APBD Surabaya 2027 Disepakati Rp 12,9 Triliun, Bansos hingga Banjir Jadi Prioritas

Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Surabaya menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp 12,9 triliun. Anggaran itu diarahkan ke pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kesejahteraan warga.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam pemberitaan Kompas.com Surabaya pada 10 November 2026. Angka Rp 12,9 triliun menempatkan Surabaya sebagai salah satu daerah dengan APBD terbesar di Jawa Timur, sejajar dengan beban kota metropolitan berpenduduk lebih dari tiga juta jiwa.

Enam sektor disebut menjadi fokus belanja: pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, kemiskinan, stunting, dan kesejahteraan. Bantuan sosial (bansos) masuk dalam kerangka pengentasan kemiskinan yang dibahas bersama penanganan banjir.

Enam Prioritas Belanja APBD Surabaya 2027

Dari enam fokus yang disepakati, tiga di antaranya merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang melekat pada setiap pemerintah daerah: pendidikan, kesehatan, dan penanganan kemiskinan. Ketiganya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dua sektor lain bersifat khas kota besar. Penanganan banjir menjadi pekerjaan rumah tahunan Surabaya, terutama di kawasan Surabaya Timur dan Surabaya Selatan yang menjadi langganan genangan saat hujan deras. Sementara stunting menyangkut masa depan generasi, yang penanganannya menuntut intervensi lintas dinas, dari kesehatan hingga sosial.

Bantuan sosial berada di persimpangan dua prioritas sekaligus. Program ini menjadi instrumen jangka pendek untuk menjaga daya beli warga miskin, sekaligus pintu masuk pendataan keluarga rentan yang menjadi sasaran program stunting.

• Pendidikan — layanan sekolah negeri, bantuan operasional, dan peningkatan sarana belajar.
• Kesehatan — puskesmas, rumah sakit daerah, dan layanan jaminan kesehatan.
• Penanganan banjir — drainase, pompa air, dan normalisasi saluran.
• Kemiskinan — bansos dan program pemberdayaan warga.
• Stunting — intervensi gizi ibu dan anak.
• Kesejahteraan — perluasan akses layanan dasar bagi warga.

Bansos dan Banjir dalam Satu Kerangka Belanja

Menggabungkan bansos dan penanganan banjir dalam satu dokumen anggaran bukan tanpa alasan. Dua persoalan ini sama-sama menyentuh warga berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan padat dan rawan genangan.

Ketika banjir melanda, kerugian paling besar biasanya ditanggung keluarga miskin: perabot rusak, aktivitas ekonomi terhenti, dan risiko penyakit meningkat. Bansos menjadi jaring pengaman, sementara perbaikan drainase dan pompa mengurangi frekuensi genangan itu sendiri.

Pola ini sejalan dengan praktik fiskal daerah di banyak kota besar, yang menempatkan belanja infrastruktur permukiman dan perlindungan sosial dalam satu klaster. Yang membedakan bukan nomenklatur programnya, melainkan seberapa cepat realisasi anggaran di lapangan.

Mengapa Anggaran Rp 12,9 Triliun Menarik Dicermati

Angka Rp 12,9 triliun bukan nominal kecil. Untuk skala kota, APBD sebesar itu menuntut kapasitas perencanaan dan penyerapan yang mumpuni. Masalah klasik APBD daerah bukan pada besarnya pagu, tetapi pada kecepatan realisasi.

Di banyak daerah, belanja baru bergerak pada triwulan ketiga dan keempat. Akibatnya, proyek dikerjakan tergesa-gesa mendekati akhir tahun, sementara layanan publik yang seharusnya berjalan sejak Januari justru menunggu.

Karena itu, publikasi rincian APBD per organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi penting. Tanpa rincian, angka Rp 12,9 triliun hanya menjadi judul berita, bukan alat kontrol warga. Rincian itu juga memungkinkan DPRD mengukur apakah prioritas yang disepakati benar-benar diterjemahkan ke dalam mata anggaran.

Pembahasan APBD sendiri mengikuti tahapan yang sudah baku: kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, pembahasan rancangan peraturan daerah, evaluasi oleh gubernur, hingga penetapan. Setiap tahap punya jadwal yang diatur dalam regulasi keuangan negara dan aturan turunannya.

Jejak Prioritas dalam Kebijakan Kota

Enam fokus yang disepakati bukan daftar yang muncul tiba-tiba. Pendidikan dan kesehatan merupakan urusan wajib yang porsinya dijaga melalui ketentuan belanja minimum. Penanganan banjir sudah lama menjadi agenda tetap Surabaya sebagai kota pesisir dengan topografi datar.

Stunting juga telah menjadi program nasional yang diterjemahkan ke tingkat kota dan kecamatan, dengan sasaran ibu hamil, balita, dan remaja putri. Sementara pengentasan kemiskinan diukur melalui data terpadu kesejahteraan sosial yang diperbarui berkala.

Yang perlu diawasi adalah konsistensi antara prioritas dan bobot anggaran. Bila penanganan banjir disebut prioritas, porsi belanja drainase dan pompa seharusnya mencerminkan itu. Bila stunting menjadi fokus, anggaran gizi dan pendampingan keluarga harus terlihat dalam rincian, bukan hanya dalam narasi pidato.

Yang Harus Diperhatikan Setelah Kesepakatan

Setelah disepakati bersama DPRD, dokumen APBD masih melewati tahap evaluasi dan penetapan peraturan daerah. Setelah itu, pekerjaan sesungguhnya dimulai: lelang proyek, pengadaan barang dan jasa, serta penyaluran bansos kepada penerima yang tepat.

Beberapa hal yang layak dipantau publik:

1. Rincian belanja per OPD dan per program, bukan hanya total pagu.
2. Target kinerja yang terukur untuk penanganan banjir dan penurunan stunting.
3. Jadwal penyaluran bansos agar tidak menumpuk di akhir tahun.
4. Laporan realisasi anggaran triwulanan yang terbuka untuk publik.

Tanpa itu, kesepakatan Rp 12,9 triliun hanya berhenti sebagai angka di berita. Padahal yang dipertaruhkan bukan sekadar penyerapan, melainkan layanan yang dirasakan warga setiap hari: sekolah, puskesmas, dan rumah yang tidak lagi kebanjiran.

Analisis Redaksi

Menyepakati APBD sebesar Rp 12,9 triliun relatif mudah. Yang sulit adalah memastikan uang itu benar-benar sampai ke saluran drainase yang mampet, ke meja puskesmas yang kekurangan tenaga, dan ke dapur keluarga miskin yang anaknya berisiko stunting.

Kombinasi bansos dan penanganan banjir dalam satu prioritas menunjukkan pembacaan yang jernih atas realitas kota: dua persoalan itu menimpa kelompok yang sama. Namun logika itu hanya bekerja bila data penerima manfaat akurat dan proyek infrastruktur tidak molor.

Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada hari kesepakatan, melainkan pada laporan realisasi triwulan pertama. Jika belanja tersendat dan lelang baru dimulai pertengahan tahun, prioritas yang tertulis rapi di dokumen hanya menjadi janji di atas kertas.