Komnas HAM Desak Kapolri Usut Kekerasan Aparat Usai 154 Ditangkap di Demo Yogyakarta

Komnas HAM mendesak Kapolri mengusut dugaan kekerasan aparat saat pengamanan unjuk rasa di Yogyakarta pada 10 November 2026. Sebanyak 154 orang ditangkap, dan 12 di antaranya masih anak di bawah umur.

Temuan itu disampaikan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Lembaga ini juga menyoroti laporan pengepungan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berlangsung sejak malam hingga dini hari.

"Komnas HAM memberikan atensi serius terhadap dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih Kepolisian dalam merespon aksi penyampaian pendapat dan berkumpul di Yogyakarta pada 10 November 2026," kata Anis.

Pemantauan lapangan sudah dilakukan Komnas HAM sejak 11 November 2026. Langkah investigasi itu merujuk Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kronologi Demo Yogyakarta Versi Polda DIY

Polda DIY membeberkan kronologi kericuhan melalui rilis resmi. Aksi massa awalnya berjalan damai di sejumlah titik hingga pukul 18.00 WIB. Lokasi aksi meliputi Kantor Gubernur, DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer.

Situasi memanas pada pukul 20.07 WIB. Sekelompok orang tak dikenal dituding bertindak anarkis di luar gedung DPRD DIY. Massa dituduh melempar batu, petasan, hingga bom molotov ke arah petugas.

Aparat gabungan merespons serangan itu dengan tembakan gas air mata. Polisi lalu memukul mundur massa ke arah utara hingga mencapai kawasan Bundaran UGM.

Dari titik itulah rangkaian peristiwa bergeser ke kawasan kampus. Laporan soal pengepungan UGM dan gas air mata yang masuk area akademik menjadi salah satu fokus Komnas HAM.

Versi kepolisian dan versi massa tidak sepenuhnya bertemu. Polisi membantah gas air mata masuk ke kampus dan RS Panti Rapih. Sejumlah pihak melaporkan hal sebaliknya, termasuk soal mahasiswa yang menjadi korban.

Polda DIY juga mencatat 154 orang ditangkap dalam rangkaian pengamanan tersebut. Angka itu menjadi dasar pemantauan Komnas HAM, terutama karena 12 di antaranya berstatus anak di bawah umur.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Nama yang paling menonjol dalam isu ini adalah Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM. Ia menempatkan dugaan kekerasan aparat sebagai perhatian utama lembaganya, bukan sekadar catatan pinggir.

"Komnas HAM memberikan atensi serius terhadap dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih Kepolisian," ujar Anis dalam keterangan tertulisnya.

Di sisi lain, Polda DIY menjadi pihak yang merilis kronologi dan membantah sejumlah tuduhan. Kepolisian menegaskan pengamanan dilakukan sebagai respons atas serangan massa.

Kapolri dan Panglima TNI masuk dalam permintaan Komnas HAM. Keduanya diminta memastikan seluruh aparat bertindak profesional dan akuntabel di lapangan.

UGM menjadi pihak yang paling terdampak secara kelembagaan. Kampus itu dikepung aparat hingga subuh, dan sejumlah mahasiswa dilaporkan menjadi korban.

Sebanyak tujuh mahasiswa UGM yang sempat ditahan dalam kericuhan akhirnya dibebaskan. Pembebasan itu menjadi salah satu perkembangan yang mengiringi desakan Komnas HAM.

Dasar Hukum yang Dipakai Komnas HAM

Komnas HAM tidak bergerak tanpa pijakan. Lembaga ini merujuk Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar investigasi.

Kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul dijamin Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945. Jaminan serupa tercantum dalam UU HAM dan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.

Pembatasan terhadap hak itu wajib memenuhi ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan harus berdasarkan undang-undang demi menghormati hak orang lain.

Aparat juga terikat pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Aturan turunan itu mewajibkan implementasi prinsip dan standar HAM dalam tugas kepolisian.

Dari kerangka itulah Komnas HAM menilai penggunaan kekuatan. Proporsionalitas menjadi kata kunci, terutama saat aparat bergerak di kawasan kampus.

Komnas HAM juga menyoroti dugaan aparat memasuki kawasan UGM secara paksa. Isu ini dinilai bukan persoalan teknis semata, melainkan soal batas antara ruang sipil dan tindakan represif.

Dampak pada Mahasiswa dan Warga yang Ditahan

Angka 154 bukan sekadar statistik. Setiap orang yang ditahan membawa konsekuensi hukum, termasuk hak atas bantuan hukum yang harus dipastikan aparat.

Komnas HAM meminta polisi segera membebaskan peserta aksi yang berunjuk rasa damai. Aparat juga wajib memastikan tersedianya bantuan hukum bagi warga yang masih ditahan.

Status 12 anak di bawah umur memperbesar persoalan. Penanganan anak dalam proses hukum memiliki standar tersendiri, dan pelanggaran atasnya mudah menjadi temuan lanjutan.

Untuk mahasiswa UGM, dampaknya terasa langsung. Kampus yang seharusnya menjadi ruang belajar berubah menjadi lokasi pengepungan hingga subuh.

Dugaan gas air mata yang masuk area akademik dan RS Panti Rapih menambah kekhawatiran. Rumah sakit semestinya menjadi ruang netral, bahkan dalam situasi kericuhan sekalipun.

Bagi publik Yogyakarta, peristiwa ini menguji kepercayaan terhadap pola pengamanan demonstrasi. Komnas HAM meminta evaluasi menyeluruh atas pola tersebut.

Langkah Selanjutnya dan Tuntutan Komnas HAM

Ada sejumlah tuntutan yang diletakkan Komnas HAM di meja Kapolri. Semuanya menyangkut pengusutan, pembebasan, dan evaluasi.

• Mengusut aparat yang terbukti bertindak represif saat pengamanan demonstrasi.
• Menyelidiki dugaan aparat memasuki kawasan kampus UGM secara paksa.
• Memastikan penggunaan kekuatan berjalan proporsional sesuai aturan.
• Membebaskan peserta aksi yang berunjuk rasa damai.
• Menjamin bantuan hukum bagi warga yang masih ditahan.
• Mengevaluasi pola pengamanan demonstrasi secara menyeluruh.

Komnas HAM juga meminta Kapolri dan Panglima TNI memastikan pasukan di lapangan menjaga supremasi sipil. Aparat wajib mematuhi HAM dalam setiap tindakan.

Masyarakat diimbau menyampaikan pendapat secara damai tanpa kekerasan. Imbauan itu berlaku untuk kedua sisi, massa maupun aparat.

Yang belum terjawab adalah bagaimana pengusutan akan berjalan. Sejauh ini belum ada keterangan resmi soal langkah konkret Polri menindaklanjuti desakan tersebut.

Publik menunggu apakah temuan Komnas HAM berujung pada proses hukum, atau berhenti sebagai catatan di atas kertas. Untuk sementara, tujuh mahasiswa UGM sudah menghirup udara bebas.

Analisis Redaksi

Kasus ini menempatkan dua narasi berhadapan. Polisi menyebut ada serangan massa berupa batu, petasan, dan bom molotov. Komnas HAM mencatat dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih. Keduanya bisa saja benar pada waktu yang berbeda, tetapi yang paling menentukan adalah proporsionalitas respons aparat.

Angka 12 anak di bawah umur dari 154 orang yang ditangkap adalah titik paling rawan. Penangkapan massal dalam kericuhan malam hari mudah berubah menjadi tindakan sapu bersih tanpa penyaringan. Jika proses hukum terhadap anak berjalan tanpa pendampingan, persoalannya berpindah dari lapangan ke ruang sidang.

Pengepungan kampus hingga subuh juga meninggalkan pertanyaan yang lebih besar. Kampus bukan sekadar bangunan, melainkan ruang sipil yang seharusnya dijaga jaraknya dari kekuatan bersenjata. Membantah gas air mata masuk area akademik tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pengusutan independen yang bisa diperiksa publik, bukan sekadar rilis kronologi.

Desakan Komnas HAM kini menjadi ujian bagi Kapolri. Menjawabnya dengan investigasi internal yang terbuka akan memulihkan kepercayaan. Mengabaikannya hanya akan menambah daftar panjang dugaan impunitas dalam pengamanan demonstrasi di Indonesia.

Sumber: afu.id, komnasham.go.id