Rapat Kapolri dan Komisi III DPR: Motif dan Dalang Penyadapan Presiden Dibongkar

Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, untuk membongkar motif dan dalang di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.

Rapat itu menjadi forum pertama DPR setelah masa reses. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pertemuan tersebut tidak sekadar mendengar laporan, tetapi mendalami siapa yang berada di balik operasi penyadapan yang berjalan sejak 2025.

Jadwal Rapat dan Agenda yang Dibawa Komisi III

Habiburokhman menjelaskan rapat digelar pada 12 November, dua hari setelah masa reses berakhir pada 10 November. Rapat dipimpin langsung olehnya bersama Ketua Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.

Agenda utamanya adalah perkembangan penyidikan yang dijalankan Bareskrim Polri. Komisi III ingin memastikan proses hukum berjalan terbuka, terutama karena kasus ini menyentuh institusi kepolisian sendiri.

"Membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," kata Habiburokhman, Senin (9/11/2026), dikutip dari AFU.ID.

Ia menegaskan, rapat bersama Kapolri dimaksudkan untuk mengetahui penanganan hingga saat ini. Harapannya, polisi bekerja secara transparan dan menindak para tersangka sesuai perbuatannya.

"Siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum," ujarnya.

Empat Tersangka dan Peran Masing-Masing

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka berasal dari lingkar dalam kepolisian, bukan pihak luar.

• Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
• Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution.
• Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri sekaligus mantan Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
• Mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur yang sah. Aturan yang dilanggar adalah tata cara penyadapan Polri dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010.

Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server list atau Lawful Interception (LI) Management System tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya. Pola itu yang kemudian diendus penyidik.

Kronologi Penyadapan Sejak 2025 dan Sasaran yang Meluas

Menurut kronologi awal yang diungkap penyidik, penyadapan berjalan sejak tahun 2025. Operasi itu tidak hanya mengarah ke Presiden.

Bareskrim menyebut penyadapan juga menyasar pejabat negara, media, tokoh politik, hingga pengusaha. Cakupan sasaran inilah yang membuat kasus ini bergerak dari pelanggaran prosedur menjadi persoalan politik besar.

Dalam pengungkapan kasus, penyidik memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli. Polisi juga menyita barang bukti berupa 11 unit handphone, 1 unit iPad, serta 42 buah flashdisk.

Para tersangka disangkakan Pasal 258 UU 1/2023 tentang KUHP, Pasal 332 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 147 UU ITE.

Tekanan Politik dan Sorotan Publik yang Meningkat

Kasus ini bukan hanya soal penyidikan. Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal penyadapan dalam peringatan HUT NasDem, dengan kalimat yang dikutip media: "Jangan-jangan disadap aku."

Sebelum rapat DPR, Prabowo juga mengumpulkan 10 mantan Kapolri di Hambalang. Pertemuan itu dibaca publik sebagai sinyal bahwa istana ingin menangani kasus ini secara langsung, bukan menyerahkannya sepenuhnya ke mekanisme internal Polri.

Nama sejumlah tokoh ikut terseret dalam perbincangan publik, termasuk Tito Karnavian yang disebut makin santer dikaitkan dengan kasus ini. Sorotan juga mengarah pada tim khusus Polri yang dinilai belum berani menerapkan pasal makar, sehingga muncul tuduhan upaya melokalisir kasus.

Di sisi lain, DPR memakai hak pengawasannya. Pemanggilan Kapolri menjadi ujian pertama bagi Suyudi Ario Seto untuk menunjukkan apakah penyidikan bergerak ke hulu atau berhenti di empat nama yang sudah ditetapkan.

Yang Dipertaruhkan dalam Rapat 12 November

Rapat Komisi III bersama Kapolri akan menentukan arah politik kasus penyadapan. Jika Kapolri membuka detail motif dan pihak yang memerintahkan, publik mendapat gambaran utuh. Jika tidak, kecurigaan justru menguat.

Habiburokhman sudah memasang patokan. Ia ingin rapat menghasilkan kejelasan soal penanganan hingga saat ini, bukan sekadar janji.

Empat tersangka yang sudah ditetapkan semuanya berasal dari lingkungan Polri. Artinya, institusi yang menyelidiki adalah institusi yang anggotanya menjadi tersangka. Kondisi ini menuntut transparansi ekstra, terutama karena korban dugaan penyadapan adalah Presiden dan sejumlah pejabat negara.

Penyidik masih membuka kemungkinan pengembangan. Pemeriksaan saksi dan ahli, plus barang bukti digital yang disita, menjadi modal untuk menelusuri siapa yang benar-benar memerintahkan operasi itu. Rapat 12 November akan menjadi penanda apakah proses ini berjalan lurus atau berhenti di tengah jalan.

Analisis Redaksi

Yang membuat kasus ini berat bukan jumlah tersangkanya, melainkan posisi mereka. Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pejabat yang justru memegang kewenangan hukum dan teknologi informasi di tubuh Polri. Divisi Hukum dan Divisi TIK seharusnya menjadi penjaga prosedur, bukan pintu masuk pelanggaran.

Perkap Nomor 5 Tahun 2010 mengatur tata cara penyadapan, dan prosedur verifikasi ada untuk mencegah penyalahgunaan. Jika nomor telepon bisa masuk ke Lawful Interception Management System tanpa verifikasi yang semestinya, masalahnya bukan kelalaian satu orang. Ada celah sistemik dalam pengawasan internal yang perlu dijawab, bukan hanya oleh penyidik, tetapi oleh pimpinan Polri.

Rapat Komisi III pada 12 November menjadi ujian kredibilitas. DPR punya hak bertanya, tetapi publik menunggu jawaban yang konkret: siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan apa, dan sejauh mana sasaran penyadapan meluas. Jika rapat berhenti pada pernyataan normatif, kepercayaan publik terhadap penyelesaian kasus ini akan semakin tipis. Sebaliknya, keterbukaan di forum itu bisa menjadi titik balik pembersihan institusi.

Sumber: polri.go.id