Pegawai KPK Berinisial AS Diduga Bocorkan Dokumen Kasus ATR/BPN, Total Jadi 3 Oknum

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menambah satu nama dalam dugaan pembocoran dokumen penanganan perkara suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN. Oknum baru itu adalah pegawai KPK berinisial AS, sehingga total pegawai yang diduga terlibat menjadi tiga orang.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut AS merupakan pegawai KPK yang sebelumnya bertugas di lembaga lain. Materi perkara yang diduga bocor disebut mengalir ke Arif Sugianto, figur yang oleh MAKI digambarkan sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

"AS yang diduga turut serta membocorkan materi penanganan perkara dugaan korupsi di ATR BPN kepada Arif Sugianto," kata Boyamin dalam keterangan yang diterima Afu.id, Selasa (10/11/2026).

Kronologi Pengungkapan dan Nama yang Disebut MAKI

Pengungkapan ini bukan yang pertama. Sebelumnya MAKI sudah menyoroti dugaan keterlibatan dua pegawai KPK dalam kebocoran dokumen perkara yang sama. Kini jumlahnya bertambah setelah Boyamin menyebut inisial AS sebagai pihak ketiga.

Menurut Boyamin, materi yang diduga dibocorkan telah didalami oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sejumlah saksi dipanggil untuk mengonfirmasi dugaan tersebut. Dua nama yang disebut adalah Fahd el Fouz dan Lampri.

"Saksi Fahd el Fouz dan Lampri yang mengetahui sepak terjang Arif Sugianto dalam melakukan komunikasi dengan TS, MS dan AS," ujar Boyamin.

Dari keterangan itu muncul sejumlah inisial yang saling berkait. TS dan MS disebut sebagai dua pegawai KPK yang lebih dulu disorot, sementara AS adalah nama baru. Adapun Arif Sugianto berada di ujung penerimaan materi perkara.

Boyamin menduga pembocoran dokumen tidak berjalan tanpa imbalan. Ia menilai motif uang lebih masuk akal ketimbang alasan pertemanan. "Tujuannya kalau saya ditanya ya dugaan saya ya uang. Mana ada orang berani melanggar kalau kemudian tidak ada pamrih itu kan, hanya pertemanan, itu rasanya susah," katanya saat dihubungi, Senin (9/11/2026).

Kedekatan dengan Arif Sugianto dan Jejak Kasus Pemalang

MAKI menilai para oknum memiliki kedekatan dengan Arif Sugiyanto, yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Kedekatan itu, menurut Boyamin, menjadi pintu masuk bagi bocornya materi penanganan perkara.

Boyamin membandingkan peristiwa ini dengan kasus yang menjerat pegawai KPK di perkara Pemalang. Dalam kasus itu, seorang pegawai memanfaatkan informasi penanganan perkara dari internal KPK untuk memeras Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro, meski eksekutornya adalah ayah pegawai tersebut.

Perbandingan itu dipakai untuk menegaskan bahwa kebocoran dokumen rahasia hampir tidak mungkin terjadi hanya karena relasi pertemanan. Menurut Boyamin, selalu ada kepentingan yang menyertai.

Ia juga menilai aksi tersebut melanggar aturan dan mesti dikenai sanksi oleh pihak yang berwenang. Saat ini, kata dia, Dewas KPK tengah memproses para oknum tersebut.

"Membuka rahasia penanganan perkara di KPK itu kan pelanggaran, bahkan bisa sampai menghalangi penyidikan," ujarnya.

Perkara HGB PT Summarecon yang Jadi Sumber Masalah

Dokumen yang diduga bocor berkaitan dengan penanganan perkara suap pengurusan HGB lahan PT Summmarecon di Kementerian ATR/BPN. Perkara ini menjadi salah satu yang ditangani KPK dan menyita perhatian publik.

Dalam pemberitaan yang dihimpun Afu.id, nama Hercules disebut mengaku mengantongi Rp 800 juta terkait Summarecon untuk keperluan ke luar negeri. KPK disebut sedang menelusuri modus pembekingan lahan dalam perkara itu.

KPK sendiri sebelumnya memastikan dugaan kebocoran dokumen tidak menghambat proses penyidikan. Pernyataan itu disampaikan saat dua pegawai lebih dulu disebut terlibat.

Sejumlah pemberitaan terkait bisa ditelusuri melalui kanal berita resmi KPK. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun Dewas KPK soal inisial AS.

Dampak pada Kepercayaan Publik dan Independensi Penyidikan

Dugaan kebocoran dokumen menyentuh persoalan paling sensitif di KPK: kerahasiaan penanganan perkara. Jika materi penyidikan bisa keluar, pihak yang diperiksa berpotensi menyusun pembelaan lebih awal atau menekan saksi.

Boyamin menyebut perbuatan itu bisa berujung pada penghalangan penyidikan. Kategori ini bukan pelanggaran ringan karena menyangkut upaya menggagalkan proses hukum yang sedang berjalan.

Penambahan satu nama menjadi tiga oknum memperlihatkan bahwa dugaan keterlibatan tidak berhenti di satu orang. Pola ini menimbulkan pertanyaan soal pengawasan internal di tubuh lembaga antikorupsi.

Dewas KPK kini memegang peran kunci. Pemanggilan saksi Fahd el Fouz dan Lampri menjadi bagian dari upaya mengonfirmasi komunikasi antara Arif Sugianto dan para oknum berinisial TS, MS, serta AS.

Langkah Selanjutnya: Tunggu Hasil Pemeriksaan Dewas KPK

Semua mata kini tertuju pada Dewas KPK. Lembaga itu berwenang memeriksa dugaan pelanggaran etik pegawai KPK, termasuk soal pembocoran rahasia penanganan perkara.

Belum ada keterangan tentang kapan pemeriksaan akan selesai atau apakah para oknum sudah diperiksa secara resmi. MAKI hanya menyampaikan bahwa proses sedang berjalan dan sejumlah saksi telah dipanggil.

Yang jelas, perkara suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN masih bergulir. Dugaan kebocoran dokumen menjadi lapisan baru yang harus dibereskan agar penyidikan perkara pokok tidak kehilangan kredibilitas.

Publik menunggu apakah Dewas KPK akan menetapkan status pelanggaran terhadap AS dan dua pegawai lain, serta bagaimana KPK menjaga kerahasiaan materi penyidikan setelah peristiwa ini terbuka.

Analisis Redaksi

Kasus ini bukan sekadar soal etika pegawai. Ketika materi penanganan perkara bisa keluar dari ruang penyidik, yang dipertaruhkan adalah kemampuan KPK melindungi proses hukumnya sendiri. Boyamin menyebutnya bisa sampai menghalangi penyidikan, dan itu bukan berlebihan.

Yang perlu dicermati, penambahan nama dari dua menjadi tiga oknum menunjukkan dugaan ini tidak berdiri sendiri. Pola komunikasi dengan Arif Sugianto, yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, memperlihatkan adanya jalur yang menghubungkan internal KPK dengan pihak berkepentingan di luar lembaga.

Dewas KPK memegang ujian terbesarnya di sini. Pemanggilan saksi harus berujung pada penetapan status yang jelas, bukan sekadar pemeriksaan yang berlarut. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap KPK akan terus tergerus justru oleh orang-orang di dalam rumahnya sendiri.