Gibran Cerita Kecamuk Batin Dipinang Prabowo: Kecewakan PDI Perjuangan

Gibran Rakabuming Raka menyinggung kecamuk batin saat dipinang mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usai resmi berhenti dari jabatan wapres, Kamis (12/11), ia mengaku keputusan itu membuat kecewa PDI Perjuangan.

Pernyataan itu disampaikan Gibran lewat keterangan video beberapa saat setelah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden periode 2024-2026 kepada MPR. Ia menyebut pinangan untuk mendampingi Prabowo datang pada September 2023, jauh sebelum masa kampanye resmi bergulir.

Sejak awal, kata Gibran, dirinya tidak pernah berpikir akan duduk di kursi wapres. Ia sedang menjalani pekerjaan sebagai Wali Kota Solo ketika tawaran itu datang. "Berawal di bulan September 2023 ketika pinangan dan permintaan untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo datang," kata Gibran dalam keterangan video, Kamis, seperti dilaporkan CNN Indonesia.

Kronologi Pinangan September 2023 dan Pergulatan Batin

Gibran memaparkan urutan peristiwa yang membawanya ke kursi wapres. Semua bermula pada September 2023, ketika permintaan mendampingi Prabowo disampaikan kepadanya. Saat itu ia masih menjabat Wali Kota Solo dan tengah menangani sejumlah persoalan pembangunan di kota tersebut.

Menurut Gibran, keputusan menerima pinangan tidak diambil dalam waktu singkat. Ia menyebut proses itu melalui pergulatan batin yang tidak ringan. Beban terbesarnya bukan soal posisi, melainkan soal pekerjaan yang harus ditinggalkan di Solo.

"Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat," ujarnya. Kalimat itu menggambarkan bahwa ia memandang jabatan wali kota sebagai pekerjaan yang menempel langsung pada persoalan warga, bukan sekadar posisi seremonial.

Hal paling berat, lanjut Gibran, adalah keputusan menerima pinangan tersebut membuat kecewa partai lamanya, PDI Perjuangan. Ia menyebut partai itu telah membimbing dan membesarkannya. "Yang paling berat, membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya," katanya.

Gibran tetap menerima tawaran itu dengan alasan niat baik dan pesan besar tentang keberlanjutan pembangunan bangsa. Ia menyebut ada penekanan pada pentingnya merangkul generasi muda dan menyatukan berbagai elemen demi masa depan bangsa. "Akhirnya saya menerima panggilan tersebut dengan keyakinan anak muda harus berani mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas," ujarnya.

Alasan Mundur: Bukan soal Ijazah, tapi Pilihan Terbaik

Gibran menegaskan pengunduran dirinya bukan karena polemik ijazah yang sempat menyeret namanya. Ia menyatakan dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan. Pernyataan itu ia ulang dua kali untuk menegaskan bahwa persoalan ijazah bukan pemicu utama.

"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan," kata Gibran.

Ia menyebut keputusan berhenti diambil setelah pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran. Kecintaan pada seluruh rakyat Indonesia disebut menjadi salah satu pertimbangan. "Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik," ujarnya.

Pengunduran diri itu disampaikan langsung kepada MPR melalui surat resmi. Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima permohonan berhenti Gibran dari jabatannya. Dengan langkah tersebut, kursi Wakil Presiden kini kosong dan menunggu proses penunjukan pengganti.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada tiga pihak yang berada di pusat peristiwa ini. Pertama, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden periode 2024-2026 yang mengajukan berhenti. Kedua, Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah menerima permohonan tersebut. Ketiga, MPR RI sebagai lembaga yang menerima surat pengunduran diri dan memegang mandat menunjuk wapres baru.

PDI Perjuangan menjadi pihak yang disebut langsung oleh Gibran. Ia secara eksplisit menyatakan keputusannya membuat kecewa partai yang membesarkannya. Pernyataan itu menjadi pengakuan terbuka soal konsekuensi politik dari langkahnya pada 2023, ketika ia menerima pinangan di luar struktur partai asalnya.

Pernyataan Gibran seluruhnya disampaikan melalui keterangan video, bukan dalam konferensi pers terbuka. Format itu membuat publik menerima penjelasan dalam satu paket utuh: kronologi, alasan, dan penegasan soal ijazah. Tidak ada sesi tanya jawab yang memungkinkan pendalaman soal mekanisme penggantian wapres.

Yang tidak disebut Gibran adalah nama calon pengganti maupun pihak yang akan diajukan MPR. Ia juga tidak merinci isi surat yang diserahkan. Keterangan video itu berhenti pada penegasan bahwa keputusan berhenti adalah pilihan pribadi dan terbaik.

Latar Belakang Politik dan Konteks Pilpres 2024

Pinangan pada September 2023 itu menjadi titik balik karier politik Gibran. Sebelumnya ia dikenal sebagai kader PDI Perjuangan yang menjabat Wali Kota Solo. Menerima tawaran mendampingi Prabowo berarti bergerak di luar jalur partai yang membesarkannya, dan itu membawa konsekuensi politik yang tidak ringan.

Dalam Pilpres 2024, Prabowo dan Gibran maju sebagai pasangan calon dan memenangkan kontestasi. Gibran kemudian dilantik sebagai Wakil Presiden periode 2024-2026. Masa jabatan itu kini berakhir lebih cepat melalui pengunduran diri yang ia ajukan sendiri.

Polemik ijazah yang ia sebut dalam keterangan video menjadi salah satu isu yang menempel selama masa jabatannya. Gibran memilih menutup isu itu dengan pernyataan tegas: dokumen pendidikan lengkap dan sudah diserahkan ke pengadilan. Ia menempatkan isu tersebut terpisah dari alasan pengunduran diri.

Struktur pemerintahan saat ini menghadapi situasi yang jarang terjadi. Kursi wapres kosong, sementara presiden tetap menjalankan tugas. Konstitusi memberi MPR waktu 60 hari untuk menunjuk Wakil Presiden baru. Tenggat itu menjadi penanda kapan peta kekuasaan akan kembali lengkap.

Dampak dan Langkah Selanjutnya Menuju Wapres Baru

Dampak paling langsung dari pengunduran diri ini adalah kekosongan jabatan Wakil Presiden. MPR RI kini memegang tugas menunjuk pengganti dalam waktu 60 hari. Proses itu akan menentukan siapa yang mendampingi Prabowo pada sisa masa pemerintahan.

Bagi PDI Perjuangan, pernyataan Gibran menjadi pengakuan publik atas retakan yang terjadi sejak 2023. Partai itu disebut telah membimbing dan membesarkan Gibran, lalu harus menerima kenyataan bahwa kadernya memilih jalur berbeda. Kekecewaan yang disebut Gibran kini tercatat dalam pernyataannya sendiri.

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam periode 60 hari ke depan:

• Nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan dan dibahas MPR.
• Sikap partai-partai terhadap proses penunjukan, termasuk PDI Perjuangan.
• Kelanjutan program pembangunan yang sebelumnya menjadi fokus Gibran, terutama isu generasi muda.
• Perkembangan polemik ijazah di pengadilan, terpisah dari urusan jabatan.

Gibran sendiri menyatakan keputusannya final. "Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik," katanya. Setelah surat diserahkan dan diterima presiden, tidak ada lagi jabatan yang ia pegang di eksekutif. Ia kembali menjadi warga negara biasa dengan satu catatan panjang dalam sejarah politik Indonesia.

Analisis Redaksi: Harga Politik dari Sebuah Pinangan

Cerita Gibran soal kecamuk batin bukan sekadar nostalgia. Ia adalah pengakuan bahwa keputusan politik pada September 2023 punya harga, dan harga itu dibayar oleh dua pihak sekaligus: dirinya dan partai yang membesarkannya. Ketika seseorang menerima pinangan di luar jalur partai, yang patah bukan hanya garis komando, tetapi juga ikatan kesetiaan yang dibangun bertahun-tahun.

Yang menarik, Gibran memilih menutup pengunduran dirinya dengan membuka lembaran lama itu. Ia menyebut beban mendelegasikan pekerjaan di Solo, lalu menyebut kekecewaan PDI Perjuangan sebagai hal paling berat. Urutan itu menunjukkan skala prioritasnya: pekerjaan pada warga lebih mudah dilepas daripada rasa bersalah pada partai. Pengakuan semacam ini jarang keluar dari mulut pejabat yang sedang berkuasa.

Namun ada yang mengganjal. Penegasan berulang bahwa pengunduran diri tidak berkaitan dengan ijazah justru memunculkan pertanyaan lain. Jika bukan ijazah, apa yang membuat jabatan dua tahun itu harus berakhir lebih cepat? Keterangan video tidak memberi jawaban selain "pilihan terbaik". Publik berhak menuntut penjelasan yang lebih konkret, terutama karena kursi wapres bukan jabatan yang bisa ditinggalkan tanpa implikasi luas bagi pemerintahan.

Bagi PDI Perjuangan, pernyataan Gibran adalah pengingat bahwa kader yang dibesarkan tidak selalu berjalan di jalur yang sama. Bagi Prabowo, kekosongan kursi wapres dalam 60 hari ke depan adalah ujian tata kelola. Dan bagi Gibran sendiri, kecamuk batin yang ia ceritakan berakhir di satu titik: ia telah memilih, dan kini harus hidup dengan konsekuensinya.

Sumber: mpr.go.id