Sekda Cilacap Sadmoko Divonis 4 Tahun Bui: Vonis Kasus Pemerasan THR Rp 568 Juta

Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono, divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Ia juga dihukum membayar denda Rp 200 juta dalam kasus pemerasan kepala OPD untuk mengumpulkan THR Forkopimda senilai Rp 568 juta.

Vonis Hakim dan Amar Putusan

Ketua Majelis Hakim, Rosana Irawati, membacakan putusan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Semarang pada Selasa (10/11/2026). Sidang vonis Sadmoko digelar terpisah dari Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman. Surat vonis untuk Sadmoko dibacakan lebih dulu.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadmoko Danardono berupa pidana penjara selama 4 tahun," kata Rosana Irawati.

Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda Rp 200 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Sadmoko dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hakim menyatakan Sadmoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Syamsul. Perbuatan itu diatur dalam Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan Memberatkan dan Meringankan

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai ada sejumlah hal yang memberatkan. Sadmoko dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia juga dinilai tidak memberikan contoh yang baik dan tidak bisa menjadi panutan bagi masyarakat.

Sementara itu, ada beberapa hal yang meringankan. Sadmoko bersikap sopan selama persidangan berlangsung. Ia belum pernah dihukum sebelumnya, terus terang mengakui perbuatannya, dan ditetapkan sebagai saksi mahkota.

Status saksi mahkota ini menjadi salah satu faktor yang membuat hukumannya lebih ringan. Dalam praktik peradilan pidana, saksi mahkota adalah tersangka yang dijadikan saksi untuk membuktikan kesalahan tersangka lain, dan kesaksiannya dapat meringankan hukuman bagi dirinya sendiri.

Usai putusan dibacakan, keluarga Sadmoko langsung menangis dan memeluknya. Sadmoko kemudian mengenakan rompi oranye dan borgol untuk kembali ke tahanan.

Kronologi Pemerasan Kepala OPD untuk THR

Kasus ini bermula dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap nonaktif Sadmoko Danardono. Keduanya didakwa memeras beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengumpulkan tunjangan hari raya (THR) Forkopimda.

Total uang yang berhasil dikumpulkan dari para kepala OPD disebut mencapai Rp 568 juta. Dana itu dihimpun melalui sejumlah pejabat sebelum akhirnya terkumpul di Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ferry Adhi Dharma.

Pemerasan dilakukan dengan memanfaatkan jabatan keduanya sebagai pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kepala OPD yang menjadi bawahan mereka diminta menyetor sejumlah uang dengan dalih THR untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Praktik itu berlangsung hingga akhirnya terungkap dan keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Berkas perkara lalu dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang untuk disidangkan.

Dampak bagi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Cilacap

Vonis terhadap Sadmoko menambah daftar pejabat di Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, sejumlah bupati di wilayah itu juga telah masuk penjara karena perkara serupa. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dua pejabat tertinggi di Kabupaten Cilacap, yakni bupati dan sekda.

Pemerasan terhadap kepala OPD berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan. Kepala OPD yang menjadi korban pemerasan berada di bawah tekanan sehingga fokus kerja mereka bisa terganggu. Selain itu, praktik ini juga mencoreng citra birokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dana Rp 568 juta yang dikumpulkan dari para kepala OPD seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan lain yang lebih produktif. Pemerasan dengan dalih THR Forkopimda menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis, melibatkan struktur jabatan dari sekda hingga asisten dan kepala OPD.

Kasus ini juga menjadi peringatan bagi pejabat daerah lain agar tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. KPK terus mendorong pemberantasan korupsi di daerah, termasuk melalui penindakan terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang.

Langkah Selanjutnya: Vonis Bupati Syamsul dan Upaya Hukum

Sadmoko menerima vonis lebih dulu, sementara Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman masih menunggu pembacaan putusan dalam sidang terpisah. Keduanya dijerat dalam perkara yang sama, tetapi majelis hakim memutus untuk menggelar sidang vonis secara terpisah.

Belum diketahui apakah Sadmoko akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut. Kuasa hukumnya belum memberikan pernyataan resmi usai sidang. JPU KPK juga belum menyampaikan sikap terkait vonis 4 tahun penjara itu.

Publik kini menantikan vonis untuk Syamsul. Jika Sadmoko divonis 4 tahun, hukuman untuk bupati nonaktif itu bisa berbeda tergantung pertimbangan hakim. Kasus ini akan menjadi ujian bagi penegakan hukum di daerah, terutama karena melibatkan pejabat yang seharusnya menjadi teladan bagi aparatur sipil negara.

Analisis Redaksi: Vonis Ringan dan Pesan bagi Birokrasi

Vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta untuk Sadmoko Danardono memunculkan pertanyaan tentang seberapa serius penegakan hukum korupsi di daerah. Status saksi mahkota memang menjadi faktor peringan, tetapi pemerasan terhadap kepala OPD bukanlah pelanggaran ringan. Ada relasi kuasa yang timpang antara sekda dan bawahannya, dan itu seharusnya menjadi pertimbangan penting.

Majelis hakim sendiri mengakui hal memberatkan: Sadmoko tidak mendukung pemberantasan korupsi dan tidak menjadi panutan. Namun, vonisnya tetap lebih ringan dari tuntutan maksimal yang mungkin dijatuhkan. Publik berhak menilai apakah putusan ini cukup memberi efek jera atau justru mengirim sinyal bahwa korupsi di daerah bisa "dinegosiasikan" melalui status hukum tertentu.

Yang lebih penting, kasus ini membuka tabir praktik pemerasan berjamaah di lingkungan pemerintah daerah. Dana Rp 568 juta yang dikumpulkan dari kepala OPD menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan sendirian, melainkan melibatkan struktur jabatan. Penindakan terhadap Sadmoko dan Syamsul harus menjadi titik awal pembenahan tata kelola, bukan sekadar akhir dari satu perkara.

Sumber: detik.com, kpk.go.id