Hamas Tuduh Board of Peace Abaikan Pembatasan Bantuan Israel di Tengah Banjir Gaza

Hamas menuduh Board of Peace (BoP) memberi gambaran tak utuh soal krisis banjir di Jalur Gaza. Kelompok itu menilai dewan tersebut mengabaikan peran Israel dalam menghambat pelaksanaan rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat (AS).

Pernyataan itu disampaikan Hamas pada Senin, 9 November 2026, sehari setelah badai yang melanda Gaza sejak Jumat malam memicu banjir besar di kamp-kamp pengungsian. Hamas menolak tudingan bahwa kelompoknya dan faksi-faksi Palestina lain menjadi penyebab keterlambatan peta jalan perdamaian.

"Anak-anak yang meninggal tertimbun pasir dan di tengah genangan air hujan bukanlah pihak dalam perundingan," kata Hamas, dikutip dari Anadolu, Selasa, 10 November 2026.

Kronologi Badai dan Banjir yang Merendam Gaza

Badai mulai menghantam Jalur Gaza pada Jumat malam. Hujan deras dan angin kencang mengguyur wilayah kantong Palestina itu selama akhir pekan, tepat ketika ribuan keluarga pengungsi masih tinggal di tenda-tenda darurat.

Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan lebih dari 70.000 tenda pengungsian terendam banjir. Angka itu mencakup sebagian besar kamp pengungsi yang tersebar di sepanjang Jalur Gaza, dari utara hingga selatan.

Badai juga menyebabkan puluhan dinding bangunan yang sebelumnya rusak akibat perang roboh. Banyak struktur yang berdiri setengah hancur sejak konflik terakhir tidak mampu menahan beban air dan angin.

Korban jiwa muncul pada Minggu malam. Pertahanan Sipil Gaza menyatakan dua perempuan dan tiga anak tewas setelah tanggul pasir runtuh dan menimpa tenda-tenda pengungsian di Deir al-Balah.

Peristiwa itu terjadi hanya beberapa jam sebelum Hamas merilis pernyataan resminya. Artinya, kritik Hamas terhadap BoP keluar di tengah situasi lapangan yang masih bergerak, dengan tim penyelamat berjibaku menyingkirkan pasir dan puing.

Isi Tudingan Hamas terhadap Board of Peace

Hamas mengakui BoP telah mengkritik tindakan Israel. Sebelumnya, dewan tersebut menilai keterlambatan Israel mengizinkan masuknya pasokan penting ke Gaza memperburuk krisis kemanusiaan.

Namun Hamas menilai pernyataan BoP belum menjelaskan tanggung jawab Israel secara lebih luas. Kelompok itu menyebut dewan tersebut tidak mengungkap peran Israel dalam menghambat pelaksanaan rencana Presiden AS Donald Trump.

Hamas merujuk pernyataan mediator Mesir, Qatar, dan Turki pada 3 Agustus yang memperingatkan bahwa pelanggaran Israel telah menghambat pelaksanaan tahap kedua rencana perdamaian. Rujukan itu dipakai Hamas untuk menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya soal logistik bantuan.

Kelompok tersebut juga menilai penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai alat tawar-menawar politik melanggar kewajiban kemanusiaan dan hukum. Hamas menyebut pasokan perlengkapan tempat tinggal masih tertahan di luar Gaza ketika warga pengungsi menghadapi banjir dan suhu dingin.

Hamas menegaskan warga sipil tidak boleh dijadikan sandera bagi kepentingan Israel. Pernyataan itu menjadi inti bantahan mereka atas tudingan BoP yang mendesak Hamas memenuhi komitmen, termasuk melucuti senjata dan menyerahkan kewenangan pemerintahan.

Empat Tuntutan Hamas kepada Board of Peace

Dalam pernyataannya, Hamas mendesak BoP menjelaskan kegagalannya menangani bencana kemanusiaan. Hamas juga meminta dewan itu memastikan Israel memenuhi komitmen pada tahap pertama kesepakatan.

Ada sejumlah permintaan konkret yang diajukan Hamas:

• Membuka seluruh perlintasan untuk memasukkan bantuan kemanusiaan, perlengkapan tempat tinggal, dan pasokan pemulihan tanpa syarat politik maupun keamanan.
• Menetapkan jadwal dan mekanisme verifikasi pelaksanaan peta jalan perdamaian, termasuk penarikan pasukan Israel.
• Mengatur agar komite Palestina yang ditugaskan mengelola Gaza dapat mulai bekerja.
• Menerbitkan laporan yang merinci komitmen yang telah dipenuhi, kewajiban yang tertunda, dan pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan.

Hamas menegaskan kesiapannya menjalankan ketentuan yang telah disepakati. Namun kelompok itu menolak persyaratan baru yang dinilai mengubah urutan kewajiban, menunda penarikan pasukan Israel, atau memperpanjang penderitaan warga sipil.

Posisi tersebut menempatkan Hamas pada sikap menerima kerangka kesepakatan, tetapi menolak tafsir yang menurut mereka memperberat satu pihak. Bagi Hamas, urutan kewajiban adalah soal keadilan prosedural, bukan sekadar retorika.

Latar Belakang Rencana Perdamaian Trump dan Peran BoP

Board of Peace dibentuk sebagai bagian dari arsitektur rencana perdamaian yang digagas Donald Trump. Dewan ini berperan mengawasi pelaksanaan peta jalan, termasuk tahapan pelucutan senjata dan transisi pemerintahan di Gaza.

Dalam kerangka itu, Hamas diminta melepaskan senjata dan menyerahkan kewenangan pemerintahan. Sementara Israel diminta mengizinkan masuknya pasokan penting dan menjalankan penarikan pasukan sesuai jadwal.

Pelaksanaannya tidak berjalan mulus. Mediator Mesir, Qatar, dan Turki pada 3 Agustus sudah memperingatkan bahwa pelanggaran Israel menghambat tahap kedua rencana. Peringatan itu menjadi dasar bagi Hamas untuk menilai BoP seharusnya bersikap lebih tegas.

Kritik BoP terhadap keterlambatan Israel memang sudah muncul. Namun Hamas menilai kritik itu belum cukup jauh untuk menyentuh akar masalah, yakni pembatasan bantuan yang mereka anggap dipakai sebagai alat tekanan politik.

Peta jalan perdamaian sendiri bergantung pada kepercayaan antar pihak. Ketika bantuan menjadi instrumen tawar-menawar, mekanisme verifikasi yang diminta Hamas menjadi ujian bagi kredibilitas BoP sebagai pengawas kesepakatan.

Dampak Krisis Banjir bagi Warga Pengungsi Gaza

Banjir memperparah kondisi yang sudah rapuh. Lebih dari 70.000 tenda terendam, sementara puluhan dinding bangunan rusak roboh. Tempat berlindung yang tersisa makin sedikit, sementara suhu dingin menambah risiko bagi anak-anak dan lansia.

Kematian dua perempuan dan tiga anak di Deir al-Balah menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya datang dari air. Tanggul pasir yang runtuh menjadi contoh bagaimana infrastruktur darurat tidak dirancang untuk cuaca ekstrem.

Hamas menyoroti pasokan perlengkapan tempat tinggal yang masih tertahan di luar Gaza. Tanpa tenda pengganti, selimut, dan material perbaikan, warga pengungsi menghadapi banjir dan suhu dingin dengan peralatan yang sudah tidak layak.

Pembatasan akses juga membatasi kerja lembaga kemanusiaan. Setiap penundaan masuknya pasokan berarti waktu tambahan bagi air untuk merusak sisa-sisa tempat tinggal dan memperbesar risiko penyakit.

Bagi warga sipil, dampak paling langsung adalah ketidakpastian. Mereka bergantung pada keputusan politik yang dibuat jauh dari tenda-tenda yang terendam, sementara bantuan yang dibutuhkan menunggu izin melintasi perbatasan.

Langkah Selanjutnya dan Ujian bagi Board of Peace

Hamas menuntut BoP menerbitkan laporan rinci soal komitmen yang dipenuhi dan kewajiban yang tertunda. Permintaan itu menjadi ujian transparansi bagi dewan yang mengklaim mengawasi pelaksanaan peta jalan.

Jika laporan itu terbit, publik bisa menilai siapa yang benar-benar menunda. Tanpa laporan semacam itu, tudingan Hamas dan bantahan BoP akan terus berputar tanpa dasar yang bisa diperiksa.

Permintaan penetapan jadwal dan mekanisme verifikasi juga menekankan pentingnya urutan pelaksanaan. Hamas ingin penarikan pasukan Israel dan kerja komite Palestina berjalan sesuai kesepakatan, bukan ditunda dengan syarat baru.

Sementara itu, badai di Gaza belum tentu berakhir. Selama tenda masih terendam dan akses bantuan belum dibuka, setiap hari menambah risiko korban baru di kamp-kamp pengungsian.

Pernyataan Hamas yang dikutip Anadolu Agency menutup dengan penegasan bahwa warga sipil tidak boleh dijadikan sandera. BoP kini menghadapi pilihan: memperjelas tanggung jawab semua pihak, atau membiarkan krisis banjir menjadi babak baru dari sengketa yang sama.

Analisis Redaksi

Tuduhan Hamas kepada Board of Peace menyentuh titik paling sensitif dari setiap kesepakatan perdamaian: siapa yang berwenang menilai kepatuhan. BoP dibentuk untuk mengawasi, tetapi ketika dewan itu hanya mengkritik sebagian pelanggaran, kredibilitasnya sebagai wasit ikut dipertaruhkan.

Fakta di lapangan tidak menunggu perdebatan diplomasi. Lebih dari 70.000 tenda terendam, lima warga tewas di Deir al-Balah, dan perlengkapan tempat tinggal masih tertahan di luar Gaza. Angka-angka itu menunjukkan bahwa pembatasan akses bukan persoalan administratif, melainkan soal nyawa.

Permintaan Hamas agar BoP menerbitkan laporan rinci sebenarnya mudah dipenuhi jika dewan itu percaya pada transparansi. Laporan yang jujur akan menunjukkan siapa menunda apa. Sebaliknya, kegagalan menerbitkannya akan memperkuat kesan bahwa peta jalan perdamaian berjalan dengan standar ganda, dan warga Gaza kembali menanggung akibatnya di tengah genangan air.