DPRD Ngawi Gelar PAW Golkar: Novida Prasetyani Gantikan Winarto

DPRD Ngawi resmi melantik Novida Prasetyani sebagai anggota dewan melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) dalam rapat paripurna, Kamis (12/11/2026). Novida menggantikan Winarto, politikus Fraksi Partai Golkar yang diberhentikan tidak hormat karena tersangkut perkara gratifikasi pengadaan lahan pabrik mainan di Kecamatan Geneng.

Pengucapan sumpah dan janji berlangsung di gedung DPRD Ngawi untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Prosesi dipimpin langsung Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, lalu dilanjutkan penyematan lencana DPRD sebagai tanda resmi dimulainya tugas Novida sebagai anggota legislatif.

Rapat paripurna kali itu sebenarnya membawa dua agenda. Selain pengisian kursi Fraksi Partai Golkar yang kosong, dewan juga membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan pihak eksekutif.

Kronologi PAW: dari Putusan Inkrah hingga Pelantikan Novida

Jalur pergantian anggota dewan ini tidak berjalan singkat. Winarto lebih dulu tersangkut perkara hukum terkait tindak pidana gratifikasi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan pabrik mainan di wilayah Kecamatan Geneng. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Status hukum itu menjadi dasar pemberhentian Winarto sebagai anggota DPRD Ngawi. Dalam rapat paripurna, keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Winarto dibacakan di hadapan anggota dewan yang hadir.

Setelah itu, proses berpindah ke tahap administratif. Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 30 Oktober 2026 tentang peresmian pengangkatan Novida Prasetyani sebagai anggota DPRD Ngawi menjadi pijakan resmi pelantikan.

Urutan prosesnya bisa digambarkan seperti ini:

• Winarto dinyatakan terlibat perkara gratifikasi pengadaan lahan pabrik mainan di Kecamatan Geneng.
• Perkara berkekuatan hukum tetap (inkrah), sehingga statusnya sebagai anggota dewan berakhir.
• Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Ngawi.
• Gubernur Jawa Timur menerbitkan keputusan peresmian pengangkatan Novida Prasetyani tertanggal 30 Oktober 2026.
• Novida dilantik dan mengucapkan sumpah serta janji pada 12 November 2026 untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Dengan pelantikan itu, kursi Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang sempat kosong kembali terisi. Dapil 3 mencakup Kecamatan Geneng, Gerih, dan Kendal.

Novida Prasetyani Isi Komisi III dan Badan Kehormatan

Novida tidak hanya mengisi kursi kosong di parlemen. Ia langsung mendapat penempatan alat kelengkapan dewan yang sebelumnya dipegang Winarto, yakni Komisi III dan Badan Kehormatan DPRD Ngawi.

Penempatan itu menarik dicermati. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan yang menangani persoalan etik dan disiplin anggota dewan. Kursi yang ditinggalkan seorang anggota yang diberhentikan karena perkara hukum kini diisi wajah baru.

Yuwono Kartiko berharap Novida cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dewan. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman atas tugas dan fungsi kelembagaan.

"DPRD Ngawi berharap Novida segera bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja dan anggota dewan lainnya, serta memahami tugas serta fungsi kelembagaan agar mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan," ungkap Yuwono Kartiko, seperti dikutip dari Tagarjatim.id.

Pelantikan berlangsung dalam forum paripurna yang sama dengan pembahasan empat Ranperda. Artinya, Novida langsung masuk ke ritme kerja legislasi sejak hari pertama menjabat.

Empat Ranperda yang Dibahas Bersamaan

Agenda paripurna 12 November 2026 tidak berhenti pada pelantikan. Ada dua tahap pembahasan Ranperda yang berjalan bersamaan.

Tahap pertama adalah penyampaian penjelasan Bupati Ngawi terhadap empat Ranperda yang diajukan pihak eksekutif. Tahap kedua adalah penyampaian pandangan dan tanggapan dari masing-masing fraksi DPRD.

Pola ini lazim dalam proses legislasi daerah. Eksekutif mengajukan rancangan, lalu dewan memberi tanggapan lewat fraksi-fraksinya sebelum pembahasan berlanjut ke tingkat komisi dan panitia khusus.

Namun sumber pemberitaan tidak merinci judul keempat Ranperda tersebut. Yang tercatat hanya mekanisme dan urutan agendanya. Pembahasan substansi akan bergulir pada rapat-rapat berikutnya.

Bagi Novida, empat Ranperda ini menjadi ujian awal. Sebagai anggota baru di Komisi III, ia perlu cepat memahami isi rancangan yang sedang dibahas agar bisa ikut memberi masukan dalam tanggapan fraksi.

Perkara Gratifikasi Lahan Pabrik Mainan di Geneng

Kasus yang menjerat Winarto berkaitan dengan pengadaan lahan untuk pembangunan pabrik mainan di Kecamatan Geneng, Ngawi. Perkara itu masuk kategori tindak pidana gratifikasi.

Gratifikasi dalam konteks pengadaan lahan biasanya menyangkut penerimaan keuntungan tidak sah oleh pejabat dalam proses jual beli atau pembebasan tanah. Namun sumber tidak menguraikan detail perbuatan, nilai kerugian, maupun pihak lain yang terlibat.

Yang ditegaskan, perkara tersebut sudah inkrah. Putusan berkekuatan hukum tetap itu menjadi dasar hukum utama pemberhentian Winarto dari kursi dewan.

Pemberhentian dengan tidak hormat dibacakan dalam forum paripurna. Langkah ini menandai berakhirnya status Winarto sebagai wakil rakyat Dapil 3 yang mencakup Geneng, Gerih, dan Kendal.

Kasus ini juga menyentuh isu yang lebih luas soal pengawasan pengadaan lahan di daerah. Pembebasan tanah untuk investasi pabrik kerap melibatkan nilai besar dan banyak pihak, sehingga rawan celah penyalahgunaan wewenang.

Dampak pada Peta Politik Golkar Ngawi

PAW ini mengubah komposisi internal Fraksi Partai Golkar di DPRD Ngawi. Kursi Dapil 3 yang sempat kosong kini terisi kembali, sehingga fraksi memiliki suara penuh dalam setiap pengambilan keputusan.

Bagi Partai Golkar, pergantian ini sekaligus menjadi upaya merapikan citra. Pemberhentian tidak hormat seorang kadernya karena perkara gratifikasi adalah catatan yang tidak ringan.

Pengisian kursi lewat mekanisme resmi memberi pesan bahwa partai mengikuti proses hukum dan administrasi yang berlaku. Novida masuk membawa mandat untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di sisa masa jabatan.

Di sisi lain, Badan Kehormatan DPRD Ngawi kini punya anggota baru yang harus menjaga standar etik dewan. Posisi itu menuntut ketegasan, terutama karena kursi tersebut sebelumnya diisi anggota yang terjerat kasus hukum.

Proses selanjutnya bergantung pada kinerja Novida di Komisi III dan Badan Kehormatan, serta kelanjutan pembahasan empat Ranperda yang sedang berjalan. Informasi resmi lebih lanjut bisa dipantau melalui kanal pemerintah daerah dan pemberitaan lokal seperti Tagarjatim.id.

Analisis Redaksi: Ujian Etik di Kursi Badan Kehormatan

PAW di DPRD Ngawi berjalan sesuai prosedur. Keputusan gubernur terbit, pelantikan digelar, sumpah diucapkan. Semua rapi di atas kertas. Persoalannya bukan pada administrasi, melainkan pada apa yang terjadi setelahnya.

Novida mewarisi kursi di Badan Kehormatan, alat kelengkapan yang justru bertugas menjaga etika dewan. Ironi kecilnya, kursi itu kosong karena pemegang sebelumnya diberhentikan tidak hormat dalam perkara gratifikasi. Publik tentu akan menaruh perhatian lebih pada bagaimana Badan Kehormatan bekerja di sisa masa jabatan ini.

Ada pelajaran yang lebih luas dari kasus ini. Pengadaan lahan untuk investasi, termasuk pembangunan pabrik mainan di Geneng, adalah titik rawan korupsi di daerah. Nilainya besar, melibatkan banyak pihak, dan sering luput dari pengawasan publik. Selama celah itu tidak ditutup, pergantian orang tidak otomatis menyelesaikan masalah.

Yang bisa dilakukan DPRD Ngawi sekarang sederhana: memastikan proses legislasi empat Ranperda berjalan terbuka, dan membuktikan Badan Kehormatan benar-benar berfungsi. Bukan sekadar mengisi kursi yang kosong.