DPRD Langkat Dorong Perbaikan Jalan Longsor Namoteras via Dana BTT

DPRD Kabupaten Langkat mendorong percepatan penanganan jalan longsor di Dusun Durian Mulo, Desa Namoteras, Kecamatan Kutambaru, melalui optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Longsor sepanjang 12 meter itu mengancam akses sekitar 400 kepala keluarga di lima dusun.

Audiensi antara perangkat Desa Namoteras, Camat Kutambaru, dan Ketua DPRD Langkat Sribana Peranginangin digelar di ruang kerja ketua dewan, Kamis (12/11/2026). Pertemuan itu membahas kondisi jalan yang ambles akibat tingginya curah hujan di kawasan tersebut.

Jalan yang terdampak memiliki panjang sekitar 12 meter, kedalaman 12 meter, dan lebar 5,5 meter. Angka itu disampaikan dalam audiensi sebagai dasar penghitungan kebutuhan penanganan darurat.

Kronologi Longsor dan Kondisi Jalan di Dusun Durian Mulo

Longsor di Dusun Durian Mulo dipicu tingginya curah hujan yang mengguyur kawasan Kutambaru. Badan jalan ambles dan membentuk jurang dengan kedalaman mencapai 12 meter, sementara lebar jalan yang terdampak sekitar 5,5 meter.

Kondisi itu membuat akses transportasi warga terancam. Jalan tersebut bukan jalur biasa, melainkan penghubung utama bagi masyarakat antar-dusun, termasuk anak-anak sekolah dan warga yang mengangkut hasil bumi.

Dalam audiensi, Kepala Desa Namoteras Rahman Sembiring menegaskan penanganan darurat perlu segera dilakukan. Tujuannya mencegah kerusakan jalan semakin parah dan memutus akses warga.

"Sebelum jalan itu putus, kami berharap segera dilakukan perbaikan atau pembangunan tembok penahan sementara. Jika tidak segera ditangani, lima dusun akan terdampak, dengan jumlah sekitar 400 kepala keluarga," ujar Rahman.

Pemerintah desa, kata Rahman, memiliki keterbatasan anggaran untuk menangani bencana tersebut. Dana Desa yang bisa dialokasikan untuk penanggulangan bencana hanya sekitar Rp30 juta.

"Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk penanggulangan bencana hanya sekitar Rp30 juta sehingga dinilai belum mencukupi untuk menangani kerusakan jalan tersebut," ungkap Rahman kembali.

Angka itu jauh dari cukup bila dibandingkan dengan skala kerusakan. Longsor sedalam 12 meter dengan lebar 5,5 meter membutuhkan penanganan teknis, bukan sekadar penambalan permukaan jalan.

Pihak yang Terlibat dan Permintaan Ketua DPRD Langkat

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Langkat Sribana meminta Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkoordinasi.

Koordinasi itu diarahkan untuk mempercepat penanganan longsor melalui pemanfaatan dana BTT sesuai ketentuan yang berlaku. Sribana juga meminta perangkat daerah terkait segera mempersiapkan administrasi yang diperlukan.

Tujuannya agar proses penanganan dan perbaikan jalan di Dusun Durian Mulo, Desa Namoteras, Kecamatan Kutambaru, dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam pertemuan yang sama, Plt. Kepala Dinas PUTR Arie Ramadhani, Plt. Kepala BPKAD Edi Suratman, serta Sekretaris BPBD Erisman Nainggolan menyatakan kesiapan menindaklanjuti penyampaian Ketua DPRD melalui koordinasi antar perangkat daerah.

Pernyataan itu menandai tiga perangkat daerah berada dalam satu jalur koordinasi. PUTR menyiapkan sisi teknis perbaikan, BPKAD mengurus aspek anggaran, dan BPBD menangani penanganan darurat serta kebencanaan.

Pembagian peran itu penting karena dana BTT tidak bisa dicairkan tanpa dasar administrasi yang rapi. Setiap penggunaan BTT harus disertai keputusan kepala daerah dan dokumen pendukung yang menjelaskan keadaan darurat.

Latar Belakang: Mengapa Dana Desa Tidak Cukup

Desa Namoteras sebenarnya sudah menyiapkan alokasi penanggulangan bencana dari Dana Desa. Namun besaran sekitar Rp30 juta dinilai tidak memadai untuk menangani longsor berskala besar.

Dana Desa memiliki batasan penggunaan yang ketat. Alokasi untuk penanggulangan bencana biasanya dipakai untuk kebutuhan mendesak seperti evakuasi, logistik, dan perbaikan sementara, bukan untuk konstruksi penahan tanah berskala besar.

Karena itu, pemerintah desa mengarahkan harapan ke pemerintah kabupaten. Skema BTT dianggap lebih sesuai karena dirancang untuk keadaan darurat di luar perencanaan anggaran normal.

BTT adalah pos anggaran dalam APBD yang dialokasikan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penggunaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus melalui persetujuan serta pelaporan yang jelas.

Dalam praktiknya, pencairan BTT membutuhkan beberapa tahap:

• Identifikasi dan verifikasi kondisi darurat oleh perangkat daerah teknis.
• Penyusunan kebutuhan anggaran dan dokumen pendukung oleh BPKAD.
• Penetapan status keadaan darurat atau keputusan kepala daerah.
• Pelaksanaan pekerjaan darurat oleh dinas teknis, dalam hal ini PUTR.
• Pelaporan penggunaan anggaran kepada DPRD dan pihak terkait.

Setiap tahap memakan waktu. Karena itu, permintaan DPRD agar administrasi disiapkan sejak awal menjadi krusial, terutama mengingat risiko jalan benar-benar putus saat curah hujan tinggi berlanjut.

Kawasan Kutambaru dikenal memiliki kontur berbukit. Kondisi geografis itu membuat jalan desa rentan terhadap pergerakan tanah, terutama setelah hujan intensitas tinggi dalam durasi panjang.

Dampak bagi Warga: Akses Sekolah hingga Hasil Bumi

Jalan yang longsor bukan sekadar infrastruktur. Bagi warga Dusun Durian Mulo dan sekitarnya, jalur itu menjadi urat nadi aktivitas harian.

Anak-anak sekolah bergantung pada jalur tersebut untuk mencapai sekolah. Warga yang mengangkut hasil bumi juga memakai jalan yang sama untuk membawa komoditas ke pasar atau pengepul.

Bila jalan putus, lima dusun dengan sekitar 400 kepala keluarga kehilangan akses langsung. Alternatif jalur, jika ada, biasanya lebih jauh dan memakan waktu serta biaya tambahan.

Kepala Desa Namoteras menyebut pembangunan tembok penahan sementara sebagai kebutuhan mendesak. Tembok itu berfungsi menahan pergerakan tanah agar badan jalan tidak terus ambles.

Penanganan sementara memang tidak menyelesaikan akar masalah. Namun setidaknya bisa memperlambat kerusakan hingga perbaikan permanen direncanakan dan dianggarkan.

Risiko lain adalah keselamatan warga. Jurang sedalam 12 meter di tepi jalan menjadi bahaya nyata, terutama saat malam atau ketika hujan turun dan permukaan jalan licin.

Langkah Selanjutnya: Koordinasi PUTR, BPKAD, dan BPBD

Setelah audiensi, bola ada di tangan perangkat daerah. PUTR, BPKAD, dan BPBD diminta bergerak cepat menyiapkan langkah penanganan.

Dinas PUTR akan menjadi penanggung jawab teknis. Mereka perlu menghitung kebutuhan material, metode perbaikan, dan estimasi biaya berdasarkan kondisi longsor yang sebenarnya.

BPKAD berperan memastikan skema pembiayaan melalui BTT sesuai aturan. Sementara BPBD menangani aspek darurat dan koordinasi kebencanaan di lapangan.

DPRD Langkat memastikan akan mengawal proses ini. Permintaan agar administrasi segera disiapkan menjadi penanda bahwa dewan ingin penanganan tidak berhenti pada rapat koordinasi.

Warga Desa Namoteras kini menunggu realisasi. Harapan mereka sederhana, jalan bisa diperbaiki sebelum benar-benar putus dan memutus akses lima dusun.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan bencana di Kabupaten Langkat dapat dipantau melalui kanal resmi pemerintah daerah dan pemberitaan Orbit Digital Daily. Ketentuan umum penggunaan dana darurat daerah juga diatur dalam basis data peraturan BPK.

Analisis Redaksi

Kasus jalan longsor di Dusun Durian Mulo memperlihatkan pola lama yang berulang: desa menjadi pihak pertama yang menghadapi bencana, tetapi paling terbatas kemampuannya. Dana Desa Rp30 juta jelas bukan angka yang dirancang untuk membangun penahan tanah di jurang sedalam 12 meter.

Yang menarik dari audiensi ini adalah kecepatan DPRD menunjuk instrumen BTT. Pilihan itu masuk akal secara prosedural, tetapi BTT bukan obat instan. Ada rantai administrasi yang harus dilalui, dan justru di situ risiko penundaan sering muncul.

Karena itu, permintaan Ketua DPRD agar administrasi disiapkan sejak awal sebaiknya dibaca sebagai peringatan, bukan formalitas. Tanpa dokumen yang lengkap, koordinasi antar perangkat daerah bisa berhenti di rapat tanpa hasil nyata di lapangan.

Ada pula persoalan yang lebih mendasar. Jalan di kawasan berbukit seperti Kutambaru membutuhkan perhatian struktural, bukan hanya respons darurat setiap kali longsor terjadi. Selama tidak ada pemetaan titik rawan dan anggaran pemeliharaan yang memadai, kejadian serupa akan berulang.

Bagi 400 kepala keluarga di lima dusun, yang paling dinanti bukan pernyataan kesiapan, melainkan alat berat dan material di lokasi. Jalan itu masih berdiri, tetapi tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan.