Yusril Ungkap Syarat Pengganti Gibran: Hanya Partai Koalisi 2024 yang Boleh Ajukan Nama

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik atau gabungan partai yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Aturan itu tertuang dalam UU MD3.

"Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai, gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undangnya, ya," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan itu muncul di tengah proses pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden. Yusril memastikan tidak ada larangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan kader Partai Gerindra sebagai calon pengganti, karena Gerindra adalah partai pengusung utama dalam koalisi 2024.

Dasar Hukum Pengusulan Calon Wapres Pengganti

Yusril merujuk pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal itu mengatur mekanisme pengisian lowongan wakil presiden.

Menurut Yusril, aturan tersebut menegaskan bahwa calon wakil presiden yang diusulkan harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya. Dalam konteks ini, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi," ujarnya.

Yusril menjelaskan, mekanisme pengusulan dilakukan dengan menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Presiden dapat berkonsultasi dengan partai koalisi sebelum menentukan nama.

Peluang Gerindra dan Partai Koalisi Lainnya

Yusril memastikan tidak ada ketentuan yang melarang Prabowo mengusulkan kader Partai Gerindra sebagai calon pengganti Gibran. Sebab, Gerindra merupakan salah satu partai utama yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Jadi tidak ada larangan apa pun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri, karena partai Pak Presiden itu adalah partai pengusung utama dalam koalisi. Jadi tidak ada masalah apa-apa mengenai hal itu," ucap Yusril.

Dengan demikian, delapan partai koalisi yang tergabung dalam KIM berpeluang mengajukan nama calon wakil presiden. Partai-partai tersebut antara lain Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKS, PKB, NasDem, dan PPP. Namun, belum ada nama resmi yang diajukan oleh partai-partai tersebut.

Yusril menambahkan, Presiden Prabowo akan menggelar pertemuan dengan partai-partai koalisi untuk membahas pengusulan nama. "Saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi," kata Yusril.

Latar Belakang Pengunduran Diri Gibran

Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan isi pertemuan tersebut, namun belum ada keterangan resmi mengenai alasan pengunduran diri Gibran.

Pengunduran diri Gibran memicu spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikannya. Sejumlah nama muncul, termasuk dari kalangan partai koalisi. Namun, hingga kini belum ada nama yang dipastikan akan diajukan Prabowo.

Menurut UU MD3, pengisian lowongan wakil presiden dilakukan paling lambat 60 hari setelah lowongan terjadi. Presiden mengusulkan dua nama calon kepada MPR, yang kemudian akan dipilih melalui voting.

Proses ini pernah terjadi pada 2001 ketika Megawati Soekarnoputri menggantikan Abdurrahman Wahid. Saat itu, MPR menggelar Sidang Istimewa untuk memilih presiden baru.

Dampak Politik dan Reaksi Publik

Pernyataan Yusril menegaskan bahwa posisi wakil presiden pengganti Gibran hanya bisa diisi oleh kader partai koalisi 2024. Hal ini membatasi ruang gerak partai di luar koalisi untuk mengajukan nama.

Pengamat politik menilai, aturan ini akan memperkuat dominasi partai koalisi dalam pemerintahan Prabowo. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat memicu kritik dari partai oposisi yang merasa tidak dilibatkan.

Reaksi publik pun beragam. Sebagian mendukung agar proses berjalan sesuai aturan, sebagian lagi mempertanyakan transparansi pemilihan calon wakil presiden.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Partai Gerindra atau partai koalisi lainnya mengenai nama calon yang akan diajukan. Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan dengan partai koalisi dalam waktu dekat.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Pertemuan Koalisi

Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan dengan partai-partai koalisi untuk membahas pengusulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Pertemuan ini akan menentukan arah politik ke depan.

Menurut Yusril, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama yang akan diajukan ke MPR. "Keputusan untuk mengajukan dua nama calon wapres sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden," tegasnya.

MPR akan menggelar sidang untuk memilih wakil presiden baru setelah menerima usulan dari Presiden. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa minggu.

Masyarakat menantikan siapa yang akan mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan. Nama-nama seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto sempat disebut-sebut, namun belum ada konfirmasi resmi.

Yang jelas, syarat utama sudah ditetapkan: calon harus dari partai koalisi 2024. Kini bola berada di tangan Prabowo dan partai-partai koalisi untuk menentukan sosok pengganti Gibran.

Analisis Redaksi

Pernyataan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pengisian kursi wakil presiden tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi politik hasil Pilpres 2024. UU MD3 memang mengunci proses tersebut pada partai atau gabungan partai yang mengusung pasangan terpilih. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem presidensial yang menuntut stabilitas koalisi.

Namun, aturan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang representasi. Jika hanya partai koalisi yang boleh mengajukan, maka suara pemilih di luar koalisi tidak terakomodasi. Di sisi lain, hal ini mencegah fragmentasi politik yang bisa mengganggu pemerintahan.

Yang perlu diawasi adalah transparansi proses pencalonan. Publik berhak tahu kriteria yang digunakan Prabowo untuk memilih dua nama. Jangan sampai pengisian kursi wapres hanya menjadi bagi-bagi kekuasaan antarpartai tanpa mempertimbangkan kapasitas dan integritas calon. Sebab, wakil presiden bukan sekadar simbol koalisi, melainkan pemimpin yang akan mengambil keputusan strategis bagi bangsa.

Sumber: purwakarta.inews.id, hukumonline.com