Bisnis Pemalsuan Nomor Rangka di Lobar: Tarif Rp1 Juta untuk Motor, Rp2 Juta untuk Mobil

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mengungkap praktik pemalsuan nomor rangka kendaraan di Gunungsari, Lombok Barat. Pelaku berinisial BS (47) mematok tarif Rp1 juta untuk sepeda motor dan Rp2 juta untuk mobil.

Kronologi Pengungkapan Kasus Pemalsuan Nomor Rangka

Kasus ini terungkap setelah tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB melakukan penyelidikan di wilayah Gunungsari, Lombok Barat. Dari penyelidikan tersebut, polisi menetapkan BS (47) sebagai tersangka.

Menurut keterangan polisi, BS menjalankan praktik pemalsuan nomor rangka kendaraan sebagai layanan jasa. Ia menerima pesanan dari pemilik kendaraan yang ingin mengubah identitas nomor rangka, kemudian mengerjakannya sendiri.

Dalam menjalankan aksinya, BS mematok tarif berbeda tergantung jenis kendaraan. Untuk sepeda motor, ia meminta bayaran Rp1 juta. Sementara untuk mobil, tarifnya dua kali lipat, yakni Rp2 juta.

Hingga berita ini diturunkan, polisi masih mendalami berapa banyak kendaraan yang telah dipalsukan nomor rangkanya dan siapa saja yang menjadi pelanggan BS. Penyidik juga belum merinci sejak kapan praktik ini berlangsung.

Peran BS dan Modus Operandi

BS diduga berperan sebagai penyedia jasa pemalsuan nomor rangka. Ia tidak bekerja sendiri dalam rantai bisnis ini, meski polisi belum mengungkap apakah ada pihak lain yang terlibat.

Modus yang digunakan adalah menawarkan jasa kepada pemilik kendaraan yang ingin mengubah nomor rangka. Nomor rangka sendiri merupakan identitas utama kendaraan yang tercatat dalam dokumen resmi seperti STNK dan BPKB.

Praktik pemalsuan nomor rangka biasanya terkait dengan upaya menghilangkan jejak asal-usul kendaraan, misalnya kendaraan hasil curian atau bodong. Namun, polisi belum memastikan motif di balik kasus ini.

Yang jelas, tarif yang dipasang BS terbilang tinggi untuk ukuran layanan ilegal. Rp1 juta untuk motor dan Rp2 juta untuk mobil menunjukkan bahwa ada permintaan pasar terhadap jasa semacam ini.

Latar Belakang: Mengapa Nomor Rangka Rentan Dipalsukan?

Nomor rangka adalah kode unik yang dicetak pada rangka kendaraan. Kode ini menjadi acuan utama dalam identifikasi kendaraan, baik untuk keperluan registrasi, asuransi, maupun penegakan hukum.

Ketika nomor rangka dipalsukan, kendaraan bisa berubah identitas seolah-olah berasal dari dokumen yang sah. Ini membuka celah bagi kendaraan bermasalah untuk dijual kembali atau digunakan tanpa terdeteksi.

Di Indonesia, pemalsuan nomor rangka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukumannya tidak ringan, terutama jika terkait dengan tindak pidana lain seperti pencurian.

Praktik ini juga merugikan konsumen yang membeli kendaraan bekas tanpa memeriksa keaslian nomor rangka. Mereka bisa terjebak memiliki kendaraan ilegal yang suatu saat disita polisi.

Dampak dan Reaksi

Pengungkapan kasus ini menambah daftar persoalan di sektor otomotif, khususnya perdagangan kendaraan bekas. Praktik pemalsuan nomor rangka merugikan negara karena potensi pajak kendaraan yang tidak sesuai.

Selain itu, konsumen yang tidak teliti bisa menjadi korban. Kendaraan dengan nomor rangka palsu sulit diurus dokumennya secara resmi dan rawan sitaan.

Polda NTB mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat membeli kendaraan bekas. Pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin secara fisik, serta pencocokan dengan dokumen resmi, menjadi langkah penting.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak BS atau kuasa hukumnya. Polisi juga belum menggelar konferensi pers lengkap terkait kasus ini.

Langkah Selanjutnya: Ancaman Hukuman dan Pengembangan Kasus

BS kini ditahan di Polda NTB untuk proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik akan mendalami peran pelaku, jaringan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Polisi juga akan menelusuri kendaraan-kendaraan yang telah dipalsukan nomor rangkanya. Langkah ini penting untuk memutus rantai praktik ilegal dan mencegah kerugian lebih luas.

BS dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen dan/atau tindak pidana terkait lalu lintas. Ancaman hukuman maksimalnya bisa mencapai beberapa tahun penjara, tergantung pasal yang diterapkan.

Kasus ini menjadi peringatan bagi pemilik kendaraan agar tidak tergoda menggunakan jasa pemalsuan nomor rangka. Risikonya jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Analisis Redaksi

Pengungkapan kasus pemalsuan nomor rangka di Lombok Barat ini bukan sekadar kejahatan kecil. Tarif Rp1 juta hingga Rp2 juta per kendaraan menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi bisnis yang menguntungkan bagi pelaku. Ada permintaan, ada pasokan, dan ada uang yang mengalir.

Yang perlu dicermati, pemalsuan nomor rangka sering kali menjadi pintu masuk bagi kejahatan lain. Kendaraan curian, bodong, atau hasil sitaan bisa kembali beroperasi dengan identitas baru. Jika tidak ditangani serius, praktik ini bisa merusak tatanan administrasi kendaraan dan merugikan konsumen.

Polda NTB perlu mengusut tuntas jaringan di balik BS. Jangan berhenti pada satu tersangka. Sebab, pemalsuan nomor rangka tidak mungkin berjalan tanpa ada pihak lain yang menampung atau menggunakan jasanya. Pengungkapan kasus ini harus menjadi titik awal pembenahan, bukan sekadar berita singkat.

Sumber: insidelombok.id, hukumonline.com