14 Rumah Korban Banjir Binjai Rampung, Warga Bersyukur Bantuan Rp30 Juta

Rehabilitasi 14 rumah warga Kota Binjai yang rusak akibat banjir November 2025 tuntas dikerjakan. Dana stimulan Rp30 juta per keluarga dari BNPB sudah ditransfer langsung ke rekening warga, dan rumah-rumah itu kini kembali ditempati.

Kepala BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar Barus, mengatakan bantuan itu berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan disalurkan melalui Bank BRI. "Tiap unit mendapat Rp30 juta dan itu ke rekening masyarakat masing-masing. Cuma kita mengawasi (rehabilitasi rumah)nya," kata Rudi saat ditemui di Kota Binjai, Kamis (5/11/2026).

Meski perbaikan rumah sudah rampung, Rudi menyoroti persoalan lain yang belum terselesaikan: infrastruktur sungai di sekitar permukiman. Ia berharap pemerintah pusat memperkuat dinding sungai yang roboh agar banjir tidak terus berulang.

Kronologi Banjir dan Proses Rehabilitasi

Banjir yang merusak rumah-rumah warga terjadi pada 27 November 2025. Luapan Sungai Mencirim, Sungai Bingai, dan Sungai Bangkatan merendam permukiman di Kelurahan Mencirim, Paya Roba, dan Setia. Ketinggian air di sejumlah kawasan mencapai tiga meter dan bertahan sekitar 12 jam.

Kerusakan yang timbul beragam, mulai dari dinding rumah roboh, jendela pecah, hingga atap seng hilang diterjang arus. BPBD Kota Binjai memulai pendataan pada April 2026. Petugas memeriksa kondisi bangunan dan memverifikasi dokumen kepemilikan sebagai syarat pengusulan bantuan.

"Peran kita di samping mengevakuasi, kemudian kita mendata rumah-rumah yang rusak, jebol dindingnya, dan lain-lain. Terus kita data dan verifikasi, kita lihat surat-suratnya. Kita ajukan ke pusat, di sanalah data-data rumah yang masuk," ujar Rudi.

Dokumen yang lolos verifikasi disampaikan ke pimpinan untuk diproses melalui koordinasi dengan Forkopimda, kejaksaan, dan wali kota sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Rudi mengaku intens berkomunikasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), termasuk beberapa kali ke Jakarta untuk mengawal penanganan.

Dari pendataan awal, 15 rumah masuk kategori rusak sedang. Setelah diperiksa, hanya 14 yang memenuhi syarat. Satu rumah tidak dibangun kembali karena lokasinya tepat di pinggir sungai. Seluruh perbaikan rampung pada akhir Juni 2026.

Dana bantuan diberikan langsung kepada warga agar bisa dipakai membeli material dan membayar tukang. Pembangunan dilakukan secara mandiri, sementara BPBD menjalankan fungsi pendataan, verifikasi, dan pengawasan.

Rahma dan Keluarga: Dinding Roboh, Rumah Kini Berdiri Lagi

Salah satu penerima bantuan adalah Rahma (72), warga Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat. Rumahnya rusak pada dinding belakang, pintu, kamar mandi, dan atap seng saat banjir 27 November 2025.

Anak Rahma, Yunita (50), menceritakan air mulai masuk sekitar pukul 09.00 WIB dengan ketinggian satu meter. Arus merobohkan dinding belakang yang sebelumnya terbuat dari batu dan tepas. Pintu jebol, seng kamar mandi hanyut. Sejumlah perabot ikut hilang.

"Naiknya dari jam 9 pagi, surutnya sampai jam 1 malam. Kami bersihkan jam 1 malam itu kami bersih rumah. Kalau kering total sekitar jam 2," tutur Yunita.

Saat banjir memuncak, Rahma mengungsi ke rumah warga di lokasi lebih tinggi. Yunita beberapa kali kembali ke rumah untuk memantau kondisi dan membersihkan lumpur setelah air surut.

Banjir itu bukan yang pertama. Pada 25 November 2024, kawasan tempat tinggal mereka juga terendam. Kejadian serupa pada November 2025 membuat keluarga itu khawatir setiap musim hujan. "2024 tanggal 25 bulan 11, 2025 semalam tanggal 27 bulan 11, sama-sama bulan 11. Makanya saya bilang ulang tahun akhirnya. Pokoknya ulang tahunlah," kata Yunita.

Setelah menerima Rp30 juta, keluarga Rahma membeli material dan membayar tukang. Dana itu belum cukup, sehingga Yunita menambah biaya pribadi. Pengerjaan berlangsung sekitar 10 hari dengan biaya tukang sekitar Rp9 juta. Kini dinding rumah sudah batu seluruhnya, meski belum dicat penuh. "Ya, alhamdulillah. Senang, namanya dapat bantuan. Saat kita dapat musibah, dibantu, alhamdulillah kali, bersyukur," ujarnya.

Skema Bantuan BNPB dan Alokasi Rp748,935 Miliar

Bantuan rehabilitasi rumah pascabencana diatur berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah rusak ringan mendapat Rp15 juta per kepala keluarga, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp70 juta. Untuk rusak berat, ada dua skema: in-situ di lahan milik warga, atau relokasi komunal jika lokasi dinilai tidak aman.

Penanganan di Binjai merupakan bagian dari program rehabilitasi pascabencana di Sumatera. Berdasarkan data Satgas PRR per Kamis, 22 Oktober 2026, pemerintah melalui BNPB mengalokasikan Rp748,935 miliar untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Rinciannya: Rp653,7 miliar untuk Aceh, Rp71,82 miliar untuk Sumatera Utara, dan Rp23,415 miliar untuk Sumatera Barat. Khusus Sumatera Utara, tercatat 3.560 unit rumah rusak, terdiri dari 2.332 unit rusak ringan dan 1.228 unit rusak sedang.

Untuk rumah rusak berat, pemerintah menyiapkan hunian tetap (huntap), hunian sementara (huntara), atau Dana Tunggu Hunian (DTH) Rp600.000 per bulan untuk sewa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR menekankan pemulihan pascabencana butuh kerja bersama. "Di samping pemerintah pusat bekerja, pemerintah daerah juga bekerja," ujar Tito.

Pembangunan huntap dibagi berdasarkan lokasi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani kawasan relokasi terpusat, sedangkan BNPB menangani pembangunan di tanah milik warga. "Untuk yang relokasi kompleks dikerjakan oleh Kementerian PKP, Perumahan Kawasan Permukiman, Pak Ara Sirait, dan kemudian yang untuk in situ atau dibangun di tanahnya sendiri dikerjakan oleh BNPB," kata Tito.

Tito meminta kegiatan rehabilitasi yang belum selesai pada tahun anggaran berjalan dilanjutkan tahun berikutnya. "Kegiatannya nggak boleh dikurangi karena akan berdampak ke masyarakat," ujarnya.

Ancaman Banjir Berulang dan Desakan Penguatan Dinding Sungai

Rudi menilai ancaman banjir masih serius. Kota Binjai kerap dilanda banjir; pada periode Oktober hingga November 2026, banjir terjadi tiga kali. Karena itu, BPBD mendorong perhatian lebih besar pada infrastruktur pengendalian banjir, terutama di permukiman sepanjang aliran sungai.

Ia berharap pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) memperkuat dinding penahan sungai yang sebelumnya roboh. "Saya sih berharap, kan ada sumbangsih pemerintah, pokoknya pusat, kita berharap bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Ya dengan membuat dinding sungai itu agak ditinggikan, agar tidak terlalu berbahaya apabila terjadi banjir," kata Rudi.

"Saya berharap ya, pemerintah pusat bisa meresmikan sungai-sungai yang punya dari BWS, dindingnya itu ditinggikan, kemarin kan roboh. Itu aja sih," ungkapnya.

Harapan itu masuk akal. Rumah-rumah yang baru direhabilitasi berada tak jauh dari sungai. Tanpa perbaikan tanggul, investasi Rp30 juta per rumah bisa sia-sia jika banjir besar kembali datang.

Pemerintah juga diarahkan memastikan lokasi huntap sesuai tata ruang dan aman dari bencana, dilengkapi air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Pelaksanaannya memperhatikan keterlibatan masyarakat, kepastian hak atas tanah, dan keberlanjutan mata pencaharian.

Langkah Selanjutnya: Pengawasan dan Perluasan Bantuan

BPBD Kota Binjai akan terus mengawasi rumah-rumah yang sudah dibangun agar kualitasnya layak huni. Warga yang ingin merenovasi lebih lanjut dipersilakan menambah biaya sendiri, seperti yang dilakukan keluarga Rahma.

Pemerintah pusat melalui BNPB dan Satgas PRR melanjutkan penyaluran bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang di tiga provinsi. Untuk Sumatera Utara, masih ada ribuan unit rumah yang menunggu penyelesaian. Data Satgas PRR per 22 Oktober 2026 menunjukkan 3.560 unit rumah terdampak di provinsi itu.

Ke depan, perhatian tidak hanya pada rumah, tetapi juga infrastruktur sungai. Jika dinding penahan diperkuat, risiko banjir berulang bisa ditekan. Warga seperti Yunita berharap musim hujan tidak lagi membawa cerita duka. "Alhamdulillah," katanya singkat.

Analisis Redaksi

Keberhasilan rehabilitasi 14 rumah di Binjai patut diapresiasi. Dana stimulan Rp30 juta per unit, meski tidak cukup, setidaknya memicu warga untuk bergerak. Namun, ada dua catatan kritis. Pertama, bantuan yang diberikan secara mandiri membuat kualitas bangunan bervariasi. Pengawasan BPBD perlu diperkuat agar tidak ada rumah yang kembali rusak saat banjir berikutnya.

Kedua, dan lebih mendasar, pemerintah belum menyentuh akar masalah: infrastruktur sungai. Rudi Iskandar Barus telah berulang kali meminta dinding sungai ditinggikan. Jika permintaan itu tidak direspons, rehabilitasi rumah hanya menambal luka tanpa menyembuhkan penyakit. Banjir tiga kali dalam dua bulan pada 2026 adalah peringatan serius.

Pemerintah pusat melalui BWS perlu segera turun tangan. Alokasi Rp748,935 miliar untuk perbaikan rumah di Sumatera seharusnya diimbangi investasi pengendalian banjir. Tanpa itu, warga Binjai akan terus bersyukur setiap kali dapat bantuan, tetapi tetap waswas setiap kali hujan turun.

Sumber: gosumut.com, bnpb.go.id