Jalan Nasional Balangan Rawan Longsor, Harry Khairil Hadi Desak BPJN Turun Tangan

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Harry Khairil Hadi, menyoroti ruas Jalan Ahmad Yani di Kabupaten Balangan yang hampir setiap tahun longsor. Ia menduga pergerakan tanah dipicu aliran air bawah tanah yang berkaitan dengan sistem drainase.

Persoalan itu disampaikan Harry dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2027 bersama Dinas PUPR Kalsel, Dinas Perhubungan Kalsel, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Sebagai wakil rakyat dari dapil Balangan, ia meminta penanganan jalan nasional di wilayahnya tidak lagi bersifat sementara.

Menurut Harry, titik longsor berada tak jauh dari Kantor DPRD Kabupaten Balangan. Ruas itu disebut nyaris selalu mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah setiap tahun.

Kronologi dan Temuan di Lapangan

Harry mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Dari hasil peninjauan itu, ia menemukan indikasi adanya aliran air di bawah permukaan tanah yang diduga berkaitan dengan sistem drainase di sekitar ruas jalan.

Aliran air tersebut, menurutnya, membuat kondisi tanah mengalami pergerakan. Pergerakan inilah yang kemudian berujung pada longsor yang berulang.

"Dari hasil pengecekan, ada indikasi aliran air di bawah tanah yang kemungkinan berkaitan dengan drainase, sehingga menyebabkan tanah mengalami pergerakan dan akhirnya longsor. Ini yang perlu menjadi perhatian agar kerusakan tidak terus berulang setiap tahun," jelasnya seperti dikutip dari laporan KabarKalimantan.

Temuan itu menjadi dasar bagi Harry untuk meminta pemerintah pusat, dalam hal ini BPJN, meninjau ulang pendekatan teknis yang dipakai di ruas tersebut. Sebab, persoalan drainase bawah tanah tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambal permukaan jalan yang amblas.

Rapat KUAPPAS 2027 sendiri menjadi forum awal pembahasan prioritas anggaran sebelum masuk ke tahap penetapan. Di forum itu, aspirasi daerah biasanya dijembatani agar masuk dalam perencanaan program tahun berikutnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Harry

Rapat tersebut melibatkan tiga instansi teknis: Dinas PUPR Kalsel, Dinas Perhubungan Kalsel, dan BPJN. Kehadiran BPJN penting karena Jalan Ahmad Yani berstatus jalan nasional, sehingga kewenangan penanganannya tidak sepenuhnya berada di pemerintah provinsi.

Harry memulai intervensinya dengan mengapresiasi kinerja pemerintah. Ia menyebut Kabupaten Balangan menjadi salah satu daerah yang cukup banyak mendapatkan pengerjaan jalan sepanjang 2026.

"Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena pada 2026 Kabupaten Balangan menjadi salah satu daerah yang cukup banyak mendapatkan pengerjaan jalan. Harapan kita, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Balangan ini bisa terus berlanjut pada 2027," ujarnya.

Namun ia tidak berhenti pada apresiasi. Harry lantas membandingkan ruas Jalan Ahmad Yani dengan jalan di dekatnya yang relatif aman dari amblas.

Perbedaan itu, menurutnya, terletak pada metode konstruksi. Jalan yang stabil menggunakan penyemenan pada bagian atasnya, sementara ruas yang kerap longsor tidak.

"Sementara itu, ruas jalan di dekatnya relatif aman dari amblas karena menggunakan metode penyemenan pada bagian atasnya. Harapan saya, jalan yang sering longsor ini juga bisa menggunakan metode serupa agar lebih kuat dan tidak terus mengalami kerusakan," ujarnya.

Latar Belakang: Beban Jalan Nasional di Balangan

Jalan Ahmad Yani di Balangan berfungsi sebagai penghubung utama antarwilayah. Statusnya sebagai jalan nasional membuat ruas ini menanggung beban lalu lintas kendaraan berat, mulai dari angkutan barang hingga kendaraan proyek.

Beban lalu lintas yang tinggi bertemu dengan kondisi tanah yang bergerak akibat aliran air bawah tanah. Kombinasi itu mempercepat kerusakan dan membuat perbaikan konvensional cepat rusak kembali.

Harry menempatkan persoalan ini bukan semata soal kenyamanan berkendara. Menurutnya, infrastruktur jalan menyangkut kelancaran mobilitas warga sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Balangan.

Karena itu, ia berharap metode penanganan yang lebih permanen dapat diterapkan. Pendekatan penyemenan di bagian atas jalan dianggapnya sebagai opsi yang layak dicoba karena terbukti pada ruas lain di sekitarnya.

Secara teknis, penanganan tanah bergerak memang menuntut penanganan akar masalah, bukan hanya lapisan permukaan. Perbaikan drainase, pengendalian aliran air bawah tanah, dan stabilisasi struktur menjadi bagian yang biasanya dikaji sebelum konstruksi ulang dilakukan.

Dampak Jika Longsor Terus Berulang

Longsor tahunan di ruas jalan nasional menimbulkan sejumlah konsekuensi yang saling berkait:

• Anggaran perbaikan dikeluarkan berulang setiap tahun untuk titik yang sama, sehingga tidak efisien.
• Mobilitas warga dan angkutan barang terganggu saat perbaikan atau penutupan jalan dilakukan.
• Risiko keselamatan pengguna jalan meningkat, terutama saat musim hujan.
• Aktivitas ekonomi antarwilayah di Balangan berpotensi terhambat.
• Kepercayaan terhadap kualitas konstruksi jalan menurun jika kerusakan terus terjadi.

Harry menegaskan bahwa kerusakan yang berulang setiap tahun seharusnya menjadi alarm bagi instansi teknis. Menurutnya, penanganan sementara hanya akan mengulang persoalan yang sama pada tahun berikutnya.

Ia juga menyoroti pentingnya memastikan hasil pengecekan lapangan menjadi dasar perencanaan. Tanpa itu, metode perbaikan berisiko tidak menyentuh penyebab utama pergerakan tanah.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Respons BPJN

Harry berharap aspirasinya mendapat perhatian dari BPJN dan instansi terkait. Targetnya jelas: penanganan jalan nasional di Kabupaten Balangan dapat dilakukan secara lebih permanen.

Rapat KUAPPAS 2027 menjadi pintu masuk agar usulan itu masuk dalam pembahasan anggaran. Namun keputusan akhir tetap bergantung pada kewenangan BPJN sebagai pengelola jalan nasional.

Jika usulan diterima, kajian teknis lanjutan diperlukan untuk memastikan metode penyemenan atau stabilisasi tanah lain cocok diterapkan di titik longsor. Kajian itu juga perlu memetakan kondisi drainase di sekitar ruas jalan.

Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan anggaran dan program infrastruktur Kalsel dapat dipantau melalui kanal resmi Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Sementara untuk penanganan jalan nasional, publik biasanya merujuk pada pengumuman resmi Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN setempat.

Analisis Redaksi

Kasus Jalan Ahmad Yani di Balangan adalah contoh klasik dari perbaikan jalan yang berhenti pada lapisan permukaan. Ketika longsor terjadi berulang setiap tahun, pertanyaannya bukan lagi soal berapa anggaran yang dikucurkan, melainkan apakah diagnosis teknisnya benar sejak awal. Temuan Harry soal aliran air bawah tanah yang diduga berkaitan dengan drainase memberi petunjuk bahwa akar masalahnya ada di bawah permukaan, bukan di aspal yang tampak retak.

Yang menarik, Harry sendiri menyodorkan pembanding konkret: ruas jalan di dekatnya relatif stabil karena menggunakan penyemenan di bagian atas. Perbandingan semacam ini semestinya memudahkan instansi teknis mengambil keputusan. Jika metode itu terbukti pada kondisi tanah yang mirip, menolak menerapkannya justru mempertahankan pemborosan anggaran tahunan.

Namun ada batas kewenangan yang perlu diakui. Jalan nasional bukan aset provinsi, sehingga DPRD Kalsel hanya bisa mendorong lewat forum anggaran dan aspirasi. Di sinilah ujiannya: apakah BPJN membaca temuan lapangan itu sebagai dasar kajian ulang, atau kembali menempuh perbaikan rutin yang aman secara prosedur tetapi rapuh secara teknis. Publik Balangan akan menilai dari satu hal sederhana, apakah jalan itu masih longsor pada tahun berikutnya.