Bappeda Kota Bima Perkuat Sistem Informasi Penanganan Banjir, Kemendagri Lakukan Monev

Bappeda Kota Bima menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri bersama Tim Knowledge Management Platform (KMP) Program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) pada Selasa, 10 November 2026. Kunjungan ini membahas penguatan sistem informasi dan pengelolaan data untuk penanganan risiko banjir perkotaan.

Kepala Bappeda Kota Bima, Syarief Rustaman, didampingi JFP Pengampu Bidang Infrastruktur, Bambang Setiawan, menerima tim tersebut di ruang kerja Kepala Bappeda. Tim Kemendagri diwakili oleh Aris Munandar, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II. Turut hadir Tim KMP Program NUFReP dan perwakilan Technical and Program Implementation Support (TePIS) Regional IX.

Kronologi Kunjungan Monev dan Latar Belakangnya

Kunjungan Monev ini merupakan bagian dari Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan melalui NUFReP. Fokus utamanya adalah kesiapan data dan penguatan sistem informasi pemerintah daerah sebagai fondasi dalam mendukung penanganan risiko banjir. Menurut Syarief Rustaman, kegiatan ini juga menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yang diselenggarakan Bina Bangda Kemendagri di Yogyakarta dan Banjarmasin.

Pertemuan di dua kota tersebut membahas penguatan data serta pengembangan sistem informasi penanggulangan banjir daerah melalui Knowledge Management Platform (KMP). “Kegiatan ini juga menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yang diselenggarakan Bina Bangda Kemendagri di Yogyakarta dan Banjarmasin, terkait penguatan data serta pengembangan sistem informasi penanggulangan banjir daerah melalui Knowledge Management Platform,” ujar Syarief.

Dengan demikian, kunjungan ke Bappeda Kota Bima bukanlah langkah awal, melainkan bagian dari rangkaian panjang upaya penguatan sistem informasi yang telah dimulai sejak pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ketangguhan perkotaan terhadap risiko banjir melalui pendekatan berbasis data.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Kepala Bappeda Kota Bima, hadir pula JFP Pengampu Bidang Infrastruktur, Bambang Setiawan, yang mendampingi jalannya pertemuan. Dari pihak Kemendagri, Aris Munandar hadir sebagai perwakilan. Tim KMP Program NUFReP dan perwakilan TePIS Regional IX juga turut serta dalam diskusi tersebut.

Syarief Rustaman menegaskan pentingnya penguatan sistem informasi dalam membangun ketangguhan perkotaan. “Penguatan sistem informasi menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan perkotaan menghadapi risiko banjir. Terlebih, berbagai upaya pengendalian banjir melalui Program NUFReP membutuhkan dukungan data yang akurat, sistem informasi yang memadai, serta koordinasi antarpemangku kepentingan,” jelasnya.

Ia juga menyambut baik kegiatan monitoring dan evaluasi ini. Menurutnya, monev menjadi momentum memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan data kebencanaan. “Kegiatan ini diharapkan memastikan pengembangan KMP memberikan manfaat nyata bagi kualitas perencanaan pembangunan dan upaya pengurangan risiko banjir,” tambah Syarief.

Latar Belakang Program NUFReP dan Peran KMP

Program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan ketangguhan kota-kota di Indonesia terhadap banjir. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kementerian, dan mitra pembangunan internasional. Salah satu komponen pentingnya adalah Knowledge Management Platform (KMP), yang berfungsi sebagai wadah untuk mendokumentasikan, mengintegrasikan, dan mendiseminasi data serta pengetahuan terkait risiko banjir.

Melalui KMP, berbagai data, informasi, dan pengetahuan mengenai risiko banjir diharapkan dapat terdokumentasi dan terintegrasi. Dengan demikian, data dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, hingga pelaksanaan program penanggulangan banjir. Platform ini menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan berbasis bukti.

Kota Bima sendiri merupakan salah satu daerah yang memiliki risiko banjir perkotaan. Oleh karena itu, partisipasi dalam program ini menjadi penting untuk memastikan bahwa upaya penanganan banjir tidak dilakukan secara sporadis, tetapi terencana dan terukur. Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah memegang peran kunci dalam mengoordinasikan berbagai data dan kebijakan terkait.

Dampak dan Harapan ke Depan

Kegiatan Monev ini diharapkan memberikan dampak positif bagi pengelolaan data kebencanaan di Kota Bima. Dengan sistem informasi yang lebih baik, pemerintah daerah dapat merencanakan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan banjir, mengalokasikan anggaran secara tepat, dan merespons darurat banjir dengan lebih cepat.

Selain itu, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci. Data yang terintegrasi memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan instansi terkait lainnya untuk bekerja secara sinergis. Hal ini sejalan dengan semangat Program NUFReP yang menekankan kolaborasi multipihak.

Ke depan, Bappeda Kota Bima berharap pengembangan KMP dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata. “Kami menyambut baik kegiatan monitoring dan evaluasi ini. Ini menjadi momentum memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan data kebencanaan,” ujar Syarief. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa platform yang dikembangkan tidak hanya menjadi sistem yang canggih, tetapi juga mudah digunakan dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Bappeda Kota Bima dan dukungan dari Kemendagri serta mitra pembangunan, upaya penanganan banjir perkotaan di Kota Bima diharapkan semakin terarah dan efektif. Masyarakat pun dapat memperoleh manfaat jangka panjang berupa lingkungan kota yang lebih aman dan tangguh terhadap banjir.

Analisis Redaksi

Kunjungan Monev Kemendagri dan KMP NUFReP ke Bappeda Kota Bima menunjukkan bahwa pemerintah serius menangani risiko banjir perkotaan melalui pendekatan berbasis data. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Penguatan sistem informasi bukan sekadar membangun platform digital, tetapi juga memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Yang kerap terlewat dalam program-program semacam ini adalah aspek keberlanjutan dan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa pelatihan dan pendampingan yang memadai, platform canggih pun bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi harus fokus pada outcome, bukan hanya output. Apakah data benar-benar digunakan dalam perencanaan pembangunan? Apakah koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab dengan indikator yang jelas.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko banjir juga perlu diperkuat. Data yang baik harus disosialisasikan kepada warga agar mereka memahami risiko dan ikut serta dalam upaya mitigasi. Dengan demikian, ketangguhan perkotaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kota Bima memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagi daerah lain, asalkan komitmen dan konsistensi terus dijaga.

Sumber: kahaba.net, kemendagri.go.id