Polda Kalbar Bongkar 25 Kasus PETI dalam 2 Pekan, 41 Tersangka Diringkus

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat membongkar 25 kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dalam operasi dua pekan, 19 Oktober hingga 10 November 2026. Sebanyak 41 orang ditetapkan sebagai tersangka, dengan barang bukti emas 435,9 gram hingga uang tunai Rp424,29 juta.

Pengungkapan ini merupakan hasil penindakan Ditreskrimsus Polda Kalbar bersama jajaran Polres selama kurang lebih dua pekan. Selain emas dan uang, polisi juga menyita satu unit ekskavator, air raksa, dan sejumlah peralatan tambang.

Kronologi Operasi: Dari Laporan Masyarakat hingga Konferensi Pers

Operasi berlangsung sejak 19 Oktober hingga 10 November 2026. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, menyatakan pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat dan komitmen institusi untuk mengamankan aset negara.

"Pengungkapan ini merupakan respons cepat Polda Kalbar, dalam hal ini Ditreskrimsus, atas laporan masyarakat serta komitmen institusi dalam mengamankan aset kekayaan negara dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang masif," ujar Bambang dalam konferensi pers di Mapolda Kalbar, Selasa (10/11).

Dari 25 kasus, tujuh ditangani Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan tujuh tersangka. Sisanya, 18 kasus, diungkap Polres jajaran dengan 34 tersangka. Sebarannya meliputi Mempawah dua kasus, Sambas satu, Sanggau dua, Sintang dua, Kapuas Hulu dua, Ketapang dua, Landak tiga, Bengkayang satu, Sekadau dua, dan Melawi satu kasus.

Konferensi pers pada 10 November 2026 menandai berakhirnya tahap penindakan awal. Polisi memamerkan barang bukti di Mapolda Kalbar, termasuk emas dalam bentuk butiran dan lempengan, serta peralatan tambang.

Modus PETI: Dari Tambang Tradisional hingga Pengepul Emas

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin, menjelaskan bahwa aktivitas PETI yang diungkap menggunakan berbagai modus. Mulai dari penambangan tradisional dengan peralatan sederhana hingga penggunaan ekskavator untuk menggali dan memindahkan material tambang.

"Selain kegiatan preventif dan preemtif dengan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan penambangan ilegal, sesuai fungsi kami, kami juga melaksanakan penegakan hukum, termasuk bersama Polres jajaran," kata Burhanuddin.

Polisi juga menemukan praktik pengumpulan dan penjualan emas hasil tambang ilegal. Emas dalam bentuk butiran maupun lempengan dibawa kepada pengepul. Sebagian tersangka bahkan membeli emas dari penambang ilegal, kemudian mengolahnya melalui proses pengecoran atau pembakaran sebelum dijual kembali.

Modus ini menunjukkan bahwa PETI tidak hanya melibatkan penambang di lapangan, tetapi juga jaringan pengepul yang berperan dalam rantai distribusi. Polisi menyita lima timbangan elektronik, tiga telepon genggam, dan mesin dompeng sebagai bukti keterlibatan dalam transaksi jual beli emas ilegal.

Barang Bukti: Emas 435,9 Gram hingga Ekskavator

Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti yang cukup beragam. Berikut rinciannya:

• Emas 435,9 gram dalam bentuk butiran dan lempengan
• Uang tunai Rp424,29 juta
• Satu unit ekskavator
• Air raksa
• Dua mesin genset
• Mesin diesel, mesin blower, dan mesin dompeng
• Lima timbangan elektronik
• Tiga telepon genggam

Barang bukti tersebut menunjukkan skala operasi PETI yang tidak kecil. Penggunaan ekskavator menandakan bahwa sebagian aktivitas tambang ilegal dilakukan secara terorganisir, bukan sekadar tambang tradisional.

Air raksa yang disita juga menjadi indikasi pencemaran lingkungan. Merkuri merupakan bahan berbahaya yang sering digunakan dalam penambangan emas rakyat untuk memisahkan emas dari material lain. Penggunaannya tanpa izin dan tanpa pengelolaan limbah berpotensi mencemari sungai dan tanah di sekitar lokasi tambang.

Jerat Hukum dan Ancaman Pidana bagi Pelaku PETI

Para tersangka dijerat Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Pasal 158 mengatur tentang pidana bagi orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin. Sementara Pasal 161 berkaitan dengan ketentuan pidana lainnya dalam undang-undang tersebut. Kedua pasal ini menjadi dasar hukum bagi penindakan terhadap pelaku PETI.

Selain itu, polisi juga menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai bagian dari upaya preventif. Imbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penambangan ilegal terus dilakukan, namun tindakan tegas tetap diambil bagi mereka yang melanggar.

Proses hukum selanjutnya akan berjalan di tingkat penyidikan. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan pengepul emas ilegal.

Dampak PETI dan Langkah Selanjutnya

PETI di Kalimantan Barat bukan hal baru. Aktivitas ini telah lama menjadi sorotan karena dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi. Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal mencakup pencemaran air, kerusakan lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Dari sisi ekonomi, PETI merugikan negara karena potensi pendapatan dari sektor tambang tidak masuk kas negara. Emas yang dihasilkan dijual secara ilegal tanpa membayar royalti atau pajak.

Pengungkapan 25 kasus dalam dua pekan menunjukkan intensitas penindakan yang meningkat. Namun, keberhasilan ini juga memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar jaringan PETI yang masih beroperasi di luar sana.

Ke depan, Polda Kalbar berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum. Kolaborasi dengan Polres jajaran menjadi kunci dalam menjangkau lokasi-lokasi tambang ilegal yang tersebar di berbagai kabupaten.

Analisis Redaksi: Penindakan Cepat, Tapi Akar Masalah Belum Tersentuh

Operasi dua pekan yang menghasilkan 25 kasus dan 41 tersangka patut diapresiasi. Kecepatan respons Polda Kalbar menunjukkan bahwa laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan serius. Namun, angka tersebut juga menjadi cermin bahwa praktik PETI masih masif di Kalimantan Barat.

Yang perlu dicermati, penindakan selama ini lebih banyak menyasar pelaku di lapangan—penambang dan pengepul kecil. Sementara itu, aktor utama yang memiliki modal besar dan jaringan distribusi luas sering kali luput dari jerat hukum. Pola ini berulang dari tahun ke tahun.

Selain itu, penggunaan ekskavator dan air raksa menunjukkan bahwa PETI tidak lagi sekadar kegiatan tradisional. Ada investasi modal dan teknologi yang menandakan keterlibatan pihak-pihak dengan kemampuan finansial lebih besar. Penegakan hukum seharusnya menyasar hingga ke pemodal.

Upaya preventif juga perlu diperkuat. Imbauan saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat sekitar tambang. Tanpa itu, PETI akan terus muncul kembali setelah operasi berakhir.

Polda Kalbar telah menunjukkan komitmennya. Kini bola ada di tangan pemerintah daerah dan penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa penindakan ini bukan sekadar operasi sesaat, melainkan bagian dari strategi besar memberantas PETI secara menyeluruh.

Sumber: pontianakpost.jawapos.com, hukumonline.com