Polisi Bongkar Sindikat Pemalsu Ijazah di Koja, Dijual via Facebook Rp400 Ribu

Polisi membongkar sindikat pemalsu ijazah SD hingga SMA di Kampung Mangga, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Jasa dokumen palsu itu dipasarkan lewat iklan Facebook dengan tarif Rp400 ribu sampai Rp900 ribu, dan enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Penggerebekan dilakukan anggota Opsnal Polsek Koja pada Minggu, 8 November 2026, pukul 00.11 WIB. Lima tersangka ditangkap di lokasi produksi. Satu orang masih buron dan masuk daftar pencarian orang.

"Melalui iklan di FB," kata Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto, Selasa (10/11/2026), menjelaskan cara sindikat itu menjaring pelanggan.

Daftar Harga Ijazah Palsu: dari SD Rp400 Ribu sampai SMA Rp900 Ribu

Tarif pembuatan ijazah disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjangnya, semakin mahal harga yang dipatok.

• Ijazah SD: Rp400 ribu
• Ijazah SMP: Rp600 ribu
• Ijazah SMK: Rp700 ribu
• Ijazah SMA: Rp900 ribu

Ijazah bukan satu-satunya produk. Sindikat ini juga menawarkan dokumen negara lain, mulai dari kartu tanda penduduk sampai surat izin mengemudi. KTP palsu dihargai Rp200 ribu.

Untuk SIM, harganya berjenjang. SIM C dijual Rp300 ribu, SIM A Rp600 ribu, SIM B1 Umum Rp1,1 juta, dan SIM B2 Umum Rp1,4 juta.

Andry menyebut pelanggan mereka tidak hanya berasal dari Jakarta. Sebagian pemesan diduga dari luar wilayah ibu kota hingga luar pulau. "Kliennya dari para pemesan melalui FB dan rata-rata dari luar pulau dan luar wilayah Jakarta. Sudah beraksi 2-4 bulan," ujarnya.

Siapa Saja Tersangka dan Apa Peran Masing-masing

Polisi menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima orang berinisial RK, FFD, R, SS, dan YPW telah ditangkap. Satu tersangka lain berinisial N alias Nanang masih buron.

RK berperan menyediakan tempat produksi. Bersama FFD, R, dan SS, ia juga mencari pelanggan, mengedit, serta mencetak dokumen palsu. YPW bertugas mengirimkan dokumen kepada pemesan melalui jasa pengiriman.

Adapun Nanang yang masih buron diduga menyediakan peralatan produksi berupa komputer, mesin cetak, dan alat pemotong kartu. Peralatan itu yang membuat hasil palsu bisa tampak menyerupai dokumen asli.

Pengungkapan kasus dipimpin Ipda Ruswandi dari Opsnal Polsek Koja. Polisi mendatangi lokasi produksi dan menemukan lima tersangka dengan pembagian kerja yang rapi, dari penyedia tempat, pencari pelanggan, pengedit dokumen, hingga pengirim.

Kasus ini ditangani Polsek Koja. Informasi awal soal pengungkapan disampaikan melalui keterangan resmi kepolisian yang dikutip media, termasuk AFU.ID.

Modus: WhatsApp Bisnis Terhubung Facebook, Cetak dan Laminasi

Alur bisnis sindikat ini cukup sederhana. Pelanggan menemukan iklan di Facebook, lalu menghubungi nomor WhatsApp Bisnis yang terhubung dengan akun tersebut.

Setelah pesanan masuk, dokumen diedit menggunakan aplikasi. Hasil editan kemudian dicetak dan dilaminasi agar menyerupai dokumen asli. Barang jadi dikirim lewat jasa ekspedisi.

Pola ini memungkinkan pelaku melayani pemesan dari luar kota tanpa pernah bertemu langsung. Tidak ada kantor, tidak ada tatap muka. Semua transaksi berjalan daring.

Direktori Kominfo mencatat layanan pesan bisnis seperti WhatsApp Business memang dirancang untuk usaha kecil, lengkap dengan katalog dan balasan otomatis. Fitur itu kini dipakai juga oleh pelaku kejahatan dokumen. Kanal resmi Kementerian Komunikasi dan Digital berulang kali mengingatkan bahwa dokumen kependudukan dan ijazah hanya sah bila diterbitkan instansi berwenang.

Motif Ekonomi dan Ancaman Hukum bagi Pemalsu Dokumen Negara

Para tersangka mengaku menjalankan bisnis ini karena tidak punya pekerjaan tetap. Uang hasil penjualan dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Motifnya mereka tidak ada yang bekerja dan semuanya untuk kebutuhan hidup. Motifnya cari makan karena nggak ada kerjaan lain," jelas Andry.

Pengakuan itu tidak menghapus pidana. Ijazah, KTP, dan SIM adalah dokumen negara. Memalsukannya masuk ranah kejahatan terhadap ketertiban umum, bukan sekadar pelanggaran administratif.

Pemalsuan dokumen negara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman penjara bagi pembuat maupun yang turut serta menyebarkan dokumen palsu. Polisi belum merinci pasal yang disangkakan kepada enam tersangka.

Yang perlu dicatat, pemesan juga berisiko. Menggunakan ijazah atau KTP palsu untuk melamar kerja, mendaftar sekolah, atau mengurus izin bisa berujung pada laporan balik ketika dokumen itu diperiksa keasliannya.

Dampak pada Dunia Kerja dan Pendidikan, serta Langkah Polisi Berikutnya

Ijazah palsu merusak dua hal sekaligus: kepercayaan pada sistem pendidikan dan keadilan di pasar kerja. Seseorang yang membayar Rp900 ribu bisa menyalip pelamar yang menempuh bertahun-tahun sekolah.

Untuk KTP dan SIM, risikonya lebih jauh. Identitas palsu bisa dipakai untuk membuka rekening, mengajukan pinjaman, atau menghindari tilang. SIM palsu juga membahayakan pengguna jalan lain karena pemegangnya tidak melewati uji kompetensi.

Polisi masih memburu Nanang. Penyidikan juga akan menelusuri seberapa banyak dokumen yang sudah terjual selama 2-4 bulan beroperasi, serta siapa saja yang memesan.

Langkah selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan lima tersangka yang sudah ditahan. Dari keterangan mereka, penyidik bisa memetakan jaringan pemasok peralatan dan kemungkinan pembeli yang memakai dokumen palsu untuk kepentingan resmi.

Analisis Redaksi: Bisnis Rp400 Ribu yang Menggerus Kepercayaan Publik

Yang paling mengganggu dari kasus ini bukan harganya yang murah, melainkan lamanya operasi. Dua sampai empat bulan berjualan terbuka lewat iklan Facebook, dengan katalog harga rapi dan layanan antar lewat kurir. Tidak ada yang menyamar, tidak ada yang bersembunyi.

Artinya, celahnya ada di pengawasan platform. Iklan jasa pembuatan ijazah dan SIM palsu semestinya bisa dikenali mesin moderasi dalam hitungan menit, bukan bulan. Selama iklan seperti ini lolos, penindakan kepolisian hanya menyapu satu titik sementara titik lain tumbuh.

Alasan ekonomi yang diucapkan para tersangka juga layak dibaca lebih jujur. Pengangguran memang nyata, tetapi memalsukan ijazah berarti menjual kegagalan sistem pendidikan kepada orang yang paling dirugikan olehnya, yaitu lulusan sah yang bersaing di lapangan kerja. Polisi perlu menelusuri pembeli, bukan hanya penjual, karena permintaanlah yang menghidupkan pasokan.

Pengungkapan di Koja ini patut diapresiasi sebagai kerja cepat jajaran Polsek. Namun ke depan, keberhasilan seharusnya diukur dari berapa banyak iklan serupa yang turun, bukan hanya berapa tersangka yang diborgol.