Perkara Penipuan Travel Umrah di NTB Naik ke Penyidikan, 58 Korban Rugi Rp1,4 Miliar

Polda Nusa Tenggara Barat menaikkan status perkara dugaan penipuan dan penggelapan perjalanan ibadah umrah ke tahap penyidikan. Dua agensi berinisial THU dan IAH diduga tidak mengantongi izin PPIU, dengan 58 korban dan kerugian ditaksir Rp1,4 miliar.

"Perkaranya sudah masuk penyidikan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol. Arisandi di Mataram, Selasa.

Peningkatan status ini diambil setelah penyidik menemukan indikasi pidana dari sejumlah perjalanan umrah yang diselenggarakan oleh agensi-agensi tersebut. Temuan itu diperkuat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) NTB.

Kronologi dan Temuan Indikasi Pidana

Menurut Arisandi, hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa agensi yang terlibat tidak memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Penyidik sebelumnya meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk Kanwil Kemenhaj NTB, untuk memastikan legalitas perusahaan yang memberangkatkan jemaah.

Dari keterangan itulah terungkap bahwa dua perusahaan berbadan hukum, THU dan IAH, diduga tidak mengantongi izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). "Jadi, travel harus punya legalitas itu," ucap Arisandi.

Kedua perusahaan itu diduga bekerja sama untuk memberangkatkan jemaah umrah. Menurut Arisandi, perusahaan yang ingin merekrut jemaah dari daerah seharusnya memiliki cabang kantor sendiri, bukan menggandeng pihak lain, apalagi sesama perusahaan yang tidak berizin.

Ia menegaskan, perusahaan yang hanya memiliki izin sebagai agen perjalanan wisata tidak boleh merekrut dan memberangkatkan jamaah untuk ibadah umrah. "Dari data kami, dua-duanya (THU dan IAH), tidak memiliki izin. Sempat memberangkatkan orang sampai Jakarta. Tapi tidak lanjut ke Jeddah atau Arab," ujarnya.

Sejauh ini, penyidikan masih berfokus pada pemeriksaan saksi-saksi. Mayoritas saksi adalah masyarakat yang menjadi korban. Sebagian besar jemaah berasal dari Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu.

Sedikitnya 58 orang menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan ini. Taksiran kerugian mencapai Rp1,4 miliar, dihitung dari total pengeluaran sekitar Rp30 juta per orang.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kepolisian

Selain Kombes Pol. Arisandi, penyidik juga melibatkan Kanwil Kemenhaj NTB sebagai sumber keterangan resmi terkait izin usaha travel umrah. Keterangan dari instansi ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menilai apakah perusahaan yang memberangkatkan jemaah memenuhi syarat legalitas.

Arisandi menekankan pentingnya legalitas bagi setiap travel yang mengurus perjalanan ibadah umrah. Menurutnya, izin PPIU bukan sekadar formalitas, melainkan syarat utama agar jemaah mendapat perlindungan hukum dan layanan yang sesuai standar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak THU maupun IAH. Penyidik juga belum menyebutkan apakah ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini. Fokus sementara ada pada pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi korban.

Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban untuk melapor dan memberikan keterangan. Data korban yang sudah terhimpun akan menjadi dasar penghitungan kerugian dan penguatan unsur pidana dalam penyidikan.

Latar Belakang: Aturan Izin PPIU dan Celah Kemitraan Travel

Perjalanan ibadah umrah di Indonesia diatur ketat. Setiap perusahaan yang ingin memberangkatkan jemaah wajib memiliki izin PPIU dari Kementerian Agama, yang kini pengelolaannya berada di ranah Kementerian Haji dan Umrah. Izin ini mencakup kewajiban administratif, kemampuan finansial, hingga jaminan layanan bagi jemaah.

Perusahaan yang hanya berizin sebagai agen perjalanan wisata tidak memiliki kewenangan merekrut dan memberangkatkan jemaah umrah. Namun, di lapangan, praktik kemitraan antara agen travel dan pihak lain kerap menjadi celah. Kemitraan yang tidak transparan berpotensi merugikan jemaah ketika terjadi masalah keberangkatan.

Kasus di NTB ini menunjukkan bagaimana dua perusahaan yang disebut tidak berizin bisa mengumpulkan dana dari puluhan calon jemaah. Dana sekitar Rp30 juta per orang sudah dibayarkan, tetapi keberangkatan tidak tuntas. Sebagian jemaah sempat diberangkatkan hingga Jakarta, tetapi tidak melanjutkan perjalanan ke Jeddah atau Arab Saudi.

Praktik seperti ini menyisakan persoalan besar bagi korban. Selain kerugian materiil, mereka kehilangan kesempatan menunaikan ibadah yang sudah direncanakan. Pemulihan hak-hak korban biasanya bergantung pada proses hukum dan kemampuan aset pelaku yang disita.

Dampak bagi Korban dan Kepercayaan Publik

Dengan taksiran kerugian Rp1,4 miliar, kasus ini tergolong besar untuk skala daerah. Korban yang mayoritas berasal dari Bima dan Dompu kemungkinan besar adalah masyarakat yang menyiapkan dana secara gotong royong atau menabung bertahun-tahun. Kerugian itu bukan angka kecil bagi keluarga di daerah.

Selain kerugian finansial, kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan travel umrah. Masyarakat yang hendak berangkat sering mengandalkan rekomendasi mulut ke mulut dan agen lokal. Ketika agen lokal tidak memiliki izin resmi, risiko penipuan meningkat.

Oleh karena itu, calon jemaah perlu memverifikasi izin travel sebelum membayar. Langkah paling sederhana adalah mengecek status PPIU perusahaan melalui kanal resmi Kementerian Haji dan Umrah, serta memastikan kontrak perjalanan mencantumkan hak dan kewajiban secara jelas.

• Pastikan travel memiliki izin PPIU yang masih berlaku.
• Cek keberadaan kantor cabang resmi di daerah asal jemaah.
• Hindari pembayaran ke rekening pribadi tanpa kontrak tertulis.
• Simpan bukti transfer, brosur, dan janji keberangkatan sebagai alat bukti.
• Laporkan ke polisi jika keberangkatan tidak sesuai perjanjian.

Bagi penyidik, pengungkapan kasus ini juga menjadi ujian dalam menangani perkara yang menyentuh ranah keagamaan. Penanganan yang lambat atau tidak transparan bisa memicu kekecewaan publik, terutama di daerah dengan tingkat keberangkatan umrah yang tinggi.

Langkah Selanjutnya: Pemeriksaan Saksi dan Penguatan Alat Bukti

Arisandi menyatakan penyidikan akan terus berjalan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Penyidik perlu membangun konstruksi perkara yang kuat, termasuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Selain saksi korban, keterangan dari Kanwil Kemenhaj NTB akan menjadi bukti penting terkait tidak adanya izin PPIU. Penyidik juga berpotensi memeriksa pengurus kedua perusahaan, pihak yang menerima pembayaran, serta agen yang merekrut jemaah di daerah.

Langkah berikutnya adalah mendalami aliran dana. Dengan nilai kerugian Rp1,4 miliar, penyidik perlu menelusuri ke mana uang jemaah mengalir dan apakah ada aset yang bisa disita untuk pemulihan hak korban. Penetapan tersangka akan dilakukan jika alat bukti dinilai cukup.

Kepolisian juga diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kanwil Kemenhaj untuk melakukan pencegahan. Sosialisasi tentang izin PPIU dan daftar travel resmi perlu diperluas hingga ke kecamatan, terutama di Bima dan Dompu yang menjadi kantong korban.

Analisis Redaksi

Kasus ini memperlihatkan persoalan klasik dalam bisnis perjalanan umrah: permintaan tinggi, tetapi literasi calon jemaah soal izin masih rendah. Selama masyarakat lebih percaya pada kedekatan personal dengan agen ketimbang verifikasi legalitas, celah penipuan akan terus terbuka. Kepolisian sudah menaikkan status ke penyidikan, tetapi kecepatan dan transparansi proses akan menentukan apakah korban benar-benar mendapat keadilan.

Yang menarik, temuan awal menunjukkan jemaah sempat diberangkatkan hingga Jakarta, lalu berhenti. Pola ini menunjukkan adanya upaya membangun kesan keberangkatan tanpa kesiapan dokumen dan tiket ke Arab Saudi. Jika benar, modusnya bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pengumpulan dana dengan janji yang tidak bisa dipenuhi. Penyidik perlu membedakan keduanya secara tegas agar perkara tidak berhenti di ranah perdata.

Pemerintah daerah dan Kanwil Kemenhaj NTB juga punya pekerjaan rumah. Pengawasan tidak cukup dilakukan di ibu kota provinsi. Agen-agen yang merekrut jemaah di Bima dan Dompu harus diawasi langsung, termasuk memastikan mereka bernaung di bawah PPIU resmi. Tanpa pengawasan di hilir, kasus serupa hampir pasti berulang, dan korban berikutnya tetap berasal dari daerah yang sama.

Sumber: mataram.antaranews.com, kemenhaj.go.id