Korupsi Dana Desa Drokilo Bojonegoro: 5 Tahun Anggaran Terseret, Kerugian Capai Rp2,2 Miliar

Dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, kini mencakup lima tahun anggaran, 2021 hingga 2025. Polres Bojonegoro menetapkan satu tersangka baru untuk tahun anggaran 2023 dan 2025 dengan potensi kerugian negara Rp700 juta sampai Rp800 juta, terpisah dari perkara Kejari yang menyeret mantan Kades Sutrisno.

Penetapan tersangka oleh Satreskrim Polres Bojonegoro itu memperpanjang daftar tahun anggaran yang terseret persoalan hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bojonegoro menangani perkara pengelolaan keuangan desa pada 2021, 2022, dan 2024 dengan estimasi kerugian negara sekitar Rp1,4 miliar.

Dengan demikian, dua institusi penegak hukum kini menangani dugaan penyimpangan di desa yang sama, pada tahun anggaran berbeda, dengan total potensi kerugian yang jika dijumlahkan menembus Rp2,1 miliar.

Kronologi Penetapan Tersangka Baru oleh Polres Bojonegoro

Kasatreskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Leksana membenarkan bahwa penyidik telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah gelar perkara di Polda Jawa Timur.

"Sudah ada tersangkanya, kemarin kita gelar perkara di Polda Jatim," ungkap Cipto, Senin (9/11/2026), seperti dikutip Suaradesa.co.

Namun, kepolisian belum bersedia membuka identitas maupun jabatan tersangka. Cipto hanya menyampaikan bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro.

Penyidikan perkara ini terbilang panjang. Cipto menyebut prosesnya berlangsung kurang lebih tiga tahun dan telah melalui serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak sebelum akhirnya naik ke tahap penetapan tersangka.

Objek penyidikan kepolisian berbeda dengan perkara kejaksaan. "Yang kemarin ditetapkan oleh kejaksaan, cuma di kita beda tahun anggaran. Kita hanya mengambil dua tahun anggaran saja," jelasnya.

Dua tahun anggaran yang dimaksud adalah 2023 dan 2025. Dari penghitungan sementara penyidik, potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp700 juta hingga Rp800 juta.

Sutrisno dan Perkara Rp1,4 Miliar di Kejari Bojonegoro

Perkara yang ditangani Kejari Bojonegoro berjalan lebih dulu. Mantan Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Sutrisno dengan pidana penjara selama delapan tahun dalam sidang lanjutan pada Kamis (8/10/2026). Tuntutan itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2021, 2022, dan 2024.

Estimasi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1,4 miliar. Angka itu jauh lebih besar dibanding potensi kerugian pada perkara yang kini ditangani kepolisian.

Dua perkara dengan objek tahun anggaran berbeda itu menempatkan Desa Drokilo sebagai salah satu desa dengan catatan hukum paling menonjol di Kabupaten Bojonegoro. Dua institusi berbeda, dua berkas berbeda, tetapi satu desa yang sama.

Publik menunggu sejauh mana penyidikan akan dikembangkan, termasuk apakah seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa akan dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing.

Bagaimana APBDes Drokilo Seharusnya Dikelola

Dana desa dan berbagai sumber pendapatan desa pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi hingga peningkatan kesejahteraan warga.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun melalui musyawarah desa. Rancangan APBDes dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

Setelah ditetapkan, pelaksanaan APBDes mencakup sejumlah tahapan yang seharusnya menjadi titik kontrol:

• Perencanaan dan penetapan APBDes melalui musyawarah desa bersama BPD.
• Pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana sesuai mata anggaran yang disetujui.
• Pencatatan dan pelaporan berkala oleh pemerintah desa.
• Pembinaan dan pengawasan oleh camat serta inspektorat kabupaten.
• Pertanggungjawaban dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketika dugaan penyimpangan terjadi selama lima tahun anggaran, pertanyaan mengenai efektivitas setiap titik kontrol itu menjadi relevan. Sebab, pengelolaan keuangan desa tidak berjalan di ruang hampa. Ada camat, ada inspektorat, ada BPD, dan ada masyarakat yang berhak tahu.

Perlu dicatat bahwa mekanisme pengawasan dana desa juga melibatkan pemerintah kabupaten melalui Inspektorat. Inspektorat bertugas melakukan audit dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa, sementara camat melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat kecamatan.

Dampak bagi Warga dan Reputasi Pemerintahan Desa

Kasus ini bukan sekadar persoalan mantan kepala desa. Ketika pengelolaan keuangan desa dalam lima tahun anggaran berbeda menjadi objek perkara hukum, dampaknya dirasakan langsung oleh warga.

Anggaran yang seharusnya membiayai infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi desa menjadi tidak optimal. Warga Drokilo berhak mengetahui ke mana aliran dana tersebut digunakan.

Reputasi pemerintahan desa juga ikut terganggu. Kepercayaan warga terhadap pengelolaan APBDes menjadi taruhan, terutama ketika perkara hukum terus berkembang dan menyeret pihak-pihak yang sebelumnya memegang tanggung jawab.

Di sisi lain, penegakan hukum yang berjalan melalui dua institusi menunjukkan bahwa kasus ini tidak berhenti di satu perkara. Polres Bojonegoro mengambil tahun anggaran yang belum ditangani kejaksaan, sehingga cakupan pemeriksaan menjadi lebih luas.

Namun, penegakan hukum tidak cukup berhenti pada penetapan tersangka. Transparansi hasil penyidikan, pengungkapan aliran dana, serta upaya pemulihan kerugian negara juga menjadi bagian penting agar kasus serupa tidak terus berulang di tingkat pemerintahan desa.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Pengembangan Penyidikan

Setelah penetapan tersangka dan gelar perkara di Polda Jawa Timur, penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro masih memiliki pekerjaan panjang. Identitas dan jabatan tersangka belum dibuka ke publik, dan penyidik belum merinci peran masing-masing pihak dalam dugaan penyimpangan tahun anggaran 2023 dan 2025.

Selain itu, status tersangka yang kini berada di Lapas Kelas IIA Bojonegoro menandakan adanya perkara lain yang sudah lebih dulu menjerat orang tersebut. Kepolisian belum menjelaskan kaitan antara status tersebut dengan perkara dana desa yang sedang ditangani.

Publik juga menunggu bagaimana perkara yang ditangani Kejari Bojonegoro berakhir. Tuntutan delapan tahun terhadap Sutrisno belum menjadi putusan. Sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya masih berjalan, dan hasilnya akan menjadi rujukan penting bagi penanganan perkara kepolisian.

Yang paling dinantikan warga Drokilo adalah kepastian pemulihan kerugian negara. Sebab, uang yang dikelola pemerintah desa bukan milik pejabat, melainkan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan.

Analisis Redaksi: Pengawasan yang Gagal Selama Lima Tahun

Kasus Desa Drokilo memperlihatkan satu hal yang sulit dibantah: pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dugaan penyimpangan yang mencakup lima tahun anggaran, dari 2021 sampai 2025, bukan persoalan yang muncul dalam semalam.

Selama lima tahun itu, seharusnya ada laporan berkala, pembinaan camat, pemeriksaan inspektorat, dan pengawasan BPD. Jika dugaan penyimpangan baru terungkap setelah kerugian negara menembus miliaran rupiah, maka pertanyaannya bukan hanya siapa yang melakukan, tetapi juga siapa yang membiarkan.

Penetapan tersangka oleh kepolisian untuk tahun anggaran yang belum disentuh kejaksaan justru mengindikasikan bahwa masalahnya lebih luas dari satu perkara. Dua institusi menangani desa yang sama dengan objek berbeda. Ini pola yang seharusnya memicu evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan, bukan hanya pada tingkat desa, tetapi juga di kecamatan dan kabupaten.

Penegakan hukum yang berjalan lambat juga perlu disorot. Penyidikan kepolisian disebut berlangsung sekitar tiga tahun sebelum sampai pada penetapan tersangka. Bagi warga Drokilo yang menunggu kepastian penggunaan anggaran desa, waktu selama itu terasa panjang.

Yang paling mendasar, transparansi harus dikembalikan ke tingkat desa. Warga berhak mengetahui rincian APBDes, realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban. Tanpa itu, kasus Drokilo berpotensi menjadi pola yang berulang di desa lain, dengan aktor berbeda dan angka kerugian yang terus bertambah.

Sumber: kemendesa.go.id