Kota Bima Perkuat Mitigasi Banjir lewat NUFReP, Andalkan CCTV Sungai dan Kolam Retensi

Pemerintah Kota Bima memperkuat mitigasi banjir lewat program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Pembebasan lahan untuk penanganan sungai diklaim rampung 100 persen, sementara kolam retensi dan rencana pemasangan CCTV di alur sungai utama jadi andalan baru.

Kota Bima menjadi satu dari lima kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program nasional tersebut. Penguatan sistem informasi kebencanaan dibahas bersama tim Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) NUFReP di Kota Bima, Selasa.

Pembebasan Lahan Rampung, Penanganan Sungai Masuk Tahap Konstruksi

Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin menyampaikan terima kasih atas pengawalan pemerintah pusat. Menurut dia, dukungan itu diharapkan menaikkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana, terutama banjir.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan pengawalan yang diberikan. Harapan kita bersama, Kota Bima ke depan semakin tangguh dan terhindar dari bencana," katanya saat menerima kunjungan tim di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan itu, Rahman memaparkan perkembangan kesiapan infrastruktur penanganan banjir. Salah satu poin yang disorot adalah pembebasan lahan untuk kegiatan penanganan sungai yang diklaim telah rampung 100 persen.

Dengan selesainya pembebasan lahan, pemerintah daerah menyatakan kegiatan penanganan sungai dapat dilanjutkan ke tahap konstruksi. Artinya, pekerjaan fisik di lapangan tinggal menunggu eksekusi setelah fase pembebasan tanah dinyatakan tuntas.

Pemkot Bima juga telah membangun kolam retensi sebagai tempat penampungan air. Fasilitas ini berfungsi membantu mengendalikan limpasan ketika terjadi peningkatan debit air.

Kolam Retensi hingga CCTV Sungai Jadi Perkuat Peringatan Dini

Selain infrastruktur fisik, pemerintah daerah merencanakan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sepanjang alur sungai utama. Tujuannya memantau kondisi aliran air secara berkala.

Perangkat tersebut direncanakan terintegrasi dengan jaringan teknologi informasi daerah. Dengan begitu, pemantauan dapat dilakukan secara terpusat dan mendukung penguatan sistem peringatan dini banjir.

Rencana ini melengkapi rangkaian mitigasi yang sudah disiapkan:

• Pembebasan lahan penanganan sungai yang diklaim rampung 100 persen.
• Kolam retensi untuk menampung limpasan saat debit air naik.
• Pemasangan CCTV di alur sungai utama untuk pemantauan berkala.
• Integrasi CCTV dengan jaringan teknologi informasi daerah.
• Penguatan sistem peringatan dini banjir berbasis data terpusat.

Kombinasi infrastruktur fisik dan teknologi informasi ini menjadi ciri program NUFReP. Pendekatan tidak hanya membangun tanggul atau kolam, tetapi juga menyiapkan mata dan telinga digital untuk membaca kondisi sungai.

Kemendagri Soroti Regulasi Daerah dan Alih Fungsi Lahan

Perwakilan tim Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Aris Munandar, mengatakan penguatan mitigasi bencana perlu didukung regulasi daerah. Tujuannya agar penanggulangan risiko banjir melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Ia menyoroti perlunya landasan hukum berupa peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dan pengendalian alih fungsi lahan. Regulasi itu dinilai memperjelas peran pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.

Menurut Aris, penguatan regulasi juga diperlukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, aturan dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, terutama di kawasan yang berisiko terdampak banjir.

Pesan ini menyentuh akar persoalan banjir perkotaan. Pembangunan fisik bisa sia-sia jika alih fungsi lahan di hulu dan kawasan resapan terus dibiarkan tanpa kendali.

Monitoring dan Evaluasi, Rombongan Tinjau Command Center

Kunjungan tim Ditjen Bina Bangda Kemendagri bersama KMP NUFReP merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi program ketangguhan banjir perkotaan. Agenda itu mencakup peninjauan jaringan teknologi informasi dan pengembangan integrasi data kebencanaan.

Setelah pertemuan, tim bersama jajaran Pemkot Bima meninjau Command Center Kota Bima. Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang dikelola pemerintah daerah dalam mendukung pemantauan dan pengelolaan informasi kebencanaan.

Langkah ini menunjukkan bahwa program NUFReP tidak berhenti pada pembangunan fisik. Pemerintah pusat memeriksa kesiapan perangkat daerah, mulai dari ruang kendali hingga integrasi data, sebagai bagian dari sistem peringatan dini.

Melalui program tersebut, pemerintah daerah berharap penguatan infrastruktur penanganan banjir, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyusunan regulasi dapat berjalan beriringan. Tujuannya meningkatkan ketahanan Kota Bima terhadap risiko bencana.

Langkah Selanjutnya: Konstruksi, Integrasi Data, dan Perda

Pekerjaan rumah Kota Bima setelah pertemuan ini cukup jelas. Pertama, melanjutkan penanganan sungai ke tahap konstruksi menyusul tuntasnya pembebasan lahan. Kedua, merealisasikan pemasangan CCTV dan integrasinya dengan jaringan teknologi informasi daerah.

Ketiga, menyiapkan regulasi daerah yang diminta Kemendagri. Peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dan pengendalian alih fungsi lahan disebut sebagai prasyarat agar penanggulangan risiko banjir berjalan berkelanjutan dan melibatkan banyak pihak.

Ketiga langkah itu saling bergantung. Infrastruktur tanpa regulasi rawan tergerus perluasan permukiman. Teknologi pemantauan tanpa data terintegrasi hanya jadi perangkat yang tidak banyak membantu pengambilan keputusan.

Bagi warga Kota Bima, yang paling dinantikan tentu dampak nyata di musim hujan. Kolam retensi dan penanganan sungai diharapkan menekan genangan, sementara CCTV memberi peringatan lebih awal ketika debit air meningkat.

Sejauh mana janji itu terwujud akan terlihat dari kecepatan masuknya proyek ke tahap konstruksi dan kesiapan regulasi daerah yang diminta tim pusat. Informasi lebih lanjut soal program ini bisa ditelusuri melalui pemberitaan ANTARA Mataram serta laman resmi Kementerian Dalam Negeri.

Analisis Redaksi: Mitigasi Banjir Butuh Konsistensi, Bukan Sekadar Seremoni Program

Kota Bima punya modal awal yang layak diapresiasi. Pembebasan lahan yang diklaim rampung 100 persen sering menjadi simpul macet proyek pengendalian banjir di daerah lain. Jika klaim itu benar, tahap konstruksi semestinya bergulir tanpa hambatan administratif berarti.

Namun, mitigasi banjir tidak selesai dengan membangun kolam retensi atau memasang kamera di tepi sungai. Persoalan banjir perkotaan hampir selalu berakar pada tata ruang. Ketika kawasan resapan berubah jadi permukiman dan aliran sungai menyempit, infrastruktur pengendali air hanya mampu menahan sebagian beban.

Karena itu, sorotan Aris Munandar soal peraturan daerah tentang pengendalian alih fungsi lahan bukan formalitas. Justru di situlah titik krusialnya. Tanpa aturan yang tegas dan ditegakkan, investasi besar NUFReP berisiko tidak sepadan dengan hasil yang dirasakan warga saat hujan deras datang.

Yang perlu dijaga berikutnya adalah transparansi. Publik berhak tahu jadwal konstruksi, lokasi CCTV, dan bagaimana data pemantauan dipakai untuk memicu peringatan dini. Program sebesar NUFReP hanya akan dipercaya jika hasilnya terukur, bukan hanya terlihat megah di atas kertas.

Sumber: kemendagri.go.id