Eks Direktur Bea Cukai Rizal Divonis 9 Tahun Penjara Kasus Suap Impor

Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (12/11/2026). Ia terbukti sah menerima suap dan gratifikasi puluhan miliar rupiah yang merusak citra institusi.

Vonis itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Majelis hakim menilai perbuatan Rizal tidak sekadar merugikan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempatnya bernaung.

Selain pidana badan, Rizal dijatuhi denda Rp1 miliar dan kewajiban membayar uang pengganti Rp15,7 miliar. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta 11,5 tahun penjara.

Kronologi Vonis dan Amar Putusan Hakim

Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori membacakan amar putusan di hadapan terdakwa. Dalam pertimbangannya, hakim menyoroti dampak perbuatan Rizal terhadap reputasi institusi kepabeanan.

"Perbuatan terdakwa telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya," kata Brelly seperti dikutip dari laporan AFU.ID.

Hakim juga menegaskan bahwa tindakan rasuah tersebut bertolak belakang dengan agenda pemerintah dalam pemberantasan korupsi. "Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi," tegas Brelly.

Berikut rincian amar putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada Rizal:

• Pidana penjara selama sembilan tahun.
• Denda Rp1 miliar, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana kurungan 190 hari.
• Pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp15,7 miliar.
• Batas waktu pelunasan satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
• Jika harta tidak mencukupi, terdakwa harus menjalani tambahan pidana penjara dua tahun.

Majelis hakim memberi tenggat satu bulan bagi Rizal untuk melunasi uang pengganti setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bila tenggat terlewati, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda milik terdakwa. Apabila harta Rizal tidak mencukupi, ia harus menjalani tambahan pidana penjara selama dua tahun.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, jaksa menuntut Rizal dengan hukuman 11,5 tahun penjara serta denda dan uang pengganti yang sama.

Suap Blueray Cargo dan Aliran Gratifikasi Rp15,22 Miliar

Dalam konstruksi perkaranya, Rizal terbukti menerima suap sekitar Rp14 miliar dari pimpinan Blueray Cargo Group. Uang pelicin itu disetor agar pengeluaran barang impor milik perusahaan dipercepat dalam pemeriksaan kepabeanan.

Pada dakwaan kedua, hakim menyatakan penerimaan gratifikasi senilai Rp15,22 miliar juga terbukti secara sah. Uang haram tersebut mengalir dari sejumlah pengusaha importir, pengusaha rokok, dan pihak lain yang terkait.

Gratifikasi belasan miliar itu tidak dinikmati Rizal seorang diri. Ia menerimanya bersama mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Turut serta dalam penerimaan tersebut adalah mantan Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan.

Perkara ini menjadi salah satu sorotan dalam penegakan hukum di lingkungan Kementerian Keuangan. Kasus suap yang melibatkan pejabat struktural di Bea Cukai menyoroti celah pengawasan dalam proses pemeriksaan kepabeanan, terutama yang berkaitan dengan percepatan pengeluaran barang impor.

Publik dapat memantau perkembangan penanganan perkara korupsi di lingkungan kepabeanan melalui kanal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk penggeledahan yang disebut bakal dilakukan kembali dalam kasus cukai Djarum.

Dampak vonis terhadap kepercayaan publik dan institusi

Putusan majelis hakim menempatkan integritas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pihak yang paling terdampak. Hakim secara eksplisit menyebut kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut menurun akibat perbuatan Rizal.

Bea Cukai berada di bawah Kementerian Keuangan dan memegang fungsi strategis dalam pengawasan arus barang impor dan ekspor. Fungsi penindakan dan penyidikan yang dipimpin Rizal menjadi pintu masuk bagi praktik suap untuk mempercepat pengeluaran barang.

Dalam perkara ini, suap sekitar Rp14 miliar dari pimpinan Blueray Cargo Group menjadi bukti bagaimana kepentingan bisnis bisa menembus proses pemeriksaan kepabeanan. Sementara gratifikasi Rp15,22 miliar dari pengusaha importir dan pengusaha rokok menunjukkan pola penerimaan yang lebih luas, melibatkan sejumlah pihak di internal institusi.

Nama Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan turut disebut sebagai pihak yang menerima gratifikasi bersama Rizal. Keduanya merupakan mantan pejabat di lingkungan Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.

Langkah selanjutnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap

Setelah putusan dibacakan, tahapan berikutnya bergantung pada sikap terdakwa. Jika Rizal tidak mengajukan banding, putusan akan berkekuatan hukum tetap dan jaksa dapat langsung mengeksekusi pidana badan serta menagih uang pengganti.

Kewajiban membayar Rp15,7 miliar menjadi ujian tersendiri. Jaksa berhak menyita dan melelang harta Rizal bila tenggat satu bulan terlewati. Bila hasil lelang tidak menutup kewajiban, tambahan dua tahun penjara menanti.

Perkara ini juga membuka ruang bagi penelusuran lebih lanjut terhadap pihak-penerima gratifikasi lain, yakni Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan, yang disebut dalam pertimbangan hakim. Publik menunggu apakah keduanya menjalani proses hukum terpisah dengan konstruksi perkara yang sama.

Di sisi lain, vonis sembilan tahun yang lebih ringan dari tuntutan 11,5 tahun memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana majelis hakim mempertimbangkan dampak institusional dalam menentukan berat-ringannya pidana. Putusan ini menjadi rujukan penting bagi perkara korupsi kepabeanan berikutnya.

Analisis Redaksi: Vonis yang Lebih Ringan dan Pesan yang Belum Tuntas

Ada dua hal yang menonjol dari putusan ini. Pertama, majelis hakim tidak ragu menyebut kerusakan institusional sebagai pertimbangan. Kalimat Brelly soal turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Bea Cukai dan Kementerian Keuangan adalah pengakuan resmi bahwa korupsi di tubuh institusi berdampak jauh melampaui kerugian negara.

Kedua, vonis sembilan tahun justru lebih ringan 2,5 tahun dari tuntutan jaksa. Padahal pertimbangan hakim sendiri menegaskan perbuatan Rizal bertentangan dengan agenda pemberantasan korupsi. Kombinasi dua hal ini meninggalkan pesan yang tidak sepenuhnya konsisten: kerusakan institusional diakui, tetapi bobot hukumannya tidak sepenuhnya mencerminkan pengakuan itu.

Yang lebih penting, perkara ini tidak berhenti pada Rizal. Nama Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan disebut sebagai pihak yang menerima gratifikasi bersama terdakwa. Publik berhak menuntut kepastian proses hukum terhadap mereka. Tanpa itu, vonis sembilan tahun hanya menyelesaikan satu simpul dari jaringan yang lebih besar, sementara kepercayaan publik yang disebut hakim sebagai korban utama belum tentu pulih.

Sumber: kpk.go.id