DPRD Kota Tangerang: Pembinaan Parpol Kunci Iklim Politik Sehat

DPRD Kota Tangerang menilai pembinaan partai politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berperan penting menjaga kualitas demokrasi dan menciptakan iklim politik yang sehat di Kota Tangerang, Banten.

Penilaian itu disampaikan Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah dalam kegiatan pembinaan parpol di Tangerang, Kamis. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat pemahaman partai politik mengenai pentingnya demokrasi yang sehat.

"Pembinaan terhadap pengurus partai dinilai diperlukan agar setiap partai mampu menjalankan fungsi politiknya secara baik serta memahami kebutuhan masyarakat," ujar Saiful, dikutip dari laporan ANTARA Banten.

Peran strategis Kesbangpol dalam stabilitas politik daerah

Saiful menjelaskan, keberadaan Badan Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik daerah melalui pembinaan dan penguatan kapasitas partai politik. Fungsi itu, kata dia, tidak sekadar seremonial, tetapi menyentuh langsung kualitas pengurus partai di tingkat kota.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kader-kader politik yang memiliki pemahaman demokrasi serta mampu menjalankan tanggung jawab politik secara matang. Pembinaan dinilai menjadi jalur untuk memastikan partai tidak hanya hadir menjelang pemilu, tetapi bekerja sepanjang siklus politik.

"Dengan adanya partai yang sehat dan pengurus partai yang memahami kebutuhan demokrasi yang sehat diharapkan dapat melahirkan calon anggota legislatif yang berkualitas, memiliki pemikiran yang matang, serta mampu menjalankan kegiatan demokrasi dengan baik," ujarnya.

Dalam pandangan Saiful, kualitas pengurus partai berbanding lurus dengan kualitas kader yang nantinya dicalonkan dalam pemilihan legislatif. Karena itu, pembinaan yang rutin menjadi investasi jangka panjang bagi daerah, bukan beban administratif semata.

Kualitas calon legislatif menentukan kualitas DPRD

Saiful menyampaikan, kualitas calon anggota legislatif akan berpengaruh terhadap kualitas lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya, anggota dewan yang memiliki kapasitas dan pemahaman politik yang baik diharapkan mampu memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal.

Ia menyoroti tiga fungsi utama DPRD yang kerap luput dari perhatian publik. Fungsi legislasi menuntut kemampuan merancang peraturan daerah yang aplikatif. Fungsi anggaran menuntut ketelitian dalam membaca prioritas belanja daerah. Sementara fungsi pengawasan menuntut keberanian menegur eksekutif ketika program tidak berjalan sesuai rencana.

Ketiga fungsi itu, lanjut Saiful, hanya bisa dijalankan dengan baik bila anggota dewan dibekali pemahaman politik yang memadai sejak dari partai. Pembinaan parpol disebutnya sebagai tahap awal yang menentukan kualitas proses tersebut.

• Pembinaan pengurus partai agar mampu menjalankan fungsi politik secara baik.
• Penguatan pemahaman demokrasi bagi kader dan calon anggota legislatif.
• Penyiapan calon legislatif yang berkualitas dan berpikir matang.
• Optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Demokrasi dan keberlanjutan pembangunan daerah

Saiful juga mengaitkan kualitas demokrasi dengan keberlanjutan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program-program pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menyinggung konsep 3G yang diusung Pemerintah Kota Tangerang, yaitu Gampang Sembako, Gampang Sekolah, dan Gampang Bekerja. Menurutnya, program itu hanya bisa berjalan lancar bila ada kolaborasi yang sehat antara legislatif dan eksekutif.

"Pada akhirnya, pembangunan Kota Tangerang harus tetap terjaga dengan baik. Program pemerintah melalui konsep 3G, yaitu Gampang Sembako, Gampang Sekolah, dan Gampang Bekerja, juga harus dapat berjalan dengan baik melalui kolaborasi antara pihak legislatif dan eksekutif," tuturnya.

Pernyataan itu menempatkan pembinaan parpol bukan sebagai agenda internal partai, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan daerah. Partai yang tertib dinilai lebih mampu menjaga ritme pembangunan tetap berjalan meski menghadapi pergantian kepemimpinan.

Reaksi dan arah pembinaan parpol ke depan

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, DPRD menempatkan Kesbangpol sebagai mitra utama dalam menjaga stabilitas politik daerah. Harapannya, pembinaan tidak berhenti pada satu forum, tetapi menjadi program berkelanjutan yang menyentuh pengurus partai di tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Pembinaan semacam ini umumnya mencakup pemahaman tentang regulasi kepartaian, etika politik, serta mekanisme pencalonan. Dengan begitu, partai memiliki pedoman jelas ketika menyusun daftar calon dan menjalankan pendidikan politik bagi konstituen.

Sejumlah kalangan menilai penekanan pada kualitas kader menjadi relevan karena kualitas lembaga perwakilan rakyat sering kali ditentukan sejak proses rekrutmen di partai. Bila rekrutmen berjalan asal-asalan, fungsi pengawasan dan legislasi di DPRD ikut melemah.

Langkah berikutnya yang dinantikan adalah kelanjutan program pembinaan dengan indikator yang terukur, misalnya jumlah pengurus partai yang mengikuti pelatihan dan tingkat pemahaman kader terhadap mekanisme demokrasi. Untuk konteks lebih luas soal peran pemerintah daerah dalam pembangunan, lihat pula pemberitaan ANTARA.

Analisis Redaksi

Pernyataan Ketua DPRD Kota Tangerang menyimpan satu logika yang jarang diucapkan terbuka: kualitas DPRD tidak pernah lebih baik daripada kualitas kader yang dikirim partai. Selama ini publik cenderung menyalahkan anggota dewan ketika kinerja legislasi tersendat, padahal persoalannya sering berakar pada proses rekrutmen di partai yang berlangsung tertutup dan tergesa-gesa menjelang pemilu.

Karena itu, menempatkan Kesbangpol sebagai pembina parpol adalah pilihan yang masuk akal, tetapi sekaligus rawan. Pembinaan mudah berubah menjadi forum formalitas tahunan yang dihadiri pengurus partai, menghasilkan dokumentasi, lalu berhenti di situ. Tanpa indikator yang jelas, klaim soal lahirnya calon legislatif berkualitas sulit diuji publik.

Ada satu hal yang perlu diawasi bersama: pembinaan parpol oleh pemerintah daerah harus tetap berada di ranah kapasitas dan pendidikan politik, bukan menyentuh wilayah yang bisa ditafsirkan sebagai intervensi terhadap independensi partai. Sebab, demokrasi yang sehat bukan hanya soal partai yang tertib secara administratif, tetapi juga soal jarak yang cukup antara kekuasaan dan proses kepartaian. Kualitas demokrasi Kota Tangerang akan terlihat dari kualitas orang-orang yang duduk di kursi legislatif, dan itu dimulai jauh sebelum hari pencoblosan.