Peneliti ITB Kembangkan Kajian Banjir Jakarta Berbasis Satelit dan AI

Banjir yang melanda Jakarta pada Maret 2025 kembali memperlihatkan bahwa persoalan banjir perkotaan membutuhkan penanganan menyeluruh. Tim peneliti Institut Teknologi Bandung mengembangkan kajian berbasis data satelit, pemodelan hidrologi-hidraulika, dan kecerdasan buatan untuk mendorong penataan kota yang lebih terpadu.

Pembangunan tanggul maupun peningkatan kapasitas sungai dinilai belum cukup. Persoalan banjir turut dipengaruhi perkembangan kawasan terbangun, keterbatasan drainase, hingga penurunan muka tanah. Karena itu, tim ITB mencoba membaca banjir dari akar persoalannya, bukan hanya dari hilir.

CHIORI, Proyek Riset Unggulan yang Dipimpin Guru Besar ITB

Kajian ini menjadi bagian dari proyek Riset Unggulan ITB bertajuk CHIORI (Climate-informed Hydrologic Intelligence for Operational River Infrastructure). Proyek tersebut diketuai Prof. Muhammad Syahril Badri Kusuma dan melibatkan Faizal Immaddudin Wira Rohmat, Hadi Kardhana, serta Edi Riawan dari ITB.

Melalui pengembangan teknologi dan pertukaran pengetahuan dengan akademisi internasional, tim berupaya menghadirkan perspektif baru dalam membangun ketahanan kota terhadap banjir. Ada sejumlah pendekatan yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut.

Pendekatan pertama adalah merekonstruksi banjir untuk memahami karakteristik genangan. Salah satu kajian tim ITB diterbitkan dalam jurnal internasional Results in Engineering pada 2 November 2026. Penelitian berjudul Integrated Hydrological-Hydraulic Modeling for the 2025 Jakarta Flood and Its Implications for Urban Resilience tersebut merekonstruksi kejadian banjir pada 3–4 Maret 2025, khususnya di sepanjang Sungai Ciliwung.

Tim menggabungkan data curah hujan satelit GSMaP, pengamatan aliran sungai di Katulampa, Depok, dan Manggarai, serta simulasi hidrologi dan hidraulika dua dimensi menggunakan HEC-HMS dan HEC-RAS.

Hasilnya secara umum mampu menggambarkan pola genangan di sejumlah kawasan terdampak, seperti Cawang, Cililitan, Rawajati, dan Pejaten Timur. Meski demikian, masih ditemukan perbedaan antara hasil simulasi dan catatan genangan di beberapa lokasi.

Temuan itu memperlihatkan bahwa kondisi drainase lokal, bangunan, dan karakteristik kawasan perkotaan perlu diperhitungkan untuk meningkatkan akurasi pemodelan. Informasi lengkap mengenai proyek riset ini juga dipublikasikan melalui laporan IDN Times.

Kolaborasi ITB dan TUM Jerman Tinjau Infrastruktur Air Jakarta

Pengembangan kajian diperkuat melalui pertukaran akademik ITB dengan Technical University of Munich (TUM), Jerman. Pada 31 Maret 2026, sebanyak 33 peserta yang terdiri dari delegasi Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, mahasiswa, serta dosen TUM mengunjungi Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta.

Mereka berdiskusi mengenai pengendalian banjir dan penurunan muka tanah. Rombongan juga meninjau kawasan pesisir Muara Baru dan Rumah Pompa Polder Kamal untuk memahami kondisi infrastruktur pengelolaan air secara langsung.

Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya membandingkan praktik pengelolaan air di Jakarta dengan pendekatan yang berkembang di Jerman. Tim peneliti menilai pertukaran pengetahuan semacam ini penting untuk menguji asumsi dan metode yang selama ini dipakai.

Dari sisi akademik, keterlibatan TUM memberi kesempatan bagi mahasiswa dan dosen melihat langsung tantangan pengelolaan banjir di kota pesisir yang padat. Jakarta dinilai menghadapi kombinasi tekanan yang jarang ditemui kota lain: hujan ekstrem, drainase terbatas, dan amblesan tanah.

Ruang Hijau dan Infrastruktur Pengendali Banjir Harus Satu Kesatuan

Menurut tim peneliti, salah satu persoalan jangka panjang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyediakan ruang bagi air di tengah kebutuhan hunian dan aktivitas masyarakat yang terus berkembang.

Pengembangan hunian bertingkat dengan penggunaan lahan yang lebih efisien dapat menjadi salah satu alternatif untuk menekan perluasan permukiman secara horizontal. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kondisi tanah, infrastruktur pendukung, aksesibilitas, dan kebutuhan sosial masyarakat.

Ruang yang tersedia juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas taman publik, ruang terbuka hijau, kawasan resapan, serta tampungan air yang memiliki fungsi ekologis sekaligus rekreatif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep sponge city atau kota spons yang berkembang di sejumlah kota di Jerman.

Prinsipnya, kawasan perkotaan dirancang agar mampu menyerap, mengalirkan, dan menampung air hujan secara lebih alami. Tim peneliti menilai penataan kota perlu mengakomodasi kebutuhan tersebut.

"Kota harus dirancang bukan hanya untuk manusia dan bangunan, tetapi juga untuk air. Kita membutuhkan ruang tempat air dapat mengalir, meresap, atau ditampung sementara. Karena itu, penataan permukiman, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur pengendali banjir seharusnya direncanakan sebagai satu kesatuan," tulis siaran pers resmi ITB yang diterima IDN Times, Selasa (10/11/2026).

Selain infrastruktur hijau, keberadaan infrastruktur abu-abu seperti tanggul, saluran drainase, pompa, waduk, dan sistem pengalihan banjir tetap dibutuhkan, terutama ketika menghadapi hujan ekstrem. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat pada Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel di Tokyo, Jepang.

Sistem itu menggunakan saluran bawah tanah, terowongan, ruang pengatur tekanan air, dan pompa untuk mengalihkan kelebihan aliran dari sejumlah sungai menuju Sungai Edo. Meski dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kota dengan keterbatasan ruang permukaan, penerapannya di Jakarta tetap memerlukan kajian terkait kondisi hidrologi, geoteknik, kapasitas drainase, biaya, dan kelayakan operasional.

Land Subsidence dan Target Layanan Air Perpipaan 2029

Persoalan banjir juga berkaitan dengan penurunan muka tanah atau land subsidence, terutama di kawasan pesisir. Pengambilan air tanah secara berlebihan menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat proses tersebut, selain konsolidasi tanah alami dan beban pembangunan.

Karena itu, perluasan layanan air minum perpipaan menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap air tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PAM JAYA menargetkan cakupan layanan air perpipaan penuh pada 2029.

Pengurangan pengambilan air tanah diharapkan dapat menekan salah satu penyebab penurunan muka tanah, meskipun tidak serta-merta menghentikan seluruh proses amblesan yang sudah berlangsung. Upaya ini perlu disertai pengelolaan air permukaan, perlindungan kawasan pesisir, pengendalian banjir, dan perbaikan tata ruang.

Di sisi lain, tim ITB terus mengembangkan CHIORI dengan menggabungkan pemodelan fisik dan metode pembelajaran mesin, termasuk Random Forest dan Long Short-Term Memory (LSTM). Pengembangan itu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan analisis kondisi banjir serta menyediakan informasi yang lebih efisien dalam mendukung pengambilan keputusan.

Model berbasis data ini juga diharapkan dapat membantu mengevaluasi berbagai skenario pengendalian banjir dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan infrastruktur maupun penataan kawasan. Meski demikian, penelitian tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat diposisikan sebagai sistem prakiraan atau pengambilan keputusan operasional yang telah diterapkan.

Langkah Berikutnya: Pemodelan sebagai Alat Uji Kebijakan

Tim peneliti menekankan bahwa penanganan banjir tidak semata-mata bergantung pada pembangunan infrastruktur berskala besar. Integrasi pemahaman hidrologi, penataan ruang, infrastruktur hijau dan abu-abu, serta pengelolaan air menjadi bagian penting dalam merancang solusi jangka panjang.

"Solusi banjir Jakarta tidak harus selalu berupa infrastruktur yang semakin besar. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menggabungkan pemahaman hidrologi, penataan ruang, infrastruktur hijau dan abu-abu, serta pengelolaan air secara terpadu. Pemodelan membantu kita mengevaluasi berbagai alternatif tersebut sebelum mengambil keputusan," tulis siaran pers yang sama.

Dengan pendekatan itu, pemodelan ditempatkan sebagai alat uji kebijakan, bukan sekadar produk akademik. Sebelum anggaran besar dikeluarkan untuk tanggul atau terowongan, simulasi dapat menunjukkan di titik mana intervensi paling berdampak dan di mana justru menimbulkan masalah baru.

Beberapa agenda yang masih terbuka antara lain:

• Meningkatkan akurasi model dengan memasukkan kondisi drainase lokal dan bangunan di kawasan padat.
• Menguji skenario kombinasi infrastruktur hijau dan abu-abu sebelum keputusan anggaran diambil.
• Memperluas layanan air perpipaan untuk menekan pengambilan air tanah di kawasan pesisir.
• Menata ulang ruang terbuka hijau dan kawasan resapan sebagai bagian dari sistem pengendali banjir.
• Melanjutkan pertukaran akademik dengan mitra internasional untuk menguji metode yang dipakai.

Melalui penelitian dan kolaborasi internasional, tim ITB berharap dapat berkontribusi dalam mendorong strategi pengelolaan banjir yang lebih adaptif, berkelanjutan, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat dan lingkungan perkotaan. Rujukan metode hidrologi-hidraulika yang mereka pakai dapat ditelusuri pada literatur HEC-RAS yang menjadi salah satu perangkat utama dalam simulasi tersebut.

Analisis Redaksi

Kajian ITB ini menyentuh titik yang jarang dibahas dalam diskusi publik soal banjir Jakarta: bahwa masalahnya bukan kekurangan beton, melainkan kelebihan beban di ruang yang salah. Selama dua dekade, narasi pengendalian banjir didominasi proyek fisik besar. Hasilnya nyata, tetapi genangan tetap muncul di Cawang, Cililitan, Rawajati, dan Pejaten Timur pada Maret 2025. Artinya, pendekatan tunggal tidak lagi memadai.

Yang menarik, tim peneliti sendiri mengakui model mereka belum sempurna. Perbedaan antara simulasi dan catatan genangan di lapangan justru menjadi temuan penting, bukan kelemahan yang disembunyikan. Sikap itu sehat. Pemodelan yang jujur soal keterbatasannya lebih berguna bagi pengambil kebijakan daripada klaim bahwa teknologi sudah menyelesaikan segalanya.

Persoalannya, temuan akademik seperti ini berisiko berhenti di jurnal dan siaran pers. Selama keputusan anggaran dan tata ruang masih berjalan sendiri-sendiri, rekomendasi soal ruang bagi air akan selalu kalah oleh kepentingan jangka pendek. Target layanan air perpipaan penuh pada 2029, misalnya, hanya akan bermakna jika benar-benar menurunkan pengambilan air tanah di kawasan pesisir.

Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada kecanggihan Random Forest atau LSTM, melainkan pada kemauan politik untuk memakai hasilnya. Kota yang dirancang untuk air menuntut konsistensi tata ruang, disiplin pengawasan, dan anggaran yang mengikuti rekomendasi teknis. Tanpa itu, kajian paling canggih hanya akan menjadi dokumen rapi di rak.