APBD Surabaya 2027 Disahkan: Bansos Desil 1-2 dan Banjir Jadi Prioritas

Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD mengesahkan APBD 2027 pada Selasa, 10 November 2026. Anggaran itu memprioritaskan perluasan bantuan sosial bagi warga desil 1-2, penanganan banjir, serta layanan pendidikan dan kesehatan.

Persetujuan ditandai penandatanganan kesepakatan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Rapat itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Draf anggaran yang telah disahkan ditunjukkan langsung oleh Eri bersama pimpinan dewan usai paripurna.

Ada tiga kata kunci yang menonjol dari pengesahan kali ini: bansos, banjir, dan pelayanan dasar. Ketiganya bukan janji baru, melainkan kelanjutan dari arah kebijakan yang sudah berjalan. Yang berubah adalah cakupan penerima manfaat dan target hasil yang dipasang untuk tahun depan.

Kronologi Pengesahan APBD Surabaya 2027

Pengesahan APBD 2027 berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya pada Selasa, 10 November 2026. Agenda itu berlangsung sekitar pukul 19.04 WIB berdasarkan laporan Memorandum.co.id.

Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan bersama sebagai tanda anggaran resmi berlaku. Tidak ada penjelasan rinci soal angka total APBD dalam laporan tersebut. Yang ditegaskan adalah arah belanja dan program yang menjadi prioritas.

Proses pembahasan sebelumnya melibatkan eksekutif dan legislatif. Eri menyebut perluasan bantuan sosial sudah menjadi kesepakatan kedua pihak selama pembahasan anggaran berlangsung. Artinya, keputusan soal desil 1-2 bukan keputusan sepihak di menit terakhir.

Penandatanganan pada Hari Pahlawan memberi bingkai simbolik tersendiri. Pemkot beberapa waktu sebelumnya juga mengajak warga memerangi kemiskinan dan putus sekolah dalam peringatan hari yang sama. Pesan yang ingin disampaikan jelas: anggaran daerah diposisikan sebagai alat perang terhadap persoalan sosial, bukan sekadar dokumen pembiayaan.

Bansos Desil 1-2 dan Komitmen Eri Cahyadi

Fokus pertama APBD 2027 adalah memperluas perlindungan sosial bagi kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi bantuan. Dalam klasifikasi kesejahteraan, desil 1 dan 2 adalah lapisan paling bawah. Mereka yang masuk kategori ini umumnya berpenghasilan sangat rendah dan paling rentan terhadap guncangan ekonomi.

Eri Cahyadi menyatakan perluasan bantuan sudah disepakati bersama DPRD. "Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya," kata Eri, dikutip dari Memorandum.co.id.

Menurut Eri, anggaran daerah harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya menjadi instrumen pembiayaan pembangunan. Program yang disusun diarahkan untuk menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga gini rasio.

Deretan indikator itu menunjukkan cara pandang yang lebih terukur. Bansos tidak diposisikan sebagai bagi-bagi uang, melainkan bagian dari strategi menurunkan ketimpangan. Gini rasio menjadi salah satu ukuran yang paling sering dipakai untuk melihat apakah bantuan benar-benar menyasar lapisan bawah.

Selain bantuan sosial, Pemkot memastikan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tetap berlanjut. Program ini menyasar kualitas tempat tinggal warga yang membutuhkan bantuan. Kombinasi bansos dan rutilahu menyentuh dua kebutuhan dasar sekaligus: penghasilan dan tempat tinggal.

Target Penanganan Banjir: Tidak Lebih dari 10 Sentimeter

Di sektor infrastruktur, penanganan banjir menjadi perhatian utama. Eri berharap pekerjaan yang sudah dilakukan di sejumlah titik genangan memberi hasil maksimal sehingga persoalan banjir di Surabaya berkurang pada 2027.

Ia memasang target yang cukup spesifik. "Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir, tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 sentimeter. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama," ujarnya.

Angka 10 sentimeter itu penting dicatat. Target tersebut bukan berarti Surabaya bebas genangan sepenuhnya, melainkan membatasi ketinggian air di titik-titik yang sudah ditangani. Ukuran seperti ini bisa dievaluasi publik, karena bisa dicek langsung saat hujan deras turun.

Penanganan banjir di Surabaya selama ini berjalan lewat sejumlah instrumen, mulai dari normalisasi saluran, perbaikan drainase, hingga pembangunan rumah pompa. Persoalannya kerap bertumpuk: kapasitas drainase, sedimentasi, dan perilaku warga membuang sampah ke saluran. Karena itu, target 10 sentimeter hanya realistis jika perawatan berjalan konsisten, bukan hanya saat proyek fisik selesai.

Pemkot juga menyoroti kedisiplinan pelaksana proyek. Kontraktor yang terlambat pernah menjadi sorotan dalam pemberitaan sebelumnya, termasuk ancaman masuk daftar hitam. Bagi warga, yang paling terasa memang hasil akhirnya: apakah genangan surut lebih cepat atau tidak.

Pendidikan, Kesehatan, dan Pola Layanan Puskesmas

Pemkot bersama DPRD memastikan keberlanjutan anggaran untuk pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Dukungan terhadap program beasiswa bagi masyarakat turut menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah.

Di bidang kesehatan, Pemkot berencana menata pola pelayanan puskesmas. Caranya dengan mengoptimalkan peran petugas agar lebih aktif menjangkau masyarakat di kawasan perkampungan.

Pendekatan ini mengubah logika layanan dari menunggu menjadi mendatangi. Puskesmas tidak hanya melayani warga yang datang ke gedung, tetapi juga bergerak ke permukiman padat. Bagi kampung yang aksesnya sempit atau warganya enggan berobat, pola jemput bola bisa lebih efektif.

Beasiswa dan layanan kesehatan punya benang merah dengan prioritas lain dalam APBD 2027. Keduanya menyasar akar persoalan: putus sekolah dan biaya berobat yang membebani rumah tangga miskin. Bila bansos menjaga daya beli, beasiswa dan puskesmas menjaga agar warga tidak jatuh lebih dalam.

Sejumlah program yang menjadi prioritas APBD 2027 dapat dirangkum sebagai berikut:

• Perluasan bantuan sosial bagi warga desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi.
• Kelanjutan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
• Penanganan banjir dengan target genangan tidak lebih dari 10 sentimeter di titik yang sudah ditangani.
• Keberlanjutan anggaran pendidikan, termasuk dukungan beasiswa.
• Penataan pola pelayanan puskesmas agar petugas lebih aktif menjangkau perkampungan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Dampak paling langsung dirasakan kelompok desil 1 dan 2. Rumah tangga yang selama ini luput dari bantuan memiliki peluang masuk daftar penerima pada 2027. Bagi mereka, kepastian masuk daftar sama pentingnya dengan besaran bantuan.

Pertanyaannya kemudian bergeser ke data. Perluasan bansos hanya berjalan tepat sasaran jika basis data penerima akurat. Persoalan warga miskin yang luput dari bansos masih muncul di sejumlah pemberitaan, termasuk kasus seorang janda lansia di Jalan Tapak Siring yang tidak masuk daftar. Pemutakhiran data warga menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda.

Di sisi lain, target banjir akan diuji oleh musim hujan. Bila titik genangan baru muncul di luar daftar yang sudah ditangani, klaim keberhasilan bisa cepat pudar. Pemkot perlu memastikan pekerjaan fisik dibarengi perawatan rutin dan pengawasan terhadap pelaksana proyek.

Untuk pendidikan dan kesehatan, indikator yang layak dipantau adalah angka partisipasi sekolah dan jangkauan kunjungan puskesmas ke kampung. Tanpa ukuran yang jelas, program sulit dinilai berhasil atau tidak.

Langkah berikutnya ada di tangan perangkat daerah. Setelah APBD disahkan, setiap dinas menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan. Publik bisa mengawal lewat dokumen anggaran yang terbuka. Informasi lebih lanjut soal kebijakan fiskal daerah dapat dilihat di situs resmi Pemerintah Kota Surabaya.

Analisis Redaksi

Ada yang menarik dari cara Pemkot Surabaya merumuskan prioritas tahun ini. Bansos desil 1-2 dan target genangan 10 sentimeter adalah dua janji yang bisa diukur. Itu langkah bagus, karena janji yang terukur lebih mudah ditagih daripada retorika pembangunan.

Namun, persoalan klasik bansos bukan pada besaran anggaran, melainkan pada akurasi data. Selama daftar penerima belum diperbarui, perluasan cakupan berisiko mengulang masalah lama: ada warga miskin yang tidak terdaftar, sementara penerima lama tetap bertahan. Komitmen Eri untuk membantu "semuanya" hanya bisa diwujudkan jika pemutakhiran data berjalan rapi, bukan sekadar mengandalkan kekuatan APBD.

Soal banjir, target 10 sentimeter patut diapresiasi karena berani menyebut angka. Tetapi angka itu juga menjadi pedang bermata dua. Begitu hujan ekstrem datang dan genangan melewati batas, publik akan mengingat janji tersebut. Karena itu, pekerjaan rumah sesungguhnya bukan pada seremoni pengesahan, melainkan pada perawatan saluran, pengawasan kontraktor, dan konsistensi di lapangan sepanjang tahun.

Yang paling menentukan, APBD ini akan dinilai dari hal-hal kecil: apakah bantuan benar-benar sampai ke rumah warga desil 1-2, apakah genangan surut lebih cepat, dan apakah petugas puskesmas benar-benar masuk kampung. Semua itu tidak terlihat saat paripurna, tetapi terasa setiap hari.

Sumber: surabaya.go.id