KPK Tuntut Budiman Bayu 5 Tahun Penjara: Uang Pengganti Rp653 Juta dan Pengakuan soal Pihak Atasan

Jaksa KPK menuntut mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo dengan pidana lima tahun penjara dalam perkara dugaan gratifikasi senilai Rp7,67 miliar. Sikap kooperatifnya, termasuk memberi keterangan soal pihak berkedudukan lebih tinggi, jadi pertimbangan meringankan.

Tuntutan itu dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11). Selain pidana badan, jaksa menuntut denda dan uang pengganti yang nilainya jauh di bawah dugaan gratifikasi yang diterima.

Dilansir dari pemberitaan Batam Pos, perkara ini menjerat Budiman atas dugaan penerimaan gratifikasi selama periode 2024 hingga 2026. Penerimaan itu diduga berasal dari sejumlah pihak, salah satunya Blueray Cargo Group.

Bunyi Tuntutan Jaksa KPK di Sidang Tipikor

Jaksa KPK membacakan surat tuntutan secara lengkap di hadapan majelis hakim. Pidana penjara lima tahun menjadi permintaan utama, disertai denda yang tidak ringan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiman Bayu Prasojo dengan pidana penjara selama 5 tahun, serta pidana denda Rp 300 juta subsidair 100 hari kurungan," kata jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan.

Selain hukuman penjara dan denda, Budiman dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 653 juta. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, jaksa meminta penggantinya berupa pidana penjara selama satu tahun.

Ada selisih mencolok antara angka uang pengganti dan nilai gratifikasi dalam dakwaan. Jaksa mendakwa Budiman menerima gratifikasi sekitar Rp 7,67 miliar, sementara uang pengganti yang dituntut hanya Rp 653 juta. Selisih itu belum dijelaskan dalam pembacaan tuntutan.

Dalam perkara gratifikasi, uang pengganti biasanya dihitung dari keuntungan yang dinikmati terdakwa, bukan seluruh nilai penerimaan yang didakwakan. Perbedaan metode penghitungan ini kerap menjadi titik perdebatan di persidangan, termasuk saat pembacaan pledoi.

Sikap Kooperatif Budiman Jadi Pertimbangan Meringankan

Jaksa menguraikan sejumlah hal yang meringankan tuntutan terhadap Budiman. Pertama, sikap sopan selama persidangan. Kedua, dia belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

Yang paling disorot adalah sikap kooperatif Budiman dalam memberikan keterangan. Jaksa menilai keterangannya membantu proses pengungkapan perkara.

Budiman disebut memberikan informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi darinya. Informasi itu menjadi salah satu alasan jaksa tidak menuntut hukuman maksimal.

Pernyataan jaksa soal pihak berkedudukan lebih tinggi memberi sinyal bahwa penyidikan kasus ini tidak berhenti di Budiman. Dalam perkara korupsi, keterangan pelaku yang membuka jalan bagi penyidikan pihak lain biasanya dihargai dengan tuntutan yang lebih ringan.

Namun jaksa tidak menyebut nama maupun jabatan pihak yang dimaksud dalam pembacaan tuntutan. Tidak ada penjelasan apakah keterangan Budiman sudah ditindaklanjuti dengan penyelidikan baru atau masih dalam proses verifikasi.

Kronologi dan Nilai Gratifikasi Rp7,67 Miliar

Perkara yang menjerat Budiman berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi selama periode 2024 hingga 2026. Dalam surat dakwaan, jaksa menguraikan nilai gratifikasi yang diduga diterima mencapai sekitar Rp 7,67 miliar.

Penerimaan itu diduga berasal dari sejumlah pihak. Salah satunya perusahaan jasa impor dan kepabeanan Blueray Cargo Group. Jaksa juga menyebut pihak lain yang memiliki kepentingan usaha terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Alur perkara ini bergerak dari penyelidikan ke penyidikan, lalu pelimpahan berkas ke pengadilan. Sidang tuntutan pada 9 November menjadi tahap lanjutan setelah dakwaan dibacakan dan alat bukti diperiksa.

Berikut rangkuman angka kunci dalam tuntutan jaksa KPK:

• Pidana penjara: 5 tahun
• Denda: Rp300 juta, subsidair 100 hari kurungan
• Uang pengganti: Rp653 juta, subsidair 1 tahun penjara
• Nilai gratifikasi dalam dakwaan: sekitar Rp7,67 miliar
• Periode dugaan penerimaan: 2024 hingga 2026
• Pihak yang disebut: Blueray Cargo Group dan pihak lain berkepentingan usaha di Bea dan Cukai

Bea dan Cukai menjadi sektor yang berulang kali masuk sorotan penegak hukum. Kewenangan besar dalam urusan lalu lintas barang impor membuat posisi pejabat di lingkungan ini rawan benturan kepentingan dengan pelaku usaha.

Dampak bagi Bea Cukai dan Pelaku Usaha Kepabeanan

Tuntutan terhadap Budiman menambah daftar perkara yang menyentuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama Blueray Cargo Group yang disebut dalam dakwaan juga menempatkan perusahaan jasa impor dan kepabeanan pada posisi yang tidak nyaman.

Bagi pelaku usaha, penyebutan perusahaan dalam perkara gratifikasi bisa berdampak pada kepercayaan mitra dagang dan proses evaluasi kepatuhan. Namun status hukum perusahaan tersebut belum dijelaskan dalam pemberitaan ini.

Di sisi lain, tuntutan yang lebih ringan dari ancaman maksimal memicu pertanyaan soal efek jera. Publik biasanya membandingkan besaran kerugian atau nilai gratifikasi dengan hukuman yang dituntut jaksa.

Perbandingan Rp7,67 miliar dengan uang pengganti Rp653 juta akan menjadi salah satu fokus dalam pembacaan nota pembelaan. Penasihat hukum Budiman berpeluang mempersoalkan dasar penghitungan, sementara jaksa akan mempertahankan konstruksi dakwaannya.

Perkembangan perkara korupsi lain juga terus berjalan di KPK. Dalam pemberitaan lembaga antirasuah itu, penyidik disebut menggeledah enam lokasi terkait dugaan korupsi proyek jalan Sumatera Utara dan memeriksa sejumlah saksi pada pekan yang sama.

Langkah Selanjutnya: Pledoi hingga Putusan Hakim

Setelah tuntutan dibacakan, tahap berikutnya adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum Budiman. Jaksa kemudian menyampaikan replik, disusul duplik dari pihak terdakwa.

Majelis hakim akan menilai seluruh alat bukti dan keterangan saksi sebelum menjatuhkan putusan. Belum ada jadwal sidang pledoi yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Putusan hakim bisa berbeda dari tuntutan jaksa, baik lebih ringan maupun lebih berat. Dalam sejumlah perkara gratifikasi, majelis hakim kerap mempertimbangkan besaran nilai penerimaan dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

Yang perlu dicermati, keterangan Budiman soal pihak berkedudukan lebih tinggi belum berujung pada penetapan tersangka baru. Publik akan menunggu apakah informasi itu ditindaklanjuti atau berhenti sebagai bahan pertimbangan meringankan semata.

Analisis Redaksi

Tuntutan lima tahun untuk pejabat yang didakwa menerima gratifikasi Rp7,67 miliar layak dibaca sebagai pilihan strategi, bukan sekadar angka. Jaksa KPK jelas ingin mengunci pengakuan Budiman. Imbalannya berupa tuntutan yang jauh dari ancaman maksimal dan uang pengganti yang hanya sebagian kecil dari nilai dakwaan.

Masalahnya, transaksi semacam ini sulit dinilai publik tanpa transparansi. Jaksa menyebut adanya pihak berkedudukan lebih tinggi, tetapi tidak menyebut siapa. Selama nama itu tidak muncul, kesan yang tertinggal adalah perkara besar berhenti di pelaku di lapisan menengah.

Perbandingan angka Rp7,67 miliar dengan Rp653 juta juga menuntut penjelasan terbuka. Jika dasar penghitungannya adalah keuntungan yang dinikmati terdakwa, hal itu sah secara hukum. Tetapi tanpa penjelasan di ruang sidang yang terbuka, selisih itu akan terus dibaca sebagai kelemahan penuntutan.

Ujian sesungguhnya bukan pada besaran tuntutan, melainkan pada lanjutan penyidikan. Keterangan Budiman soal pihak di atasnya harus dibuktikan di pengadilan berikutnya, bukan hanya dicatat sebagai alasan meringankan di berkas tuntutan.