Bencana Hidrometeorologi Dominasi 2026: Banjir 620 Kejadian, 70 Orang Meninggal

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia sepanjang awal tahun hingga 10 November 2026. Banjir menjadi yang tertinggi dengan 620 kejadian, disusul cuaca ekstrem 363 kali dan tanah longsor 114 kali.

Data kumulatif itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan dalam keterangan di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Angka tersebut menegaskan pola yang sudah lama terlihat: bencana yang dipicu cuaca, bukan gempa atau letusan gunung, menjadi ancaman paling rutin di Tanah Air.

Rincian Kejadian Bencana Hidrometeorologi 2026

Berton memaparkan empat jenis bencana yang menonjol sepanjang periode Januari hingga 10 November 2026. Banjir berada di puncak dengan 620 kejadian, disusul cuaca ekstrem 363 kali, tanah longsor 114 kali, serta gelombang pasang atau abrasi sebanyak 14 kejadian.

Dominasi banjir bukan sekadar soal jumlah. Dampak korban jiwanya juga paling besar. "Khusus dari total kejadian banjir saja, dampak yang ditimbulkan cukup besar dengan korban meninggal dunia mencapai 70 jiwa, korban luka-luka sebanyak 49 jiwa, serta kerusakan tempat tinggal yang mencakup lebih dari 4.900 unit rumah," kata Berton.

Angka-angka itu memperlihatkan bahwa kerugian terbesar dari banjir bukan hanya infrastruktur, tetapi nyawa dan tempat tinggal warga. Lebih dari 4.900 rumah rusak berarti ribuan keluarga harus menata ulang hidupnya, mulai dari tempat tinggal sementara hingga pemulihan ekonomi harian.

Rincian data BNPB hingga 10 November 2026:

• Banjir: 620 kejadian, 70 korban meninggal, 49 luka-luka, lebih dari 4.900 rumah rusak.
• Cuaca ekstrem: 363 kejadian.
• Tanah longsor: 114 kejadian.
• Gelombang pasang atau abrasi: 14 kejadian.

Pola ini konsisten sepanjang tahun. Bencana hidrometeorologi bergerak mengikuti musim hujan dan puncak cuaca ekstrem, sehingga kejadiannya cenderung berulang di wilayah yang sama.

Surat Edaran 4/2026 Jadi Panduan Mitigasi Daerah

Menghadapi tingginya ancaman itu, BNPB menerbitkan Surat Edaran Nomor 4/2026 sebagai panduan mitigasi risiko bagi daerah. Surat edaran tersebut memuat panduan bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk bersiap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027.

Menurut Berton, tujuan utama langkah kesiapsiagaan ini adalah menyelamatkan jiwa, meminimalkan kerugian harta benda, serta memastikan koordinasi dan penanganan darurat berjalan cepat, tepat, dan terpadu.

Isi instruksinya cukup jelas: setiap daerah diminta memetakan zona risiko secara akurat, menyiagakan personel dan logistik, serta mengaktifkan sistem peringatan dini. "Berbagai tindakan kolektif tersebut sepenuhnya mengacu pada instruksi BNPB yang meminta setiap daerah untuk memetakan zona risiko secara akurat, menyiagakan personel dan logistik, serta mengaktifkan sistem peringatan dini demi meminimalkan dampak kerugian serta melindungi keselamatan warga secara optimal," ujar Berton.

Surat edaran semacam ini memang bukan solusi tunggal. Namun ia menjadi dasar hukum dan operasional bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran, menyiapkan posko, dan melatih relawan sebelum musim hujan memuncak.

Kepri hingga Sampang Mulai Bergerak

Sejumlah pemerintah daerah telah merespons instruksi tersebut. Salah satunya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Gubernur Kepri Ansar Ahmad secara langsung mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman cuaca ekstrem, mulai dari banjir, angin kencang, tanah longsor, hingga gelombang tinggi.

"Langkah antisipasi dan tindak lanjut tersebut salah satunya diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Gubernur Kepri Ansar Ahmad secara langsung mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman cuaca ekstrem, mulai dari banjir, angin kencang, tanah longsor, hingga gelombang tinggi," kata Berton.

Selain memperkuat koordinasi lintas instansi, Pemprov Kepri mendorong warga menjaga kebersihan lingkungan, mengenali jalur evakuasi, dan memastikan kekuatan struktur bangunan rumah. Bagi pengguna transportasi laut, nelayan, serta operator kapal, pemerintah daerah mengingatkan agar memantau informasi cuaca maritim resmi dari BMKG sebelum berlayar.

Di tingkat kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang dan Pemerintah Kabupaten Bireuen aktif mengidentifikasi kawasan rawan bencana serta menyiapkan posko siaga darurat. Sementara di tingkat provinsi, pemerintah Daerah Khusus Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sejumlah wilayah lain telah mengoptimalkan kesiapsiagaan.

Langkah tersebut sejalan dengan rujukan informasi kebencanaan resmi seperti kanal BNPB dan peringatan dini cuaca dari BMKG.

Mengapa Banjir Terus Mendominasi

Banjir dan tanah longsor bukan fenomena baru. Keduanya merupakan bencana yang paling sering tercatat di Indonesia karena dipicu kombinasi curah hujan tinggi, kondisi topografi, dan perubahan tata guna lahan.

Ketika hujan ekstrem turun di wilayah dengan drainase buruk atau lereng yang sudah terbuka, risiko banjir dan longsor meningkat cepat. Karena itu, pemetaan zona risiko menjadi kunci. Daerah yang tahu titik rawan bisa menyiapkan jalur evakuasi, posko, dan logistik sebelum kejadian, bukan setelah korban berjatuhan.

Data BNPB juga menunjukkan bahwa dampak bencana hidrometeorologi tidak hanya soal korban jiwa. Kerusakan rumah lebih dari 4.900 unit akibat banjir berarti beban pemulihan yang besar bagi pemerintah daerah, mulai dari perbaikan hunian hingga pendataan warga terdampak.

Contoh dampak lokal terlihat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. BPBD Kota Kendari mencatat 5.445 jiwa dari 1.339 kepala keluarga terdampak banjir yang tersebar di 18 titik, dan 12 titik di antaranya telah surut. Angka itu memberi gambaran betapa satu peristiwa banjir bisa melibatkan ribuan warga sekaligus.

Yang Perlu Diawasi Saat Musim Hujan 2026/2027

Memasuki musim hujan 2026/2027, perhatian utama ada pada pelaksanaan instruksi di lapangan. Pemetaan zona risiko, kesiapan personel, dan aktivasi sistem peringatan dini hanya bermakna jika benar-benar dijalankan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Warga juga memegang peran. Menjaga kebersihan saluran air, mengenali jalur evakuasi, dan memantau informasi cuaca resmi menjadi langkah sederhana yang bisa mengurangi risiko. Bagi nelayan dan operator kapal, kebiasaan memeriksa prakiraan cuaca maritim sebelum berlayar menjadi penentu keselamatan.

BNPB menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi fondasi penanganan darurat. Tanpa koordinasi, bantuan bisa terlambat meski logistik tersedia. Sebaliknya, dengan posko siaga darurat yang aktif dan informasi peringatan dini yang cepat, dampak bencana bisa ditekan.

Data hingga 10 November 2026 menjadi pijakan untuk evaluasi. Sebanyak 620 banjir, 363 cuaca ekstrem, 114 tanah longsor, dan 14 gelombang pasang adalah catatan yang harus dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar statistik akhir tahun.

Analisis Redaksi

Angka BNPB ini menunjukkan satu hal yang jarang dibahas serius: Indonesia menghadapi bencana yang bisa diprediksi, tetapi masih sering tertangkap basah. Banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor datang mengikuti musim. Artinya, ada jeda waktu berbulan-bulan untuk bersiap. Ketika korban meninggal tetap mencapai 70 jiwa hanya dari banjir, pertanyaannya bukan lagi soal alam, melainkan soal kesiapan tata kelola.

Surat Edaran 4/2026 sudah memberi kerangka yang jelas: petakan risiko, siagakan personel dan logistik, aktifkan peringatan dini. Persoalannya ada pada pelaksanaan. Daerah yang hanya menunggu instruksi pusat, tanpa memetakan titik rawan secara mandiri, cenderung bereaksi setelah air naik. Sebaliknya, daerah yang menyiapkan posko dan jalur evakuasi lebih awal punya peluang besar menekan jumlah korban.

Kerusakan lebih dari 4.900 rumah akibat banjir juga semestinya menjadi dasar kebijakan tata ruang. Selama pembangunan masih dilakukan di kawasan rawan banjir dan lereng tanpa pengendalian, data BNPB tahun ini akan berulang dengan angka yang mirip pada tahun berikutnya. Kesiapsiagaan memang menyelamatkan jiwa, tetapi penataan ruang yang benar mencegah bencana sejak akar.

Sumber: jogja.antaranews.com, bnpb.go.id, bmkg.go.id