3 Pemuda Jual Kartu SIM Identitas Orang Lain Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Tiga pemuda yang menjual kartu SIM menggunakan identitas orang lain dituntut hukuman penjara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dua terdakwa dituntut 1 tahun 5 bulan penjara, sedangkan satu lainnya dituntut 1 tahun 6 bulan.

Ketiga terdakwa yakni Dio Bagus Saputra (23), I Gede Very Susantara (23), dan Muhammad Ansyari (23). Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya, Deddy Arisandi, dalam sidang pada Kamis (12/11/2026).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dio Bagus Saputra dan Terdakwa I Gede Feri Nusantara dengan pidana penjara selama masing-masing 1 tahun dan 5 bulan, dan terhadap Terdakwa Muhammad Ansyari selama 1 tahun dan 6 bulan," kata Deddy.

Selain tuntutan pidana, Deddy juga memohon agar rekening dan 491 keping kartu SIM yang digunakan oleh terdakwa dimusnahkan.

Kronologi Penjualan Kartu SIM dengan Identitas Orang Lain

Kasus ini bermula ketika tiga pemuda tersebut menjual kartu SIM dengan mendaftarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) orang lain untuk diperjualbelikan. Mereka akhirnya duduk di kursi pesakitan PN Surabaya pada 4 November 2026.

Dio Bagus Saputra berperan sebagai otak kejahatan. Ia mengoperasikan sebuah website bernama Fastbit dan Fastsimcard untuk menyediakan layanan penjualan nomor virtual dan penerimaan kode verifikasi OTP.

Dalam kesaksiannya, Dio mengaku membeli kartu perdana dalam jumlah banyak. Ketika ingin registrasi, ia menghubungi Ansyari untuk meminta bantuan jasa registrasi kartu sejumlah seribu kartu per hari. Ansyari diberi upah Rp 1 ribu per kartu.

"Jadi kartu baru itu nanti didaftarkan dengan KTP dan KK orang lain lalu dijual," kata Dio, Kamis (5/11/2026).

Setelah berhasil didaftarkan oleh Ansyari, Dio memasang kartu tersebut ke dalam perangkat modem agar dapat menerima kode OTP dan siap diperjualbelikan ke calon pelanggan melalui website yang dibuat dan dikelolanya.

Pihak yang Terlibat dan Peran Masing-Masing

Dio Bagus Saputra (23) adalah otak di balik operasi ini. Ia mengelola website Fastbit dan Fastsimcard serta membeli kartu perdana dalam jumlah besar. I Gede Very Susantara (23) juga terlibat dalam jaringan ini, meski perannya tidak disebutkan secara rinci dalam dakwaan.

Muhammad Ansyari (23) berperan sebagai penyedia jasa registrasi kartu. Ia mendaftarkan kartu-kartu tersebut menggunakan KTP dan KK orang lain dengan upah Rp 1 ribu per kartu. Dalam sehari, Ansyari bisa mendaftarkan hingga seribu kartu.

Jaksa Penuntut Umum Deddy Arisandi membacakan tuntutan pada sidang Kamis (12/11/2026). Ia menuntut Dio dan I Gede masing-masing 1 tahun 5 bulan penjara, sedangkan Ansyari 1 tahun 6 bulan.

Ketiganya didakwa dengan Pasal 51 ayat 1 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 67 ayat 3 juncto Pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Latar Belakang: Celah Promo Layanan Digital

Dio melihat peluang ini karena setiap aplikasi e-commerce, layanan jasa antar jemput, dan sejenisnya kerap memberikan promo bagi pengguna baru. Dengan mendaftarkan kartu SIM menggunakan identitas orang lain, ia bisa menikmati promo tersebut berulang kali.

Modus ini memanfaatkan kelemahan sistem verifikasi berbasis nomor telepon. Banyak layanan digital mengandalkan kode OTP yang dikirim ke nomor HP untuk memverifikasi pengguna baru. Dengan memiliki kartu SIM yang sudah terdaftar atas nama orang lain, pelaku bisa menerima OTP dan membuat akun-akun baru tanpa diketahui pemilik identitas asli.

Praktik ini bukan hanya merugikan perusahaan penyedia layanan, tetapi juga pemilik data pribadi yang identitasnya dipakai tanpa izin. Data KTP dan KK yang disalahgunakan bisa menjadi pintu masuk bagi kejahatan lain, seperti penipuan atau pembukaan rekening ilegal.

Kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam proses registrasi kartu perdana. Meski pemerintah mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan identitas asli, praktik jual-beli identitas masih terjadi. Lihat juga pemberitaan sebelumnya tentang tiga pemuda yang berakhir di bui gegara jualan kartu SIM pakai identitas orang lain.

Dampak dan Reaksi

Tuntutan jaksa terhadap tiga pemuda ini menjadi sinyal bahwa penegak hukum mulai serius menangani kejahatan digital yang menyasar data pribadi. Namun, angka tuntutan yang relatif ringan—1 tahun 5 bulan hingga 1 tahun 6 bulan—menuai pertanyaan tentang efek jera.

Dalam sidang, jaksa juga meminta agar 491 keping kartu SIM yang disita dimusnahkan. Langkah ini untuk mencegah kartu-kartu tersebut disalahgunakan kembali. Selain itu, rekening yang digunakan untuk transaksi juga diminta diblokir dan dimusnahkan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Airlangga, misalnya, sering menekankan bahwa kejahatan siber dengan korban massal seharusnya dijerat dengan hukuman yang lebih berat. Namun, dalam kasus ini, jaksa tampaknya mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa dan tingkat kerugian yang timbul.

Masyarakat pengguna layanan digital diimbau untuk lebih waspada terhadap promo yang meminta verifikasi nomor HP. Pastikan nomor yang digunakan benar-benar terdaftar atas nama sendiri. Jika menerima kode OTP yang tidak diminta, segera laporkan ke penyedia layanan.

Baca juga: 3 Pemuda Jual Kartu SIM Pakai Identitas Orang Terancam 1,5 Tahun Bui.

Langkah Selanjutnya

Setelah tuntutan dibacakan, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum ketiga terdakwa. Mereka masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pledoi dan meminta keringanan hukuman.

Majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, serta bukti-bukti yang diajukan sebelum menjatuhkan putusan. Jika terbukti bersalah, ketiga pemuda ini terancam hukuman penjara sesuai tuntutan, ditambah kewajiban memusnahkan barang bukti.

Kasus ini juga bisa menjadi ujian bagi penegakan UU Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan. Apakah hukuman yang dijatuhkan nanti cukup memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa, atau justru menjadi preseden ringan bagi sindikat jual-beli identitas?

Yang jelas, tiga pemuda ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, masyarakat diingatkan bahwa data pribadi adalah aset berharga yang harus dijaga. Jangan mudah memberikan KTP dan KK kepada pihak yang tidak berwenang.

Analisis Redaksi

Tuntutan 1 tahun 5 bulan hingga 1 tahun 6 bulan terhadap tiga pemuda penjual kartu SIM dengan identitas orang lain terasa ringan jika melihat skala operasi mereka. Bayangkan, dalam sehari Ansyari bisa mendaftarkan seribu kartu, dan Dio mengelola website khusus untuk menjual nomor virtual serta menerima OTP. Ini bukan kejahatan iseng, melainkan bisnis ilegal yang terorganisir.

Namun, jaksa tampaknya mempertimbangkan bahwa ketiganya masih muda dan belum tentu menyadari dampak luas dari perbuatan mereka. Akan tetapi, ringannya tuntutan bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di bidang perlindungan data pribadi. Kejahatan siber dengan korban massal seharusnya dijerat dengan hukuman yang lebih berat, apalagi UU Perlindungan Data Pribadi sudah ada.

Yang lebih penting, kasus ini membuka mata bahwa sistem verifikasi berbasis OTP masih menjadi titik lemah. Operator telekomunikasi dan penyedia layanan digital perlu memperketat proses registrasi, misalnya dengan verifikasi biometrik atau validasi langsung ke database kependudukan. Tanpa perbaikan sistem, penjualan kartu SIM dengan identitas orang lain akan terus terjadi, dan konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan.