Oknum Perwira Polisi Diduga Pukul Warga Kediri, Nyaris Baku Hantam dengan Dewas SaRoJa

Dugaan pemukulan warga oleh oknum perwira polisi di sebuah rumah makan Kota Kediri, Selasa (10/11/2026), memicu keributan. Dewan Pengawas SaRoJa Supriyo nyaris baku hantam saat melerai. Kapolres Kediri menyatakan penyelidikan berjalan sesuai SOP.

Kronologi Insiden di Rumah Makan Kota Kediri

Peristiwa bermula saat HS, warga sipil, berada di salah satu rumah makan di Kota Kediri pada Selasa siang. Menurut keterangan sejumlah saksi, keributan dipicu tuduhan bahwa HS telah mengadukan atau melaporkan oknum polisi berpangkat perwira kepada atasannya.

Supriyo, kuasa hukum HS, menyebut tuduhan itu tidak mendasar. "Persoalan diduga bermula dari tuduhan bahwa HS telah mengadukan atau melaporkan oknum polisi tersebut kepada atasannya," ujar Supriyo seperti dikutip dari MADUTV.

Dalam sekejap, situasi memanas. HS diduga menjadi korban pemukulan. Pengunjung rumah makan terkejut dan tercengang menyaksikan keributan itu.

Supriyo yang mendapat kabar dari warga langsung menuju lokasi. Ia sempat melerai pertikaian yang terjadi begitu cepat. "Tadi sempat saya ikuti hingga ke pintu keluar rumah makan dan masih terjadi tengkar mulut antara terduga pelaku dengan sopirnya," tandasnya.

Insiden itu nyaris berujung baku hantam antara Supriyo dan oknum perwira tersebut. Meski demikian, keributan fisik yang lebih besar berhasil dicegah.

Pernyataan Kapolres Kediri dan Langkah Penyelidikan

Kapolres Kediri AKBP Dr. Moh. Wahyudin Latif angkat bicara. Ia menyatakan pihaknya telah melakukan penegakan hukum di lingkupnya dan olah TKP atas peristiwa tersebut.

"Kami telah melakukan serangkaian penyelidikan dan melakukan Olah TKP dan Prosesnya akan dilakukan secara prosedur serta sudah melakukan serangkaian penyelidikan sesuai SOP," ungkap Kapolres, dikutip dari MADUTV.

Menurut Supriyo, Kapolres Kediri langsung bertindak cepat dengan menemui kliennya. Langkah itu dinilai sebagai respons awal yang positif, meski proses hukum tetap harus berjalan transparan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari oknum perwira yang diduga terlibat. Identitasnya juga belum diungkap secara lengkap oleh pihak berwenang.

Polres Kediri menyatakan akan menindaklanjuti laporan sesuai prosedur. Namun, masyarakat menunggu apakah proses itu berjalan objektif atau justru berhenti di tengah jalan.

Tuntutan Dewas SaRoJa: Copot Senpi hingga Pangkat

Supriyo tidak tinggal diam. Ia meminta agar terduga oknum tersebut dicopot segala bentuk fasilitas yang melekat pada dirinya.

"Saya meminta terhadap terduga oknum tersebut untuk dipreteli (dicopot) segala bentuk fasilitas yang melekat didirinya, seperti senpi, jabatan ataupun pangkat yang melekat didalamnya karena bisa membahayakan pihak pihak lain jika hal tersebut tidak segera dilakukan," tandasnya.

Permintaan itu bukan tanpa alasan. Menurut Supriyo, oknum tersebut memiliki jabatan penting di Polres Kediri. Jika tidak segera ditindak, dikhawatirkan menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Ia juga menduga insiden itu bukan sekadar tindakan spontan. Dugaan tersebut didasarkan pada sejumlah bukti dan keterangan saksi yang telah dikumpulkan pihaknya.

"Ada sejumlah saksi yang melihat langsung saat oknum polisi berpangkat perwira ini memukul klien kami. Kami juga mendapat informasi adanya upaya untuk meredam persoalan ini. Namun, yang bersangkutan justru menunjukkan sikap yang tidak patut, terlebih sebagai seorang perwira yang memiliki jabatan penting di Polres Kediri," ungkap Supriyo.

Ia memastikan akan membawa persoalan ini ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Tujuannya agar dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif.

Latar Belakang SaRoJa dan Konteks Pengawasan Aparat

SaRoJa atau Sahabat Boro Jarakan merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di wilayah Kediri. Dewan Pengawasnya, Supriyo, dikenal aktif mendampingi warga yang berhadapan dengan persoalan hukum.

Kasus dugaan pemukulan oleh oknum perwira polisi ini menambah daftar panjang sorotan terhadap perilaku aparat di lapangan. Publik menuntut transparansi, terlebih karena korban adalah warga sipil biasa.

Dalam struktur kepolisian, perwira adalah golongan pangkat yang memiliki tanggung jawab besar. Ketika seorang perwira diduga melakukan kekerasan, proses pemeriksaan internal menjadi ujian bagi institusi.

Propam Mabes Polri memiliki kewenangan menangani pelanggaran kode etik. Laporan ke Propam menjadi jalur yang lazim ditempuh ketika dugaan pelanggaran tidak cukup diselesaikan di tingkat Polres.

Sejumlah saksi yang melihat langsung kejadian disebut telah memberikan keterangan. Bukti-bukti itu, menurut Supriyo, akan menjadi dasar laporan resmi ke Propam.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Insiden ini meninggalkan sejumlah dampak. Pertama, HS selaku korban diduga mengalami pemukulan dan kini mendapat pendampingan hukum. Kedua, kepercayaan publik terhadap penanganan kasus oleh aparat diuji.

Berikut sejumlah langkah yang telah dan akan ditempuh:

• Polres Kediri melakukan olah TKP dan penyelidikan sesuai SOP.
• Kapolres Kediri menemui klien Supriyo sebagai respons awal.
• Supriyo mengumpulkan keterangan saksi dan bukti di lapangan.
• Laporan akan dibawa ke Propam Mabes Polri untuk pemeriksaan objektif.
• Permintaan pencopotan senpi, jabatan, dan pangkat terduga oknum.

Jika laporan diterima Propam, proses pemeriksaan kode etik bisa berjalan. Sanksi bagi pelanggar kode etik profesi polisi beragam, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Namun, semuanya bergantung pada pembuktian. Saksi dan bukti menjadi penentu apakah dugaan pemukulan terbukti secara etik maupun pidana.

Masyarakat Kediri menunggu hasil penyelidikan. Supriyo memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

Analisis Redaksi

Kasus ini menyentuh titik sensitif: seorang perwira yang seharusnya menjadi teladan justru diduga melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Jika dugaan itu terbukti, bukan hanya reputasi individu yang taruhannya, tetapi kredibilitas institusi kepolisian di mata publik Kediri.

Respons cepat Kapolres Kediri patut diapresiasi. Namun, kecepatan tanpa transparansi hanya akan menjadi formalitas. Publik perlu tahu siapa terduga oknum, apa statusnya dalam penyelidikan, dan bagaimana proses hukumnya berjalan. Selama identitas dan langkah konkret tidak dibuka, spekulasi akan tumbuh liar.

Tuntutan Supriyo agar senpi, jabatan, dan pangkat dicopot bukan sekadar emosi. Itu adalah bentuk kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Propam Mabes Polri kini memegang kunci. Jika laporan ditangani serius, kepercayaan publik bisa dipulihkan. Jika tidak, luka lama antara warga dan aparat akan kembali terbuka.