Golkar Somasi Said Didu dan Sri Radjasa: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Presiden Memanas

Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar melayangkan somasi terbuka terhadap Said Didu dan Sri Radjasa Candra. Keduanya dituding menyebarkan fitnah dan berita hoax yang menyeret nama Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.

Somasi diserahkan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Juru Bicara Bakumham Derek Loupatty mengatakan langkah ini diambil karena pernyataan kedua pihak dinilai telah menyerang nama baik Bahlil dan partai. "Pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didukung fakta maupun bukti," kata Derek di DPP Golkar, Selasa (10/11/2026).

Golkar memberi tenggat 3x24 jam sejak somasi dilayangkan. Jika tidak diindahkan, partai berlambang pohon beringin itu membuka opsi menempuh jalur hukum pidana.

Kronologi Somasi dan Narasi yang Dipersoalkan

Derek menjelaskan ada sejumlah narasi yang menjadi dasar somasi. Pertama, tuduhan bahwa Bahlil terlibat dalam kasus penyadapan Presiden. Kedua, klaim bahwa Bahlil menghadiri rapat bersama tiga jenderal yang terlibat dalam kasus tersebut sekitar tiga jam sebelum penangkapan. Ketiga, tuduhan bahwa Bahlil melakukan kriminalisasi untuk mendapatkan jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Derek, ketiga narasi itu beredar luas di ruang publik dan media sosial. Bakumham menilai penyebarannya tidak disertai bukti. "Pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didukung fakta maupun bukti," ujarnya seperti dikutip dari AFU.id.

Somasi ini bukan yang pertama menyasar kritik terhadap Bahlil. Sebelumnya, nama Bahlil juga terseret dalam isu munaslub dan kudeta internal Golkar yang mencuat setelah kasus penyadapan Presiden mencuat ke permukaan.

Dalam somasi, Bakumham mencantumkan sejumlah pasal yang berpotensi dilanggar:

• Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang pencemaran nama baik.
• Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong yang merugikan orang lain.
• Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Derek menegaskan somasi adalah langkah awal sebelum proses hukum. "Ini merupakan langkah penyelesaian persoalan sebelum adanya tindakan selanjutnya," katanya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Bahlil

Bahlil Lahadalia sebelumnya sudah membantah tuduhan menggelar rapat dengan para Perwira Tinggi (Pati) Polri sebelum kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto terbongkar. Ia menyebut tuduhan itu sebagai cerita yang dikarang tanpa bukti.

Bahlil mengaku sempat mendengar kabar adanya Ketua Umum Partai Politik yang menggelar rapat dengan para jenderal tiga jam sebelum penangkapan. Awalnya ia tidak menyadari karena Ketum parpol jumlahnya banyak. Namun, tuduhan itu kemudian mengarah kepada dirinya. "Kok ini sudah menuduhnya ke saya," kata Bahlil, Sabtu (7/11/2026).

Ia meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyadapan dan membuka nama-nama yang diduga terlibat. "Diusut tuntas, di buka saja, jangan fitnah terus yang dibangun. Diusut saja," tegasnya.

Bahlil juga menegaskan dirinya tidak mungkin mengatur penyadapan karena ia sendiri menjadi korban. "Gimana mungkin saya bisa atur penyadapan, sementara saya juga ikut disadap," ujarnya. Ia menyebut tuduhan itu sebagai omong kosong.

Di sisi lain, Said Didu merespons somasi dengan nada menantang. Dalam pemberitaan terpisah, ia menyebut somasi yang dilayangkan Golkar salah alamat.

Latar Belakang: Kasus Penyadapan yang Menyeret Nama Besar

Kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu isu paling sensitif dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah nama besar disebut-sebut, termasuk perwira tinggi Polri dan ketua umum partai politik. Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini.

Di tengah situasi itu, muncul isu kudeta dan munaslub di internal Golkar. Ahmad Doli Kurnia disebut siap menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk menggulingkan Bahlil. Isu ini mencuat setelah Bahlil diterpa tuduhan keterlibatan dalam penyadapan.

Prabowo sendiri sempat menyinggung kasus penyadapan saat peringatan HUT NasDem. "Jangan-jangan disadap aku," ujarnya dalam pidato yang dikutip media. Sindiran itu menambah tekanan publik terhadap pengusutan kasus.

Bakumham Golkar menilai narasi yang menyeret Bahlil sangat berbahaya karena menyangkut isu sensitif. "Sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif yang berdampak pada instabilitas politik nasional," kata Derek. Ia juga menyebut narasi itu membuat keresahan di kalangan kader dan simpatisan Golkar.

Bagi Golkar, somasi ini adalah upaya menjaga soliditas partai di tengah tekanan eksternal. Partai ingin memisahkan antara kasus hukum penyadapan yang sedang diusut Polri dan tuduhan politik yang dialamatkan ke Bahlil.

Dampak Somasi terhadap Dinamika Politik dan Hukum

Somasi terbuka ini menambah panjang daftar konflik hukum yang melibatkan elite politik. Jika Said Didu dan Sri Radjasa tidak memenuhi tenggat 3x24 jam, Golkar berpotensi melaporkan keduanya ke polisi dengan sangkaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.

Namun, jalur pidana UU ITE kerap menuai kritik karena dianggap meredam kritik publik. Pasal 27A dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE sering dipakai untuk menjerat pengkritik, meski Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memberi tafsir pembatas.

Dari sisi politik, somasi ini bisa memperkuat narasi bahwa Bahlil sedang diserang oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan posisinya di Golkar. Sebaliknya, kritik Said Didu dan Sri Radjasa bisa makin lantang jika mereka merasa somasi tidak berdasar.

Yang paling menentukan adalah hasil pengusutan kasus penyadapan oleh Polri. Selama nama-nama yang terlibat belum dibuka, ruang spekulasi akan tetap terbuka. Bahlil sendiri sudah meminta polisi membuka nama-nama itu. Permintaan serupa datang dari berbagai kalangan agar kasus tidak mengambang.

Bagi publik, somasi Golkar menjadi ujian transparansi. Jika partai hanya menempuh jalur hukum terhadap pengkritik tanpa mendorong pengusutan tuntas, citra Golkar bisa terganggu. Sebaliknya, jika Polri bergerak cepat, tensi politik bisa mereda.

Langkah Selanjutnya: Tenggat 3x24 Jam dan Opsi Hukum

Golkar memberi ruang 3x24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk memenuhi somasi. Isi somasi umumnya menuntut klarifikasi publik, permintaan maaf, dan penarikan pernyataan. Jika tuntutan itu dipenuhi, Golkar bisa menghentikan proses.

Jika tidak, Bakumham akan membawa perkara ke jalur pidana. Derek menyebut langkah itu sebagai konsekuensi hukum dari pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik. "Tidak menutup kemungkinan akan menempuh jalur hukum," katanya.

Said Didu dikenal sebagai mantan Sekretaris Kementerian BUMN yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Ia bukan nama baru dalam pusaran kritik terhadap elite. Sikapnya yang menyebut somasi salah alamat menunjukkan ia tidak berniat mundur.

Sri Radjasa Candra juga menjadi sasaran somasi. Belum ada pernyataan resmi dari yang bersangkutan terkait somasi ini.

Publik akan menunggu apakah tenggat 3x24 jam dipenuhi atau justru berujung pada laporan polisi. Di sisi lain, Polri masih mengusut kasus penyadapan yang menjadi akar persoalan. Dua proses hukum ini bisa berjalan bersamaan dan saling memengaruhi.

Analisis Redaksi

Somasi Golkar adalah respons politik yang wajar bagi partai yang merasa nama ketua umumnya dicemarkan. Namun, memilih jalur pidana UU ITE membawa risiko reputasi. Pasal-pasal itu sudah lama dikritik karena bisa membungkam kritik, bukan hanya menyaring fitnah. Golkar perlu membuktikan somasi ini murni soal nama baik, bukan upaya meredam pertanyaan publik tentang kasus penyadapan.

Yang paling krusial sebenarnya bukan somasi, melainkan pengusutan kasus penyadapan itu sendiri. Bahlil sudah meminta polisi membuka nama-nama yang terlibat. Permintaan itu seharusnya menjadi agenda utama. Jika Polri lambat dan nama-nama besar terus dibiarkan mengambang, spekulasi akan tumbuh liar. Somasi hanya akan menjadi lapisan baru dari konflik yang sama.

Di sisi lain, Said Didu dan Sri Radjasa juga punya tanggung jawab membuktikan klaim mereka. Tuduhan yang menyangkut Presiden dan perwira tinggi Polri tidak boleh dilempar tanpa bukti. Jika mereka punya, buka di ruang publik atau di jalur hukum. Jika tidak, somasi Golkar punya dasar. Pertarungan ini sebaiknya diselesaikan dengan fakta, bukan dengan saling lapor.

Sumber: hukumonline.com