Banjir Lumpur Cikembar: DPTR Ungkap PKKPR 57,99 Hektare untuk Dua Perusahaan

DPTR Kabupaten Sukabumi mengungkap dua perusahaan telah mengantongi PKKPR seluas 57,99 hektare di kawasan Cikembar, lokasi banjir lumpur. Bupati Asep Japar berjanji evaluasi, AMUSI menuntut audit lingkungan.

Dua Perusahaan Kantongi PKKPR Sejak April 2026

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi membuka data perizinan di kawasan industri Cikembar. Subkoordinator Bidang Tata Ruang DPTR, Dani, menyebut ada dua perusahaan yang telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada 21 April 2026.

"PT Cosmo Technology dan PT Alas Wahana Alam sudah terbit PKKPR pada tanggal 21 April 2026," ungkap Dani, Kamis (12/11), dikutip dari MediaAksara.id.

Rinciannya: PT Cosmo Technology mengantongi PKKPR untuk area sekitar 47,29 hektare, sedangkan PT Alas Wahana Alam seluas 10,7 hektare. Total luasan yang telah memperoleh PKKPR mencapai 57,99 hektare.

Selain PKKPR, Dani menjelaskan PT Cosmo Technology juga telah memperoleh Surat Persetujuan Rencana Tapak (SPRT) pada 22 September 2026. "PT Cosmo Technology sudah memperoleh SPRT pada tanggal 22 September 2026," katanya.

Data DPTR itu menjadi pintu masuk untuk menelusuri tahapan perizinan kegiatan pemanfaatan lahan di Cikembar. Namun, status dokumen tersebut belum menjelaskan secara keseluruhan pemenuhan persyaratan lingkungan, teknis, maupun persetujuan lain yang diperlukan untuk kegiatan di lapangan.

Bupati Sukabumi Janji Evaluasi, Ingatkan Musim Hujan

Bupati Sukabumi Asep Japar menyatakan akan melakukan evaluasi menyusul dampak banjir lumpur yang diduga berkaitan dengan aktivitas pematangan lahan di wilayah Cikembar. Pernyataan itu disampaikan seusai mengikuti kegiatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Kamis (12/11/2026).

"Tetap kita akan evaluasi itu nanti," ujar Asep Japar.

Bupati juga mengingatkan jajaran kecamatan dan perangkat daerah terkait agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan perizinan, terutama saat memasuki musim penghujan.

"Seluruh kecamatan termasuk dinas terkait yang menangani masalah tentang perizinan ataupun yang lainnya, apalagi sekarang dihadapkan dengan musim hujan harus berhati-hati dalam mengeluarkan izin," tegasnya.

Pernyataan itu belum menjawab pertanyaan mendasar warga: apakah aktivitas cut and fill di Cikembar sudah dilengkapi dokumen lingkungan dan persyaratan teknis sebelum beroperasi. DPTR baru memastikan PKKPR dan SPRT, dua dokumen yang berbeda dari persetujuan lingkungan.

Apa Itu PKKPR dan Mengapa Bukan Izin Tunggal

Dalam ketentuan penyelenggaraan penataan ruang, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, PKKPR merupakan bentuk kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan tata ruang yang berlaku. Dokumen ini memastikan lokasi kegiatan tidak bertabrakan dengan rencana tata ruang, bukan izin menyeluruh untuk beroperasi.

SPRT berkaitan dengan perencanaan teknis penataan kawasan. Kedua dokumen tidak serta-merta menggantikan seluruh persyaratan perizinan berusaha dan persetujuan teknis lainnya.

Kegiatan pematangan lahan perlu ditelusuri berdasarkan jenis, skala, lokasi, serta potensi dampak yang ditimbulkan. Persyaratan lingkungan dapat berupa AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, aspek pengelolaan limpasan air, sistem drainase, pengendalian sedimentasi, serta dampak terhadap lingkungan sekitar perlu menjadi bagian dari evaluasi teknis. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga perlu dilihat berdasarkan jenis bangunan dan kegiatan konstruksi yang dilakukan, bukan semata-mata disamakan dengan persetujuan untuk pekerjaan cut and fill.

Karena itu, data PKKPR dan SPRT yang disampaikan DPTR perlu dilengkapi penjelasan dari instansi terkait mengenai status persetujuan lingkungan, persyaratan teknis, serta legalitas aktivitas yang berlangsung di lapangan.

AMUSI Desak Audit Lingkungan dan Buka Informasi Perizinan

Ketua Aktivis Muda Sukabumi (AMUSI), Ronal, menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan lebih konkret mengenai proses penerbitan dan pengawasan perizinan kegiatan pematangan lahan di Cikembar.

"Seharusnya Bupati bukan bicara lagi tentang peringatan untuk semua camat dan dinas perizinan. Itu pernyataan normatif yang berulang setiap tahun saat banjir datang," ujar Ronal melalui seluler.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka informasi mengenai kelengkapan dokumen lingkungan dan persyaratan teknis yang dimiliki perusahaan.

"Kalau bupati hanya bilang hati-hati mengeluarkan izin, pertanyaannya izin yang di Cikembar itu keluarnya bagaimana? Apakah sudah ada AMDAL atau UKL-UPL-nya? Apakah ada Pertek Drainase dan Andalalin-nya? Kalau belum ada, kenapa bisa beroperasi?" katanya.

Ronal menilai kegiatan pematangan lahan dengan cakupan puluhan hektare harus mendapat pengawasan serius, terutama terkait sistem pengendalian air dan sedimentasi. Ia mengaitkan aktivitas tersebut dengan dampak banjir lumpur yang dilaporkan warga, mulai dari sawah tertimbun material lumpur, rumah terdampak, hingga akses jalan yang terganggu.

"Akibat kelalaian itu masyarakat Cikembar yang menjadi korban. Sawah tertimbun lumpur, rumah kemasukan lumpur, akses jalan putus. Kerugiannya nyata," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, AMUSI mendesak pemerintah daerah mengambil tiga langkah:

• Membuka informasi perizinan perusahaan kepada publik secara transparan.
• Melakukan pemeriksaan dan audit lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), termasuk mengevaluasi aktivitas pematangan lahan.
• Menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan dan lingkungan.

Ronal juga mengingatkan agar penanganan banjir lumpur tidak hanya berfokus pada faktor cuaca, tetapi turut menelusuri kemungkinan kontribusi aktivitas manusia terhadap perubahan kondisi lingkungan.

"Jangan sampai musim hujan dijadikan kambing hitam. Hujan itu fenomena alam, banjir lumpur itu akibat ulah manusia yang merusak bentang alam. Kalau bupati hanya warning-warning saja, tahun depan bisa jadi Cikembar akan kebanjiran lumpur lagi," pungkasnya.

Dampak Banjir Lumpur dan Status Keterangan Instansi

Banjir lumpur menerjang Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar. Warga melaporkan sawah tertimbun material lumpur, rumah kemasukan lumpur, dan akses jalan terganggu.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas terkait dan PSDA Provinsi Jabar telah melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi proyek cut and fill yang berdampak banjir air dan lumpur. Monev itu tercatat dalam pemberitaan MediaAksara.id.

Hingga berita diterbitkan, MediaAksara.id masih berupaya memperoleh keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi mengenai status persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, serta persyaratan teknis yang berkaitan dengan aktivitas kedua perusahaan tersebut.

MediaAksara.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan berlangsung berimbang dan memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat.

Sejumlah pertanyaan masih menggantung. Apakah kedua perusahaan sudah memiliki dokumen lingkungan? Apakah ada Pertek Drainase dan Andalalin? Dan siapa yang mengawasi aktivitas cut and fill seluas 57,99 hektare itu di lapangan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan arah penanganan banjir lumpur Cikembar.

Analisis Redaksi

Data DPTR Sukabumi sebenarnya bukan jawaban, melainkan peta jalan untuk pertanyaan berikutnya. PKKPR dan SPRT adalah dokumen tata ruang dan rencana tapak. Keduanya tidak otomatis menjadi bukti bahwa aktivitas cut and fill di Cikembar sudah memenuhi persyaratan lingkungan dan teknis. Publik berhak tahu apakah AMDAL atau UKL-UPL sudah ada, apakah Pertek Drainase dan Andalalin sudah terbit, dan apakah pengawasan di lapangan berjalan.

Pernyataan Bupati Asep Japar yang berjanji mengevaluasi patut diapresiasi, tetapi AMUSI punya alasan untuk menyebutnya normatif. Peringatan agar camat dan dinas berhati-hati dalam mengeluarkan izin sudah berulang setiap musim hujan. Yang belum pernah dibuka ke publik adalah dokumen dan proses di balik izin yang sudah terbit. Tanpa transparansi itu, evaluasi sulit diukur.

Yang paling mendesak adalah audit lingkungan oleh DLH dan pemeriksaan bersama DPMPTSP. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan, bukan sekadar imbauan. Warga Cikembar sudah menanggung kerugian nyata: sawah tertimbun, rumah kemasukan lumpur, akses jalan putus. Menunda audit hanya memperpanjang kerugian itu dan membuka jalan bagi banjir lumpur yang sama tahun depan.

Sumber: peraturan.bpk.go.id