APBD Surabaya 2027 Disahkan: Bansos dan Banjir Jadi Prioritas, Defisit Rp1,5 Triliun

Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD resmi mengesahkan APBD 2027 pada Selasa (10/11/2026). Anggaran dengan belanja Rp12,6 triliun itu memprioritaskan perluasan bansos, penanganan banjir, serta layanan pendidikan dan kesehatan.

Pengesahan ditandai penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Momen itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

"Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya," kata Eri dalam pendapat akhirnya.

Struktur APBD 2027: Belanja Rp12,6 Triliun, Pendapatan Rp11,1 Triliun

Berdasarkan struktur yang disepakati, belanja daerah direncanakan Rp12,6 triliun. Alokasi terbesar untuk belanja operasi Rp9,8 triliun, belanja modal Rp2,7 triliun, dan belanja tidak terduga (BTT) Rp47,6 miliar.

Pendapatan daerah diproyeksikan Rp11,1 triliun, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,6 triliun. Dari sisi pembiayaan, Pemkot merencanakan penerimaan Rp1,7 triliun, terdiri atas SiLPA 2026 Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah Rp1,3 triliun.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp253 miliar. Pembiayaan neto direncanakan Rp1,5 triliun, sedangkan SiLPA tahun anggaran 2027 ditetapkan nol.

Angka-angka itu menunjukkan APBD 2027 mengalami defisit fiskal sekitar Rp1,5 triliun, yang ditutup melalui pinjaman daerah dan sisa anggaran tahun sebelumnya. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Bansos Diperluas ke Desil 1 dan 2 yang Belum Tercover

Salah satu fokus penggunaan APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial. Pemkot bersama DPRD berupaya mengakomodasi masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang selama ini belum tersentuh bantuan.

Eri menyatakan penguatan kapasitas anggaran memungkinkan pemerintah kota memperluas cakupan penerima manfaat.

"Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya," ujarnya.

Selain bansos, Pemkot tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Program ini menjadi bagian dari upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hunian warga.

Perluasan bansos menyasar kelompok paling rentan. Desil 1 dan 2 adalah kategori rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah menurut data terpadu. Selama ini, sebagian di antaranya belum masuk daftar penerima karena keterbatasan data atau anggaran.

Target Banjir: Genangan Tidak Lebih dari 10 Sentimeter

Penanganan banjir juga menjadi prioritas dalam APBD 2027. Eri berharap berbagai titik genangan yang telah ditangani bisa semakin optimal sehingga persoalan banjir di Surabaya berkurang.

Ia menargetkan genangan di sejumlah titik dapat ditekan hingga tidak lebih dari sekitar 10 sentimeter.

"Semoga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir, tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama," jelasnya.

Target tersebut menuntut percepatan pembangunan infrastruktur drainase, normalisasi saluran, dan pemeliharaan pompa air. Belanja modal Rp2,7 triliun sebagian diarahkan untuk mendukung program ini, meski rincian per pos belum diungkap dalam paripurna.

Banjir masih menjadi persoalan tahunan di sejumlah kawasan Surabaya, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi. Perbaikan drainase dan kolam retensi menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.

Pendidikan dan Kesehatan: Beasiswa hingga Puskesmas

Di sektor pelayanan dasar, Pemkot dan DPRD mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Program beasiswa bagi masyarakat serta peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi bagian dari prioritas.

Eri menyebut pelayanan puskesmas akan ditata kembali agar lebih optimal menjangkau kebutuhan masyarakat. Penataan ini mencakup peningkatan sarana, tenaga medis, dan akses layanan di tingkat kecamatan.

Di sektor pendidikan, ia menegaskan komitmen Pemkot untuk memastikan warga memperoleh akses pendidikan tanpa pungutan tambahan, termasuk terkait penyediaan Lembar Kerja Siswa (LKS).

"Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat," tegasnya.

Pernyataan itu merespons keluhan orang tua murid soal pungutan LKS yang kerap membebani. Pemkot berjanji mengambil alih pengadaan LKS melalui mekanisme anggaran yang terukur.

Reaksi dan Langkah Selanjutnya

Dalam pendapat akhirnya, Eri menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas berbagai masukan, kritik, dan saran selama pembahasan anggaran. Ia berharap APBD 2027 memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga ketimpangan pendapatan.

Pengesahan APBD menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan program pada 2027. Selanjutnya, perangkat daerah akan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai dasar eksekusi.

Pengawasan pelaksanaan menjadi kewenangan DPRD melalui alat kelengkapan dewan. Publik akan menanti realisasi janji perluasan bansos dan penurunan titik genangan.

Beberapa hal yang perlu dicermati dari APBD 2027:

• Defisit sekitar Rp1,5 triliun ditutup dengan pinjaman daerah Rp1,3 triliun dan SiLPA Rp395,9 miliar.
• Belanja operasi mendominasi hingga Rp9,8 triliun, menyisakan ruang terbatas untuk belanja modal.
• Target genangan maksimal 10 sentimeter menuntut koordinasi lintas perangkat daerah.
• Perluasan bansos ke desil 1 dan 2 membutuhkan pembaruan data penerima yang akurat.

Sejumlah pertanyaan masih terbuka. Berapa alokasi persis untuk bansos dan drainase? Bagaimana mekanisme verifikasi penerima baru? Pemkot belum merinci dalam paripurna. Rincian itu biasanya muncul di dokumen pelaksanaan anggaran.

Yang jelas, APBD 2027 menjadi ujian bagi janji politik Eri Cahyadi di periode terakhirnya. Angka defisit dan dominasi belanja operasi akan menentukan seberapa jauh program prioritas bisa dieksekusi.

Analisis Redaksi

Pengesahan APBD 2027 menyisakan pertanyaan mendasar: mampukah Surabaya menuntaskan janji bansos dan banjir dengan ruang fiskal yang terbatas? Belanja operasi Rp9,8 triliun menyerap hampir 78 persen total belanja. Belanja modal Rp2,7 triliun harus dibagi untuk drainase, puskesmas, sekolah, dan infrastruktur lain. Porsi untuk penanganan banjir bisa jadi tidak sebesar yang dibayangkan publik.

Defisit Rp1,5 triliun yang ditutup dengan pinjaman daerah patut dicermati. Pinjaman bukan dosa, tetapi ia menambah beban APBD di tahun-tahun berikutnya. Jika pendapatan tidak tumbuh sesuai proyeksi, tekanan fiskal akan terasa. PAD Rp8,4 triliun menjadi taruhan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.

Perluasan bansos ke desil 1 dan 2 adalah langkah tepat. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada akurasi data. Selama ini, masalah utama bansos bukan pada anggaran, melainkan pada ketepatan sasaran. Pemkot perlu memastikan pembaruan data penerima berjalan sebelum pencairan.

Target genangan maksimal 10 sentimeter terdengar ambisius. Secara teknis, angka itu bisa dicapai di titik-titik tertentu, tetapi tidak mudah untuk seluruh kota. Diperlukan pemetaan ulang titik rawan, perbaikan pompa, dan penambahan kolam retensi. Tanpa itu, target hanya jadi slogan musiman.

Di sisi pendidikan, janji menghapus pungutan LKS layak diapresiasi. Namun, Pemkot harus menghitung ulang kebutuhan riil, termasuk variasi kebutuhan antar sekolah. Jika anggaran tidak mencukupi, pungutan bisa muncul dalam bentuk lain. Transparansi menjadi kunci.

APBD 2027 adalah dokumen politik, bukan sekadar angka. Publik berhak menagih realisasi. DPRD harus mengawal setiap pos yang dijanjikan, bukan hanya mengesahkan di paripurna. Tanpa pengawasan ketat, defisit dan pinjaman hanya akan menjadi catatan di atas kertas.

Sumber: bicarasurabaya.com, surabaya.go.id