Waduk DKI Jakarta Kini Terintegrasi Ruang Publik, Ika Agustin: Tetap Pengendali Banjir

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengembangkan waduk, situ, dan embung dengan konsep Nature-Based Solutions (NBS). Konsep ini memadukan fungsi pengendalian banjir dengan ruang terbuka hijau dan ruang publik yang bisa dimanfaatkan warga.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin, menegaskan bahwa pengembangan waduk ke depan tidak hanya berfokus pada penampungan air. Kawasan juga dirancang agar nyaman sebagai ruang publik. "Ke depannya kita ingin membangun waduk yang terintegrasi antara hijau, biru, dan ruang publik. Ketika musim hujan berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi ketika tidak musim hujan, kawasan ini bisa dimanfaatkan warga sebagai ruang publik," ujar Ika dalam rapat kerja bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/11).

Konsep Nature-Based Solutions dan Penerapannya di Waduk Brigif

Konsep NBS menempatkan infrastruktur air tidak sekadar sebagai bangunan beton. Pendekatan ini menggabungkan elemen alami seperti vegetasi, tanah, dan air untuk mengelola risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. Di Jakarta, penerapannya mulai terlihat di beberapa waduk.

Menurut Ika, model integrasi hijau, biru, dan ruang publik telah diterapkan di Waduk Brigif, Pondok Ranggon, dan Lebak Bulus. Ketiga lokasi itu menjadi percontohan sebelum konsep serupa diperluas ke waduk, situ, dan embung lain. "Selama ini kita hanya membangun waduk, tetapi perawatannya belum optimal. Ke depan, kita akan mengelola waduk dengan pola seperti yang sudah kita kerjakan di Brigif, Pondok Ranggon, dan Lebak Bulus," tandasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tengah menggenjot pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Selain normalisasi sungai dan pembangunan pompa, waduk menjadi salah satu tulang punggung pengurangan genangan. Namun, keterbatasan lahan di ibu kota membuat pendekatan multifungsi menjadi pilihan logis. Kawasan waduk yang luas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial tanpa mengorbankan kapasitas tampung.

Dalam rapat kerja tersebut, Ika menjelaskan bahwa pengembangan kawasan wisata air ini akan memperhatikan aspek pemeliharaan dan pengelolaan. Artinya, desain ruang publik tidak akan mengganggu fungsi utama waduk sebagai penampung air. "Bisa dimanfaatkan warga," ujarnya singkat.

Pihak yang Terlibat: Dinas SDA dan Komisi D DPRD DKI

Rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama Dinas SDA menjadi forum penyampaian rencana ini. Komisi D membidangi pembangunan dan lingkungan hidup, sehingga pengawasan terhadap proyek waduk berada di ranahnya. Dalam forum itu, Ika memaparkan arah kebijakan pengelolaan waduk ke depan.

Dinas SDA berperan sebagai pelaksana teknis. Mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pengaturan pintu air saat banjir. Meski begitu, Ika menyebut pihak ketiga akan dilibatkan dalam pemeliharaan fasilitas dan penjagaan keamanan kawasan. Langkah ini diambil untuk mengatasi persoalan perawatan yang selama ini dinilai belum optimal.

"Selama ini kita hanya membangun waduk, tetapi perawatannya belum optimal," kata Ika. Pernyataan itu menjadi pengakuan bahwa pembangunan fisik tanpa pengelolaan berkelanjutan akan cepat rusak. Pelibatan pihak ketiga diharapkan menjaga kualitas kawasan, terutama jika waduk dibuka untuk publik.

Meski demikian, Dinas SDA tetap memegang kendali atas operasional vital. Pengaturan pintu air dan penambahan kapasitas tampungan tidak diserahkan ke pihak lain. Pembagian peran ini penting agar fungsi pengendalian banjir tidak terganggu oleh kepentingan komersial atau pengelolaan ruang publik.

Komisi D DPRD DKI Jakarta belum memberikan tanggapan rinci dalam kutipan berita. Namun, rapat kerja ini menunjukkan bahwa rencana tersebut masuk dalam pembahasan anggaran dan pengawasan legislatif. Dukungan politik menjadi kunci agar program berjalan sesuai jadwal.

Latar Belakang: Banjir Jakarta dan Keterbatasan Lahan

Jakarta memiliki sejarah panjang persoalan banjir. Kombinasi curah hujan tinggi, penurunan muka tanah, dan drainase yang tidak memadai membuat genangan muncul di berbagai titik. Waduk, situ, dan embung menjadi salah satu solusi untuk menampung air hujan sebelum dialirkan ke sungai atau pompa.

Namun, membangun waduk baru di tengah kota bukan perkara mudah. Harga tanah mahal dan kepadatan permukiman menjadi hambatan. Karena itu, optimalisasi waduk yang sudah ada menjadi strategi yang lebih realistis. Pendekatan NBS menawarkan cara untuk memaksimalkan fungsi lahan yang tersedia.

Selain itu, ruang terbuka hijau di Jakarta masih jauh dari target. Setiap pembangunan waduk yang menyertakan taman dan area publik turut menambah pasokan RTH. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang yang mensyaratkan 30 persen ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

Waduk Brigif, Pondok Ranggon, dan Lebak Bulus disebut sebagai contoh yang sudah berjalan. Meski belum ada data resmi mengenai luas kawasan atau jumlah pengunjung, ketiga lokasi itu menjadi rujukan pengembangan berikutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya ingin mereplikasi model tersebut ke waduk lain, termasuk Waduk Kampung Rambutan 1 yang disebut dalam berita akan menjadi ruang terbuka multifungsi.

Dampak: Manfaat Ganda bagi Warga dan Lingkungan

Integrasi waduk dengan ruang publik membawa sejumlah dampak positif. Pertama, fungsi pengendalian banjir tetap terjaga. Ika menegaskan bahwa pada musim hujan, waduk tetap dioptimalkan menampung air sesuai perencanaan. Kawasan hijau di sekitarnya justru membantu meresap air dan mengurangi limpasan.

Kedua, warga memperoleh alternatif ruang rekreasi. Selama musim kemarau, kawasan waduk dapat digunakan untuk aktivitas sosial, olahraga, atau sekadar bersantai. Ini penting di kota yang minim ruang terbuka. Ketiga, pengelolaan yang melibatkan pihak ketiga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keamanan kawasan.

Namun, ada tantangan. Pembukaan waduk untuk publik menuntut fasilitas pendukung seperti toilet, penerangan, dan jalur pejalan kaki. Tanpa itu, kawasan bisa menjadi tidak terawat. Selain itu, kesadaran pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi kunci agar waduk tidak tersumbat.

Aspek keamanan juga perlu diperhatikan. Waduk memiliki kedalaman dan arus yang berbahaya, terutama saat hujan. Pengawasan dan pemberian rambu menjadi syarat mutlak. Dinas SDA menyebut akan melibatkan pihak ketiga untuk penjagaan keamanan, tetapi detail mekanismenya belum dijelaskan.

Langkah Selanjutnya: Replikasi dan Pengelolaan Berkelanjutan

Ke depan, Dinas SDA berencana memperluas konsep NBS ke sejumlah waduk, situ, dan embung. Ika menyatakan bahwa model di Brigif, Pondok Ranggon, dan Lebak Bulus akan menjadi acuan. "Ke depannya kita ingin membangun waduk yang terintegrasi antara hijau, biru, dan ruang publik," ujarnya.

Pelibatan pihak ketiga dalam pemeliharaan dan keamanan disebut sebagai bagian dari strategi. Namun, Dinas SDA tetap memegang kendali atas pengaturan pintu air dan penambahan kapasitas tampungan. Pembagian ini menegaskan bahwa fungsi utama waduk tidak boleh terganggu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu memastikan anggaran untuk perawatan rutin. Selama ini, perawatan waduk sering menjadi titik lemah. Dengan pola pengelolaan baru, diharapkan kawasan tetap bersih dan aman. Sosialisasi kepada warga sekitar juga penting agar mereka ikut menjaga fasilitas.

Rapat kerja bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta menjadi langkah awal. Selanjutnya, Dinas SDA akan menyusun rencana teknis dan anggaran untuk waduk yang akan dikembangkan. Belum ada tenggat waktu yang disebutkan. Namun, arah kebijakan sudah jelas: waduk bukan lagi sekadar kolam penampung, tetapi bagian dari ruang publik kota.

Analisis Redaksi: Antara Fungsi Banjir dan Ruang Publik

Rencana Dinas SDA DKI Jakarta mengintegrasikan waduk dengan ruang publik patut diapresiasi. Jakarta kekurangan ruang terbuka, dan waduk menawarkan lahan yang bisa dimanfaatkan ganda. Pendekatan NBS juga lebih ramah lingkungan dibandingkan pembangunan beton semata. Namun, ada sejumlah catatan kritis yang perlu diperhatikan.

Pertama, jangan sampai fungsi pengendalian banjir tereduksi oleh kepentingan komersial. Ika Agustin sudah menegaskan bahwa pengaturan pintu air dan kapasitas tampungan tetap di tangan Dinas SDA. Pernyataan itu harus diikuti dengan pengawasan ketat. Jika pihak ketiga diberi ruang terlalu besar, dikhawatirkan muncul kepentingan mencari untung yang mengorbankan kapasitas waduk.

Kedua, perawatan adalah pekerjaan rumah utama. Ika sendiri mengakui bahwa selama ini perawatan waduk belum optimal. Pelibatan pihak ketiga bisa menjadi solusi, tetapi harus ada indikator kinerja yang jelas. Jangan sampai kawasan justru terbengkalai setelah serah terima. Anggaran perawatan juga harus dialokasikan secara konsisten, bukan hanya saat pembangunan.

Ketiga, partisipasi warga perlu dibangun sejak awal. Waduk yang terbuka untuk publik berisiko mengalami penurunan kualitas jika pengunjung tidak disiplin. Edukasi dan penegakan aturan menjadi penting. Selain itu, desain ruang publik harus mempertimbangkan keamanan, terutama bagi anak-anak dan lansia.

Jika dikelola dengan baik, model ini bisa menjadi contoh bagi kota lain. Tetapi jika gagal, waduk justru menjadi beban baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan bahwa integrasi hijau, biru, dan ruang publik bukan sekadar retorika, melainkan komitmen yang terukur. Publik akan menilai dari hasilnya: apakah banjir berkurang dan ruang publik benar-benar bermanfaat.

Sumber: m.beritajakarta.id, jakarta.go.id