Bupati Cilacap Divonis 5 Tahun Bui dan Uang Pengganti Rp 568 Juta, Dikembalikan ke OPD

Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Aulia Rachman divonis 5 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp 568 juta. Uang hasil pemerasan iuran THR 2026 itu akan dikembalikan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya menyetorkan uang.

Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (10/11/2026). Sidang berlangsung singkat, tetapi memuat sejumlah amar yang saling terkait: pidana pokok, denda, uang pengganti, dan pencabutan hak dipilih.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp 568 juta kepada Syamsul," kata Rosana di ruang sidang.

Duduk Perkara Pemerasan Iuran THR 2026 di Lingkungan Pemkab Cilacap

Perkara ini bermula dari praktik pengumpulan uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Para kepala OPD diminta menyetor iuran yang dikemas sebagai tunjangan hari raya (THR) tahun 2026.

Uang yang terkumpul dimasukkan ke dalam goodie bag dan disiapkan untuk diserahkan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam putusan, majelis hakim menyebut barang bukti nomor 68-73 sebagai uang yang sudah terkumpul dalam goodie bag tersebut.

Majelis hakim menilai Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Pasal yang dikenakan adalah Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Aulia Rahman berupa pidana penjara selama 5 tahun," ujar hakim.

Selain pidana pokok, hakim menghukum Syamsul membayar denda Rp 250 juta. Jika denda tidak dibayar, hukuman diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Amar Putusan: Uang Pengganti Rp 568 Juta hingga Pencabutan Hak Dipilih

Ada empat amar penting dalam putusan ini. Majelis hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga mengatur nasib uang yang sudah disita.

• Pidana pokok: penjara 5 tahun.
• Denda: Rp 250 juta, subsider kurungan 90 hari.
• Uang pengganti: Rp 568 juta, dikembalikan kepada para kepala OPD yang menyetor iuran THR 2026 sesuai jumlah setoran masing-masing.
• Pidana tambahan: pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Majelis memutuskan barang bukti nomor 68-73 dihapus untuk negara. Penghapusan itu mempertimbangkan adanya pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Syamsul.

"Dengan memperhitungkan uang yang telah dilakukan penyitaan untuk dikembalikan kepada para kepala OPD yang telah menyerahkan uang iuran THR tahun 2026 sesuai dengan jumlah yang disetorkan oleh masing-masing OPD," ungkap Rosana.

"Yang kemudian dikembalikan kepada yang berhak, yaitu para kepala OPD yang telah menyerahkan uang THR tahun 2026 sesuai dengan jumlah yang disetorkan oleh masing-masing OPD," lanjutnya.

Vonnis Lebih Ringan dari Tuntutan KPK

Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sidang 29 September, JPU Hidayat Nurudin menuntut Syamsul 7 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Aulia Rahman berupa pidana penjara selama 7 tahun," kata Hidayat di Pengadilan Tipikor Semarang.

Jaksa juga menuntut denda Rp 400 juta subsider 120 hari kurungan, uang pengganti Rp 568 juta, serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. Majelis hakim memangkas semuanya: pidana pokok berkurang 2 tahun, denda turun Rp 150 juta, dan masa pencabutan hak dipilih berkurang 1 tahun.

Perkara Syamsul berjalan beriringan dengan kasus Sekda Cilacap Sadmoko. Sadmoko lebih dulu divonis 4 tahun penjara buntut pemerasan anak buah dalam perkara yang sama. Dua vonis ini memperlihatkan pola pengumpulan uang di lingkungan Pemkab Cilacap yang melibatkan lapisan pejabat tertinggi daerah.

Informasi seputar jalannya persidangan dapat dipantau melalui kanal detikJateng. Rincian pasal tindak pidana korupsi yang dikenakan merujuk pada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal Meringankan dan Memberatkan

Majelis hakim mencatat sejumlah pertimbangan sebelum menjatuhkan vonis. Hal yang meringankan, Syamsul belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.

Sementara hal yang memberatkan, Syamsul dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Statusnya sebagai aparatur sipil negara juga menjadi catatan hakim.

"Terdakwa selaku aparatur sipil negara tidak memberikan contoh yang baik dan tidak bisa menjadi panutan bagi masyarakat," ucap Rosana.

Pertimbangan itu menjelaskan mengapa majelis tetap menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak dipilih. Hakim ingin memastikan jabatan publik tidak lagi dipakai untuk memeras bawahan, sekaligus menegaskan bahwa pelaku korupsi kehilangan hak politiknya untuk sementara.

Dampak bagi Para Kepala OPD dan Tata Kelola Pemkab Cilacap

Amar pengembalian uang pengganti menjadi bagian yang paling langsung dirasakan para kepala OPD. Mereka yang sebelumnya menyetor iuran THR 2026 berhak menerima kembali uangnya sesuai jumlah setoran.

Namun, mekanisme pengembalian bergantung pada eksekusi putusan. Uang yang sudah disita penyidik akan dikembalikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan perhitungan yang mengacu pada barang bukti nomor 68-73.

Bagi Pemkab Cilacap, vonis ini menambah beban perbaikan tata kelola. Kursi bupati masih diisi pelaksana tugas karena Syamsul berstatus nonaktif. Proses hukum juga belum tentu berhenti di tingkat pertama, mengingat masih terbuka ruang banding bagi terdakwa maupun jaksa.

Publik Cilacap menunggu apakah putusan ini diikuti langkah hukum lanjutan atau langsung dieksekusi. Yang jelas, majelis hakim sudah menetapkan angka, pasal, dan konsekuensi jabatan bagi seorang kepala daerah yang terbukti memeras bawahannya sendiri.

Analisis Redaksi

Vonis 5 tahun untuk Syamsul Aulia Rachman memperlihatkan bahwa pemerasan terhadap bawahan di lingkungan birokrasi tetap dihitung sebagai korupsi, bukan sekadar pelanggaran etika. Hakim menegaskan posisi ASN sebagai pihak yang seharusnya memberi contoh, dan justru karena itu pidana tambahan pencabutan hak dipilih dijatuhkan.

Yang perlu dicermati, amar pengembalian uang kepada para kepala OPD menyiratkan bahwa mereka adalah pihak yang dirugikan. Padahal praktik iuran THR di lingkungan pemerintah daerah biasanya melibatkan rantai perintah yang panjang. Tanpa pembenahan sistem, pola serupa berpotensi muncul kembali dengan aktor berbeda.

Selisih antara tuntutan 7 tahun dan vonis 5 tahun juga layak dibaca sebagai sinyal bagi penuntut umum. Jika jaksa menilai pertimbangan hakim terlalu longgar, banding menjadi langkah yang wajar. Sebaliknya, jika putusan diterima, eksekusi uang pengganti harus transparan agar publik Cilacap tahu ke mana Rp 568 juta itu bermuara.