• Terduga pelaku masih beraktivitas di lingkungan kampus, termasuk mengajar.
• Mahasiswa perempuan merasa ruang kampus tidak lagi aman.
• Kepercayaan terhadap Satgas PPKS Unila menurun karena dianggap tidak hadir dalam penanganan.
• Mahasiswa mempertanyakan mekanisme pelaporan yang dinilai menekan korban.

"Kita di sini semua hadir karena ada ketakutan, kawan-kawan. Karena kita merasa kampus sudah tidak lagi aman untuk para wanita," pungkasnya.

Seruan itu menjadi inti dari aksi Aliansi Unila Melawan. Mahasiswa menuntut keadilan bagi korban dan penanganan yang tuntas atas kasus-kasus yang mereka beberkan. Mereka juga meminta kampus menjelaskan status setiap laporan yang masuk.

Aksi di Gedung Rektorat Unila pada Kamis (12/11/2026) itu menjadi penanda bahwa persoalan ini belum selesai di mata mahasiswa. Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak rektorat terkait tuntutan tersebut.

Analisis Redaksi

Yang disampaikan Afdal bukan sekadar daftar kasus. Ia menunjuk pada satu persoalan struktural: mekanisme penanganan kekerasan seksual di Unila dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Empat kasus dengan rentang waktu 2018 hingga 2026 menunjukkan bahwa persoalan ini tidak pernah benar-benar tuntas. Jika satu kasus selesai, muncul kasus lain dengan pola penanganan yang serupa.

Pernyataan bahwa dosen terduga pelaku masih aktif mengajar setelah dipindahkan ke fakultas lain adalah inti kritik mahasiswa. Pemindahan bukan sanksi. Dari kacamata korban, keputusan itu justru memberi sinyal bahwa konsekuensi atas dugaan kekerasan seksual bisa dinegosiasikan. Di sisi lain, kampus memang terikat pada asas praduga tak bersalah selama proses belum selesai. Namun proses yang tidak kunjung tuntas membuat asas itu berubah menjadi pembiaran.

Satgas PPKS seharusnya menjadi ujung tombak penyelesaian. Jika mahasiswa merasa satgas tidak pernah hadir, maka persoalannya ada pada dua hal: kapasitas satgas atau kepercayaan publik terhadapnya. Keduanya sama-sama merugikan korban. Kampus perlu membuka status setiap laporan secara berkala, menjelaskan tahapan yang sudah dilalui, dan memastikan pendampingan bagi korban berjalan. Tanpa itu, aksi mahasiswa akan terus berulang dengan tuntutan yang sama.

Sumber: detik.com, kemdikbud.go.id