Vonis Bupati Cilacap Syamsul Aulia: 5 Tahun Bui dan Uang Pengganti Rp 568 Juta

Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Aulia Rachman divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (10/11/2026). Ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 568 juta dan denda Rp 250 juta dalam kasus korupsi yang dijalankan bersama Sekda Cilacap Sadmoko.

Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati di ruang sidang Tirta yang dipenuhi pendukung Syamsul. Amar putusan untuk Syamsul dibacakan terpisah, setelah sidang putusan Sadmoko lebih dulu rampung pada hari yang sama.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Aulia Rahman berupa pidana penjara selama 5 tahun," kata Rosana dalam persidangan, dikutip dari detikJateng.

Duduk Perkara: Peras Bawahan untuk THR Pejabat

Syamsul dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Sadmoko. Majelis hakim merujuk pada Pasal 12 huruf E juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini berpangkal dari pemerasan terhadap bawahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Uang Rp 568 juta yang dikumpulkan dari para pejabat itu dipakai untuk membagikan tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah pejabat.

Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Hidayat Nurudin, sebelumnya menyebut angka yang sama dalam tuntutannya. Nilai uang pengganti yang dibebankan hakim identik dengan jumlah yang diminta jaksa, yaitu Rp 568 juta, dengan memperhitungkan uang yang telah disita.

Perkara ini menempatkan dua pejabat tertinggi di Cilacap sebagai terpidana. Sadmoko menjalani sidang vonis lebih dulu dan divonis 4 tahun penjara buntut kasus yang sama.

Amar Putusan: Denda Rp 250 Juta hingga Uang Pengganti

Selain pidana pokok 5 tahun, hakim menjatuhkan denda Rp 250 juta kepada Syamsul. Jika denda tidak dibayar, hukuman diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Hakim juga membebankan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 568 juta. Kewajiban itu diperhitungkan dengan uang yang sudah disita penyidik dalam perkara ini.

Berikut rincian amar putusan untuk Syamsul Aulia Rachman:

• Pidana penjara 5 tahun.
• Denda Rp 250 juta, subsider kurungan 90 hari jika tidak dibayar.
• Pidana tambahan uang pengganti Rp 568 juta dengan memperhitungkan uang yang telah disita.
• Dasar hukum: Pasal 12 huruf E juncto UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim mencatat hal yang meringankan: Syamsul belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan. Adapun hal yang memberatkan, ia dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Terdakwa selaku aparatur sipil negara tidak memberikan contoh yang baik dan tidak bisa menjadi panutan bagi masyarakat," ujar Rosana.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa KPK

Putusan hakim berada di bawah tuntutan JPU KPK. Dalam sidang pembacaan tuntutan pada 29 September 2026, Hidayat Nurudin meminta majelis hakim menjatuhkan pidana 7 tahun penjara kepada Syamsul.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Aulia Rahman berupa pidana penjara selama 7 tahun," kata Hidayat saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Semarang.

Jaksa juga menuntut denda Rp 400 juta subsider kurungan 120 hari, lebih tinggi dari denda yang akhirnya diputus hakim. Selain itu, JPU meminta pidana tambahan uang pengganti Rp 568 juta serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Selisih antara tuntutan dan putusan terlihat pada tiga hal: lama pidana (7 tahun menjadi 5 tahun), besaran denda (Rp 400 juta menjadi Rp 250 juta), dan tidak dikabulkannya pencabutan hak politik dalam amar putusan yang dibacakan Selasa itu.

Pembacaan amar putusan berlangsung di ruang sidang yang penuh. Syamsul tiba di kursi pesakitan pukul 12.22 WIB dengan kemeja putih dan tasbih digital di jarinya. Istrinya duduk di kursi peserta sidang, sementara pendukung memadati ruangan.

Jejak Perkara: Dari Penyidikan KPK ke Meja Hakim

Perkara ini bermula dari praktik pemerasan yang dilakukan Syamsul terhadap bawahannya di lingkungan Pemkab Cilacap. Dana yang terkumpul dari setoran para pejabat kemudian dialirkan untuk THR pejabat, bukan untuk kepentingan pelayanan publik.

KPK menangani perkara ini hingga ke persidangan. Dalam tuntutannya, jaksa menempatkan Syamsul dan Sadmoko sebagai pelaku bersama, sesuai pertimbangan majelis hakim yang menyatakan keduanya terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama.

Dua sidang vonis digelar berurutan pada hari yang sama. Sadmoko menjalani sidang lebih dulu dan divonis 4 tahun penjara. Amar putusan Syamsul baru dibacakan setelah sidang Sadmoko selesai.

Pemisahan pembacaan putusan itu membuat ruang sidang Tirta berganti penghuni dalam satu hari. Pendukung kedua pejabat hadir, dan kursi peserta sidang dipenuhi keluarga serta kerabat.

Bagi publik Cilacap, perkara ini menjadi ujian atas tata kelola pemerintahan daerah. Bupati dan sekretaris daerah, dua posisi paling strategis di eksekutif kabupaten, kini berstatus terpidana korupsi dalam satu perkara yang sama.

Dampak bagi Pemerintahan Cilacap dan Langkah Selanjutnya

Status terpidana bagi Syamsul melengkapi rangkaian persoalan di tubuh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Ia sudah berstatus nonaktif sebagai bupati selama proses hukum berjalan, dan kini divonis 5 tahun penjara plus kewajiban membayar uang pengganti Rp 568 juta.

Kewajiban uang pengganti itu tidak menghapus pidana pokok. Jika tidak dibayar, jaksa berwenang mengeksekusi sesuai ketentuan, sementara denda Rp 250 juta yang tak dibayar berubah menjadi kurungan 90 hari.

Yang belum terjawab adalah langkah hukum setelah vonis. Sebagai pihak yang divonis, Syamsul masih memiliki ruang untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, sesuai prosedur pidana yang berlaku. Sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, status hukumnya belum final.

Pemerintah daerah juga menunggu kepastian soal pengisian jabatan bupati. Kekosongan kepemimpinan di Cilacap menjadi persoalan administratif yang harus diselesaikan, terutama karena sekretaris daerah yang biasanya menjalankan tugas harian juga telah divonis dalam perkara yang sama.

Untuk informasi perkembangan perkara korupsi lain, pembaca dapat memantau kanal Hukum dan Kriminal detikJateng.

Analisis Redaksi: Sinyal bagi Kepala Daerah yang Memeras Bawahannya

Vonis 5 tahun untuk seorang bupati bukan hukuman ringan. Namun angka itu tetap lebih rendah dari tuntutan 7 tahun, dan hakim tidak mengabulkan permintaan pencabutan hak politik yang diajukan jaksa. Di sisi lain, majelis hakim justru menegaskan hal memberatkan yang jarang muncul di ruang sidang: terdakwa selaku aparatur sipil negara tidak memberi contoh baik dan tak layak jadi panutan.

Pertimbangan itu menyentuh inti persoalan. Pemerasan terhadap bawahan bukan sekadar transaksi uang, melainkan penyalahgunaan relasi kuasa. Bawahan yang menyetor tidak berada dalam posisi bisa menolak. Ketika dana hasil setoran itu dipakai membagikan THR kepada pejabat, praktiknya berubah menjadi sistem patronage yang dibiayai oleh ketakutan anak buah sendiri.

Yang perlu dicermati adalah efek jera. Vonis terhadap bupati dan sekretaris daerah dalam satu perkara menunjukkan aparat penegak hukum tidak berhenti di level bawah. Tapi selisih antara tuntutan dan putusan, serta tidak dikabulkannya pencabutan hak politik, akan dibaca publik sebagai isyarat tentang seberapa mahal harga sebuah jabatan di daerah. Sampai upaya hukum berikutnya diputus, pertanyaan itu menggantung.