Kapolri Sebut Penyadapan Prabowo Pengkhianatan, Empat Jenderal Jadi Tersangka

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan akan menindak siapa pun yang terlibat dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk anggota Polri sendiri. Pernyataan itu keluar setelah empat perwira tinggi Polri, salah satunya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, resmi berstatus tersangka.

"Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati," kata Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda Cipayung Plus di Jakarta, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip Antara.

Pada hari yang sama, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mulai menggelar sidang kode etik terhadap salah satu tersangka. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga masih menelaah permohonan perlindungan untuk enam saksi perkara tersebut.

Empat Perwira Tinggi yang Ditetapkan sebagai Tersangka

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Nama pertama yang paling menonjol adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia disebut mengomandoi penyadapan, memberi perintah, hingga menerima hasil sadapan.

Tiga nama lainnya adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Slamet disebut berperan sebagai operator penyadapan.

• Jenderal Listyo Sigit Prabowo — mantan Kapolri, disebut sebagai pemberi perintah penyadapan.
• Irjen Ahrie Sonta Nasution — Kepala Divisi Hukum Polri, tersangka pertama yang menjalani sidang etik.
• Irjen Eko Hadi Santoso — tersangka dalam perkara yang sama.
• Irjen Slamet Uliandi — disebut sebagai operator penyadapan, belum ditahan karena sakit.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyebut tiga tersangka ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena sedang sakit setelah mengalami stroke. Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli, di antaranya ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE), ahli pidana, serta sejumlah anggota kepolisian.

Kronologi: Penyadapan Berjalan Sejak 2025

Penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh berlangsung sejak 2025. Sejumlah pemberitaan terkait menyebut modusnya berjalan lewat grup WhatsApp, dengan perintah yang mengalir tanpa surat penyidik resmi. Sasaran penyadapan bukan hanya presiden, tetapi juga sejumlah aktivis.

Rangkaian peristiwa menuju penetapan tersangka berjalan cepat dalam sepekan terakhir. Pada Rabu, 4 November 2026, Prabowo mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden. Pencopotan itu menjadi sinyal pertama bahwa kasus ini tidak akan berhenti di ranah penyelidikan.

Dua hari berselang, tepatnya 6 November 2026, LPSK menerima permohonan perlindungan untuk enam saksi. Permohonan itu diajukan oleh Polri sendiri. Sejak saat itu, proses hukum pidana dan penegakan kode etik berjalan bersamaan.

Pada Selasa, 10 November 2026, Suyudi buka suara di hadapan peserta Konferensi Gerakan Pemuda Cipayung Plus. Di hari yang sama, sidang kode etik terhadap Ahrie Sonta mulai digelar di Propam Polri.

Pengkhianatan terhadap Bangsa dan Institusi

Suyudi tidak memakai diksi yang halus. Ia menyebut penyadapan terhadap kepala negara sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi, bukan sekadar pelanggaran prosedur.

Ia memastikan kepolisian tidak akan pandang bulu. "Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas," ujarnya.

Pernyataan itu penting karena tersangka utama adalah mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Listyo Sigit memimpin Polri sebelum berpindah ke lingkaran istana sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Kasus ini, dengan demikian, menyeret dua institusi sekaligus.

Suyudi juga menyoroti reaksi publik. Menurutnya, terungkapnya kasus ini justru memicu dukungan luas dari masyarakat yang sebelumnya terbelah di media sosial. Ia meminta organisasi kepemudaan ikut menjaga kewibawaan presiden sebagai simbol negara.

"Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan," katanya.

Sidang Kode Etik dan Perlindungan Saksi

Selain proses pidana, Polri menjalankan penegakan kode etik terhadap keempat tersangka. Sidang digelar bertahap, dimulai dari Ahrie Sonta pada Selasa ini. Polri belum mengumumkan jadwal sidang etik untuk tiga tersangka lainnya.

Jalur etik ini penting karena pelanggaran kode etik bisa berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat. Bagi perwira tinggi, sanksi etik sering kali lebih menentukan masa depan karier dibanding vonis pidana yang prosesnya panjang.

Di sisi lain, Ketua LPSK Achmadi mengatakan lembaganya menerima permohonan perlindungan untuk enam saksi sejak 6 November 2026. Permohonan itu diajukan Polri. LPSK sedang menelaah tingkat ancaman, kerentanan para saksi, dan bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

LPSK juga membuka kemungkinan jumlah saksi yang meminta perlindungan bertambah seiring perkembangan perkara. Identitas keenam saksi tidak diungkap. Merujuk laman resmi LPSK, perlindungan diberikan setelah melalui kajian mendalam atas ancaman fisik maupun psikis yang dihadapi pelapor dan saksi.

Dampak ke Institusi dan Agenda Indonesia Emas 2045

Kasus ini menempatkan Polri dalam posisi sulit. Institusi yang seharusnya menjadi penegak hukum justru menjadi tempat lahirnya tersangka utama. Kepercayaan publik terhadap proses hukum akan diuji, terutama karena tersangka adalah mantan Kapolri.

Pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden menunjukkan presiden tidak menunggu proses hukum selesai. Langkah itu sekaligus memindahkan persoalan dari ranah politik ke ranah hukum, meski dampak politiknya tetap terasa.

Suyudi memanfaatkan momentum konferensi pemuda untuk mengajak organisasi kepemudaan memperkuat konsolidasi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyebut kasus ini sebagai ujian yang harus dijawab dengan penegakan hukum yang bersih.

Hingga Selasa malam, Bareskrim belum mengumumkan tersangka baru maupun jadwal pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk siapa saja pihak yang menerima hasil sadapan.

Analisis Redaksi

Yang membuat kasus ini berbeda dari skandal penyadapan sebelumnya adalah posisi para tersangkanya. Empat perwira tinggi, satu di antaranya mantan Kapolri, bukan nama kecil di institusi. Ketika orang-orang yang seharusnya mengawasi penyadapan justru menjadi pelakunya, persoalannya bukan lagi soal oknum, melainkan soal sistem pengawasan internal yang gagal.

Pernyataan Kapolri bahwa kasus ini adalah pengkhianatan layak diapresiasi. Tapi pernyataan hanya bernilai jika diikuti konsistensi. Publik akan menilai dari dua hal: apakah sidang etik berjalan transparan, dan apakah semua tersangka diperlakukan sama, termasuk yang sedang sakit. Penahanan rumah untuk Irjen Slamet Uliandi, misalnya, akan terus disorot karena alasan kesehatannya bisa menjadi celah.

Permohonan perlindungan untuk enam saksi juga menjadi indikator serius. Fakta bahwa Polri sendiri yang mengajukan permohonan itu ke LPSK menunjukkan para saksi merasa terancam, bahkan di dalam institusi. Jika perlindungan tidak memadai, kasus ini berisiko kehilangan saksi kunci di tengah jalan.

Ujian terbesar ada di hilir: pelimpahan berkas ke kejaksaan dan pembuktian di pengadilan. Sampai saat itu terjadi, pernyataan tegas Kapolri baru sebatas komitmen. Penegakan hukum yang sesungguhnya justru dimulai ketika sorotan media mulai meredup.

Sumber: lpsk.go.id