Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat: Vonis Etik Pertama Kasus Penyadapan Presiden

Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi dipecat tidak hormat dari Polri. Sidang Kode Etik Profesi Polri memutuskan Kadivkum Polri itu terbukti melakukan perbuatan tercela terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dijatuhkan dalam sidang yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Mabes Polri, Selasa, 10 November 2026. Ahrie menjadi perwira pertama yang menanggung sanksi etik dalam perkara yang menyentuh langsung lingkaran kekuasaan tertinggi itu.

Vonis PTDH Ahrie Sonta dan Alasan Propam

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan hasil sidang secara ringkas kepada wartawan di Mabes Polri. Menurut dia, majelis menilai perbuatan Ahrie masuk kategori pelanggaran berat.

"Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Johnny, dikutip dari laporan AFU.ID.

PTDH merupakan sanksi terberat dalam sistem Kode Etik Profesi Polri. Selain kehilangan status sebagai anggota Polri, perwira yang dipecat tidak hormat juga kehilangan hak-hak kedinasan yang melekat pada jabatannya. Putusan ini juga menutup ruang bagi Ahrie untuk kembali bertugas di institusi yang ia geluti puluhan tahun.

Yang menarik, vonis etik ini tidak menghentikan proses pidana. Johnny menyatakan Polri akan menggelar sidang etik terhadap tersangka lainnya secara bertahap. Artinya, kasus ini belum selesai di meja Propam.

Kronologi Kasus Penyadapan yang Menyeret Empat Jenderal

Ahrie bukan satu-satunya nama dalam perkara ini. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya:

• Jenderal Listyo Sigit Prabowo
• Irjen Eko Hadi Santoso
• Irjen Slamet Uliandi

Menurut penyidik, penyadapan ilegal dilakukan terhadap presiden, media, tokoh politik, pejabat, hingga pengusaha. Kegiatan itu berlangsung sejak tahun 2025.

Modusnya bersifat teknis dan sistematis. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server list atau Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya. LIMS seharusnya menjadi pintu resmi penyadapan yang diawasi ketat, bukan celah untuk memasukkan nomor secara bebas.

Pada Oktober, muncul perintah agar berkas hasil penyadapan dihapus dari LIMS. Petugas yang mengetahui hal itu kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Laporan itulah yang membuka jalan penyidikan dan berujung pada penetapan tersangka.

Dalam pengungkapan kasus, penyidik memeriksa 10 orang saksi dan 3 saksi ahli. Polisi juga menyita barang bukti berupa 11 unit handphone, 1 unit iPad, serta 42 flashdisk.

Pasal yang Menjerat Ahrie Sonta dan Tiga Tersangka Lain

Para tersangka dijerat dengan rangkaian pasal yang cukup berat. Penyidik menggunakan Pasal 258 UU 1/2023 tentang KUHP, Pasal 332 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2 UU ITE.

Ancaman pidananya mengacu pada Pasal 147 UU ITE. Kombinasi pasal ini menunjukkan penyidik tidak hanya menyorot aspek penyadapan, tetapi juga dugaan perusakan atau penghilangan bukti elektronik.

Peran masing-masing tersangka menjadi sorotan. Dalam pemberitaan sebelumnya, Slamet Uliandi disebut berperan sentral: memberi izin sadap dan memerintahkan penghapusan file kepada Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso. Namun penyidik belum membeberkan secara rinci pembagian peran keempat perwira tinggi tersebut.

Kuasa hukum Ahrie sebelumnya menyatakan kliennya siap "buka-bukaan" menghadapi perkara ini. Sinyal itu membuka kemungkinan munculnya fakta baru di persidangan pidana nanti.

Dampak bagi Institusi Polri dan Publik

Kasus ini menempatkan Polri dalam posisi sulit. Penyadapan menyasar Presiden Prabowo Subianto, sosok yang secara struktural adalah atasan tertinggi kepolisian. Presiden sendiri sempat menyinggung isu ini dalam pidato di HUT NasDem, dengan kalimat yang sempat dikutip media: "Jangan-jangan disadap aku."

Bagi publik, persoalan utamanya bukan sekadar siapa dipecat. Ada pertanyaan lebih besar soal pengawasan alat sadap yang dimiliki negara. LIMS, yang seharusnya dijaga prosedurnya, diduga dipakai untuk kepentingan di luar hukum.

Vonis PTDH terhadap Ahrie bisa dibaca sebagai upaya Polri menunjukkan keseriusan. Namun publik menunggu apakah sanksi serupa menimpa tersangka berpangkat lebih tinggi. Nama Tito Karnavian pun ikut terseret dalam pemberitaan terkait, meski statusnya belum jelas.

Tim khusus Polri juga disebut tidak berani menerapkan pasal makar dalam kasus ini. Kritik pun muncul bahwa penyidikan berjalan dengan hati-hati berlebihan, seolah berupaya melokalisir perkara.

Langkah Selanjutnya: Sidang Etik Tersangka Lain

Polri memastikan sidang etik terhadap tersangka lain digelar bertahap. Johnny tidak menyebut tenggat pasti, tetapi pernyataannya memberi sinyal bahwa proses serupa akan menyusul.

Di jalur pidana, berkas perkara keempat tersangka masih bergulir. Penyidik telah mengantongi barang bukti perangkat dan keterangan saksi ahli. Tahap berikutnya adalah penyelesaian berkas dan pelimpahan ke kejaksaan.

Bagi Ahrie, PTDH menutup karier kepolisiannya. Namun status tersangkanya tetap melekat. Ia masih harus menghadapi proses pidana dengan ancaman hukuman berdasarkan KUHP baru dan UU ITE.

Perhatian publik kini tertuju pada dua hal: apakah sidang etik berikutnya berjalan secepat kasus Ahrie, dan sejauh mana fakta penyadapan terhadap Presiden akan dibuka di pengadilan.

Analisis Redaksi: Ujian Integritas di Tubuh Polri

Vonis PTDH terhadap Ahrie Sonta adalah langkah yang semestinya diapresiasi, tetapi belum cukup. Dalam struktur kepolisian, sanksi etik terhadap satu perwira bisa menjadi cara menunjukkan ketegasan tanpa menyentuh inti persoalan. Inti persoalan ada pada penggunaan alat sadap yang seharusnya dijaga dengan prosedur ketat.

Fakta bahwa nomor bisa dimasukkan ke LIMS tanpa verifikasi adalah celah serius. Alat itu dirancang untuk kepentingan penegakan hukum dengan pengawasan berlapis. Jika celah ini dipakai untuk menyadap presiden, tokoh politik, dan jurnalis, maka yang runtuh bukan hanya kode etik, melainkan kepercayaan publik terhadap institusi yang memegang monopoli kekerasan negara.

Karena itu, sidang etik tiga tersangka lain menjadi ujian sesungguhnya. Jika mereka yang berpangkat lebih tinggi mendapat perlakuan berbeda, publik akan membaca kasus ini sebagai upaya melokalisir masalah. Sebaliknya, jika proses berjalan setara, Polri punya peluang memulihkan kredibilitas. Kasus ini tidak berhenti pada satu nama yang dipecat. Ia menguji apakah hukum benar-benar berlaku sama di dalam institusi yang paling dekat dengan kekuasaan.

Sumber: hukumonline.com