Enam Saksi Kasus Penyadapan Presiden Minta Perlindungan LPSK

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedang menelaah permohonan perlindungan bagi enam saksi dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Proses penelaahan berlangsung sejak 6 November 2026.

LPSK Dalami Permohonan Perlindungan Enam Saksi

Ketua LPSK Achmadi mengatakan pihaknya menerima permohonan perlindungan untuk enam saksi dalam perkara dugaan penyadapan tersebut. Permohonan itu diajukan oleh penyidik Bareskrim Polri.

"Sudah ada permohonan perlindungan dari Polri. Untuk saksi enam orang," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dihubungi Afu.id, Senin (9/11/2026).

Susilaningtias enggan membeberkan identitas keenam saksi. Ia beralasan kerahasiaan dan proses asesmen yang masih berjalan. "Masih proses asesmen. Artinya pengajuan dalam penelaahan LPSK yang nantinya akan diterima atau tidak," ujarnya.

Achmadi menegaskan, penelaahan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK mempertimbangkan keterangan saksi, tingkat ancaman, dan situasi khusus yang dialami.

"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata Achmadi, Selasa (10/11/2026).

Ia menyebut LPSK terbuka jika ada penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan seiring perkembangan proses hukum. Namun, semua tetap mempertimbangkan tingkat kerawanan kasus.

Kronologi Dugaan Penyadapan Tanpa Prosedur

Berdasarkan kronologi awal, penyadapan dilakukan sejak tahun 2025. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur yang sah sebagaimana diatur dalam tata cara penyadapan Polri dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010.

Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server list atau Lawful Interception (LI) Management System tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya. Bareskrim mengungkap, penyadapan tidak hanya mengarah ke Presiden, tetapi juga menyasar pihak lain.

Pihak lain yang diduga menjadi target antara lain pejabat negara, media, tokoh politik, hingga pengusaha. Polisi menilai tindakan itu melanggar prosedur yang seharusnya dilalui sebelum melakukan penyadapan.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit handphone, 1 unit iPad, serta 42 buah flashdisk.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan Pasal 258 UU 1/2023 tentang KUHP, Pasal 332 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 147 UU ITE.

Empat Petinggi Polisi Ditahan

Kasus ini telah menyeret empat nama yang merupakan petinggi di kepolisian. Mereka adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Keempatnya telah dilakukan penahanan. Listyo Sigit Prabowo merupakan mantan Kapolri yang disebut sebagai pihak yang memerintahkan penyadapan. Sementara tiga nama lainnya merupakan pejabat di lingkungan Polri.

Penahanan keempat tersangka menandai babak baru penanganan kasus yang menyeret institusi kepolisian. Penyidik Bareskrim Polri masih terus mendalami peran masing-masing tersangka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak tersangka atau kuasa hukum mereka terkait penahanan tersebut.

Dasar Hukum dan Mekanisme Perlindungan Saksi

Permohonan perlindungan saksi diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK memiliki kewenangan menilai tingkat ancaman dan situasi khusus yang dihadapi saksi.

Dalam kasus ini, LPSK mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan. Faktor itu antara lain keterangan saksi, tingkat kerentanan, dan keseriusan tindak pidana yang disangkakan.

Proses asesmen menjadi tahap krusial. LPSK belum bisa memastikan apakah keenam saksi akan mendapatkan perlindungan penuh atau bentuk perlindungan tertentu.

"Pengajuan dalam penelaahan LPSK yang nantinya akan diterima atau tidak," kata Susilaningtias menegaskan bahwa keputusan belum final.

Selain itu, LPSK membuka kemungkinan adanya penambahan saksi yang mengajukan perlindungan. Jumlahnya bisa bertambah seiring berjalannya pemeriksaan oleh penyidik.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kasus penyadapan ini berdampak luas. Selain menyeret empat petinggi polisi, kasus ini juga menyita perhatian publik karena menyasar Presiden dan sejumlah pihak strategis.

Penyidik Bareskrim masih terus memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Sebanyak 10 saksi dan 3 saksi ahli telah diperiksa. Barang bukti yang disita meliputi 11 handphone, 1 iPad, dan 42 flashdisk.

LPSK akan mengumumkan hasil penelaahan permohonan perlindungan bagi enam saksi. Keputusan itu akan menentukan apakah mereka mendapatkan perlindungan atau tidak.

Proses hukum terhadap keempat tersangka juga akan berlanjut. Penyidik masih mendalami peran masing-masing dalam dugaan penyadapan tanpa prosedur tersebut.

Publik menantikan transparansi penanganan kasus ini, terutama karena melibatkan institusi kepolisian dan pejabat tinggi negara.

Analisis Redaksi

Permohonan perlindungan bagi enam saksi dalam kasus penyadapan Presiden menunjukkan bahwa perkara ini bukan sekadar pelanggaran prosedur teknis. Ada indikasi tekanan atau ancaman yang membuat para saksi membutuhkan rasa aman. LPSK berada di posisi kunci untuk menilai seberapa serius ancaman itu.

Yang menarik, permohonan diajukan oleh Bareskrim Polri, bukan oleh saksi secara perorangan. Langkah ini bisa dibaca sebagai upaya penyidik memastikan saksi kooperatif tanpa rasa takut. Namun, bisa juga dilihat sebagai cara institusi mengelola informasi agar tetap terkendali.

Publik berhak mendapatkan penjelasan transparan. Sebab, kasus ini menyangkut Presiden, eks Kapolri, dan sejumlah petinggi polisi. Perlindungan saksi seharusnya menjadi jembatan menuju pengungkapan fakta secara utuh, bukan alat untuk meredam kasus.

Sumber: lpsk.go.id