50 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran, Ini Rinciannya

Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut meneken surat Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu sudah diserahkan ke pimpinan DPR dan akan ditindaklanjuti setelah masa sidang dibuka.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, membenarkan langkah tersebut. Ia menyebut jumlah pengusul terus bertambah dari sebelumnya hanya sekitar 25 anggota.

"Sudah disampaikan ke pimpinan, 50-an anggota, enam fraksi," kata Mardani saat dihubungi, Senin (10/11), seperti dikutip CNN Indonesia.

Puan Maharani Konfirmasi Usulan Sudah Diterima

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima usulan tersebut. Menurut dia, tindak lanjut akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan usai menghadiri rapat paripurna.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa pembahasan belum masuk ke tahap pengambilan keputusan. Pimpinan DPR masih memetakan jalur prosedural yang harus ditempuh sebelum usulan dibawa ke forum yang lebih tinggi.

Hak Menyatakan Pendapat sendiri bukan instrumen baru di parlemen. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.

Dari sisi jumlah, syarat minimal pengusul sebenarnya sudah terlampaui jauh. Hak Menyatakan Pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR. Dengan 50 anggota dari enam fraksi, dukungan awal tercatat dua kali lipat dari ambang batas.

Jalur Prosedural Hak Menyatakan Pendapat di UU MD3

Meski ambang pengusul terpenuhi, perjalanan usulan tidak otomatis berujung pada sikap resmi DPR. Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal. Salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Bentuk pelanggaran yang dimaksud mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota. Tahapan itu menjadi penentu apakah usulan 50 anggota berlanjut atau berhenti di tengah jalan.

Sejumlah tahapan yang lazim dilalui dalam mekanisme ini:

• Pengusulan oleh minimal 25 anggota DPR, yang kini sudah terlampaui.
• Penyampaian usulan kepada pimpinan DPR, yang menurut Puan sudah diterima.
• Pembahasan mekanisme dan penjadwalan setelah masa sidang dibuka.
• Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal 2/3 anggota.

Karena itu, angka 50 anggota lebih tepat dibaca sebagai sinyal politik ketimbang keputusan final. Kekuatan riil baru terlihat saat pimpinan DPR menetapkan kapan dan bagaimana usulan itu dibahas.

Jejak Putusan MA dan MK soal Ijazah Gibran

Usulan ini berakar pada polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas milik Gibran.

Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya. Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Sebelumnya, pada sidang Selasa (6/10), Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Syarat itu merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

Yang kemudian menjadi penting: MK menyerahkan persoalan ijazah Gibran ke parlemen. Pintu itulah yang kini dipakai sejumlah anggota DPR untuk mendorong pembahasan melalui Hak Menyatakan Pendapat.

Enam Fraksi dan Peta Dukungan yang Masih Bergerak

Mardani tidak merinci komposisi enam fraksi yang meneken surat tersebut. Ia hanya menyebut jumlah pengusul bertambah dari kisaran 25 menjadi 50 anggota.

Penambahan itu menunjukkan konsolidasi di Senayan masih berjalan. Dalam politik parlemen, jumlah pengusul sering menjadi ukuran awal kekuatan sebelum fraksi-fraksi besar menentukan sikap resmi.

Puan Maharani belum memberi keterangan soal sikap fraksi PDIP maupun fraksi lain terhadap substansi usulan. Ia memilih menekankan prosedur, bukan isi tuntutan.

Sebelumnya, wakil rakyat di Senayan memang tengah berkonsolidasi menjajaki wacana pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Wacana itu muncul setelah rangkaian putusan pengadilan yang menyorot dokumen pendidikan Gibran.

Perlu dicatat, Hak Menyatakan Pendapat dalam UU MD3 tidak identik dengan pemakzulan. Mekanisme pemakzulan punya jalur tersendiri yang melibatkan proses hukum di Mahkamah Konstitusi jika DPR melanjutkan langkah tersebut.

Apa yang Terjadi Setelah Masa Sidang Dibuka

Fokus berikutnya ada pada langkah pimpinan DPR setelah masa sidang dibuka. Puan menyebut pihaknya akan menentukan "bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya" dalam menindaklanjuti usulan tersebut.

Bagi para pengusul, keputusan pimpinan soal penjadwalan menjadi ujian pertama. Tanpa penjadwalan, dukungan 50 anggota tidak akan bergerak menjadi pembahasan resmi.

Bagi publik, yang tersaji saat ini adalah rangkaian dokumen hukum yang saling terkait. Ada Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Suket penyetaraan SMA Gibran tidak sah. Ada pula Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang tidak menerima permohonan, tetapi menyerahkan persoalan ke parlemen.

Dari situ, pertanyaannya menyempit: apakah DPR akan membawa polemik ini ke forum paripurna, atau membiarkannya berhenti sebagai manuver politik di ruang fraksi. Pimpinan DPR belum memberi jawaban.

Untuk konteks hukum yang lebih luas, rujukan resmi dapat dibaca pada laman Mahkamah Konstitusi dan laman Mahkamah Agung.

Analisis Redaksi

Angka 50 anggota dari enam fraksi adalah sinyal yang tidak bisa diremehkan, tetapi juga belum layak disebut kemenangan. Ambang 25 pengusul sudah terlampaui dua kali, namun gerbang sebenarnya ada di Rapat Paripurna dengan syarat kehadiran minimal 2/3 anggota. Di titik itu, aritmetika parlemen berubah menjadi ujian koalisi.

Yang paling menonjol dari pernyataan Puan Maharani bukan penolakan, melainkan penundaan. Kalimat "kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang" menempatkan keputusan pada pimpinan dewan, bukan pada para pengusul. Pola ini lazim dipakai untuk meredam tekanan tanpa harus berkonfrontasi langsung.

Ada pula yang perlu dijaga publik: jangan sampai Hak Menyatakan Pendapat dibaca sebagai vonis. MK sudah menegaskan temuannya tidak dapat dijadikan dasar membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran. Sementara MA membatalkan keabsahan Suket penyetaraan SMA. Dua putusan itu berbicara pada ranah berbeda, dan parlemen kini berdiri di persimpangan antara menindaklanjuti secara politik atau menyerahkannya pada proses hukum lanjutan.

Jika pembahasan benar-benar dibuka, standar pembuktiannya harus jelas dan tidak boleh berhenti pada kegaduhan. Jika tidak dibuka, publik berhak mendapat penjelasan resmi mengapa usulan 50 anggota itu berhenti. Diam bukan jawaban yang memadai untuk persoalan yang menyangkut dokumen persyaratan seorang wakil presiden.