BPBD Lampung Tinjau Saluran Air Berkala untuk Antisipasi Banjir Musim Hujan

BPBD Provinsi Lampung bersama BPBD kabupaten dan kota akan meninjau saluran air dan drainase secara berkala di titik rawan banjir. Kepala BPBD Lampung Aswarodi menyebut langkah ini sebagai kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi pada masa pancaroba dan musim hujan.

Peninjauan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing daerah. Pemerintah provinsi menangani saluran yang menjadi kewenangannya, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk infrastruktur nasional. Sementara kabupaten dan kota diminta bergerak di wilayahnya sendiri.

"BPBD Provinsi Lampung bersama BPBD kabupaten dan kota akan melakukan peninjauan terhadap kondisi saluran air dan drainase, terutama pada titik-titik yang berpotensi menimbulkan genangan maupun banjir," ujar Aswarodi dalam keterangan di Bandarlampung, Selasa (10/11).

Pembagian kewenangan dalam peninjauan saluran air

Aswarodi menjelaskan, peninjauan tidak bisa dilakukan seragam karena status jalan dan saluran air berbeda-beda. Ada drainase yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, ada pula yang masuk ranah pemerintah pusat melalui jalan nasional.

"Kami akan turun meninjau saluran-saluran air yang menjadi kewenangan provinsi dan nasional. Sementara itu untuk kewenangan kabupaten/kota, kami meminta BPBD di masing-masing daerah melakukan peninjauan agar seluruh saluran air dapat berfungsi dengan baik dan potensi banjir bisa diantisipasi," kata dia.

Pola ini menempatkan BPBD provinsi sebagai koordinator, bukan pelaksana tunggal. Setiap pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan drainase di wilayahnya tidak tersumbat saat curah hujan meningkat.

Menurut Aswarodi, peninjauan tersebut merupakan bagian dari langkah kesiapsiagaan menyusul masa pancaroba yang mulai bergeser ke musim hujan. Periode peralihan ini biasanya ditandai hujan lebat berdurasi singkat disertai angin kencang.

Imbauan Gubernur Lampung dan gotong royong warga

Pemprov Lampung tidak hanya mengandalkan peninjauan aparat. Aswarodi menyebut pemerintah akan mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian lingkungan lewat kegiatan gotong royong membersihkan selokan dan drainase.

Imbauan itu akan disampaikan melalui penerbitan surat dari Gubernur Lampung kepada bupati dan walikota. Isinya mencakup ajakan membersihkan saluran air serta memastikan kondisi atap rumah tetap kuat menghadapi potensi angin kencang.

"Diharapkan juga masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan secara mandiri dengan mengenali potensi ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal masing-masing," ucapnya.

Warga yang tinggal di sekitar sungai, tebing, maupun pepohonan besar diminta lebih waspada. Aswarodi menyoroti pohon-pohon tua yang berpotensi tumbang dan perlu segera ditangani sebelum puncak musim penghujan.

"Pohon-pohon tua yang berpotensi tumbang juga perlu segera ditangani, sementara saluran drainase harus dipastikan tidak tersumbat, terutama menjelang puncak musim penghujan," kata Aswarodi.

Wilayah Lampung yang perlu waspada banjir dan angin kencang

Peringatan BPBD merujuk pada data BMKG yang menyebut sejumlah wilayah bertopografi dataran perlu meningkatkan kewaspadaan selama masa pancaroba. Ancaman yang dimaksud bukan hanya banjir, tetapi juga angin kencang hingga puting beliung.

Daerah yang dimaksud meliputi Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Tengah. Karakteristik dataran membuat kawasan ini rentan terhadap genangan ketika hujan deras turun dalam waktu lama.

Daftar wilayah tersebut memberi gambaran bahwa risiko tidak terpusat di satu titik. Bandarlampung sebagai ibu kota provinsi, misalnya, menghadapi persoalan drainase perkotaan yang padat bangunan. Sementara Lampung Timur dan Lampung Tengah memiliki bentang lahan luas yang berpotensi tergenang.

Berikut wilayah yang diminta meningkatkan kewaspadaan menurut data BMKG:

• Kota Bandarlampung
• Kota Metro
• Kabupaten Lampung Timur
• Kabupaten Lampung Selatan
• Kabupaten Lampung Tengah

Data itu menjadi dasar bagi BPBD untuk memetakan titik rawan. Peninjauan saluran air diarahkan ke lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan genangan maupun banjir, bukan sekadar pengecekan rutin tanpa sasaran.

Mengapa drainase jadi titik lemah saat musim hujan

Banjir di kawasan dataran umumnya berawal dari saluran air yang tidak lagi mampu menampung debit hujan. Penyebabnya berlapis: sedimentasi, sampah yang menyumbat, hingga kapasitas drainase yang tidak sebanding dengan pertumbuhan permukiman.

Karena itu, peninjauan berkala menjadi penting. Saluran yang tersumbat dapat diperbaiki sebelum hujan puncak datang. Sebaliknya, jika dibiarkan, genangan kecil bisa meluas ke permukiman dan jalan utama.

BPBD menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari mitigasi bencana hidrometeorologi, yakni bencana yang dipicu kondisi cuaca dan pola air. Kategorinya mencakup banjir, angin kencang, tanah longsor, hingga puting beliung.

Pendekatan yang dipakai bukan hanya respons saat bencana terjadi, tetapi pengurangan risiko sebelum bencana. Peninjauan saluran, pembersihan drainase, dan penanganan pohon tua masuk dalam kerangka itu.

Informasi resmi soal peringatan cuaca dapat dipantau melalui kanal BMKG, sementara laporan kejadian bencana daerah biasanya dirilis melalui ANTARA News Lampung.

Langkah selanjutnya: koordinasi lintas daerah dan kesiapan warga

Setelah imbauan Gubernur Lampung diterbitkan, bola bergulir ke pemerintah kabupaten dan kota. Mereka diminta menindaklanjuti dengan peninjauan di wilayah masing-masing dan memastikan seluruh saluran air berfungsi.

BPBD provinsi akan menyisir saluran yang menjadi kewenangannya, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk infrastruktur nasional. Titik-titik yang ditemukan bermasalah diharapkan segera ditangani sebelum intensitas hujan meningkat.

Di tingkat masyarakat, langkah yang diminta cukup sederhana: membersihkan selokan, tidak membuang sampah ke drainase, dan memeriksa kondisi atap rumah. Warga di sekitar sungai, tebing, dan pohon besar diminta mengenali jalur evakuasi di lingkungannya.

Aswarodi menegaskan kesiapsiagaan mandiri menjadi kunci. Peninjauan aparat hanya efektif bila warga ikut menjaga saluran air di sekitar tempat tinggal mereka tetap bersih dan tidak tersumbat.

Analisis Redaksi

Rencana peninjauan saluran air secara berkala adalah langkah yang tepat arah, tetapi ujiannya ada pada eksekusi. Selama ini persoalan drainase di Lampung jarang soal ketiadaan jadwal inspeksi, melainkan soal tindak lanjut setelah temuan. Saluran yang diketahui tersumbat kerap menunggu musim hujan berikutnya untuk diperbaiki.

Pembagian kewenangan yang disampaikan Aswarodi juga menyimpan risiko. Ketika provinsi, kabupaten/kota, dan pusat sama-sama punya tanggung jawab atas saluran air, titik temu antarwilayah justru sering luput. Saluran provinsi yang bermuara ke drainase kota, misalnya, bisa menjadi sumber genangan bila salah satu pihak menganggapnya bukan urusannya.

Karena itu, peninjauan berkala sebaiknya disertai peta titik rawan yang terbuka untuk publik dan laporan hasil pemeriksaan. Tanpa itu, imbauan gotong royong dan surat Gubernur kepada bupati dan walikota berisiko berhenti sebagai dokumen. Warga bisa ikut mengawasi bila tahu di mana saluran yang paling rawan tersumbat.

Yang juga perlu diingat, data BMKG sudah menyebut lima wilayah dengan topografi dataran sebagai kawasan waspada. Prioritas penanganan semestinya mengikuti daftar itu, bukan menunggu genangan muncul lebih dulu di permukiman warga.