Kapuas Masuki Masa Transisi: Bupati Wiyatno Wanti-Wanti Banjir di Wilayah Hulu

Status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kabupaten Kapuas berakhir, tetapi ancaman bencana belum sepenuhnya pergi. Bupati Kapuas H. M. Wiyatno, SP, mengalihkan perhatian pemerintah daerah ke potensi banjir di wilayah hulu seiring meningkatnya curah hujan.

Peringatan itu disampaikan Wiyatno saat memimpin rapat di lingkungan pemerintah daerah, seperti dilaporkan Kaltengtimes.co.id. Kabupaten Kapuas kini disebut memasuki masa transisi dari penanganan karhutla dan kekeringan menuju kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan.

Dari Karhutla ke Banjir: Peralihan Fokus Pemerintah Kapuas

Berakhirnya masa tanggap darurat karhutla dan kekeringan menandai berakhirnya satu babak penanganan bencana di Kapuas. Selama periode itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait berkonsentrasi pada pemadaman titik panas, penyediaan air bersih, serta penanganan dampak kekeringan terhadap lahan dan permukiman.

Namun, Wiyatno menegaskan bahwa berakhirnya status darurat bukan berarti seluruh potensi bencana telah berlalu. Justru sebaliknya, perhatian kini bergeser ke ancaman yang datang bersama air.

"Berakhirnya masa Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan di Kabupaten Kapuas bukan berarti seluruh potensi bencana telah berlalu," demikian inti peringatan yang disampaikan bupati dalam rapat tersebut, seperti dikutip dari laporan media.

Pemerintah daerah mulai mengalihkan perhatian pada ancaman banjir seiring meningkatnya curah hujan dan masuknya musim penghujan. Wilayah hulu menjadi titik yang paling disorot karena menjadi pintu masuk aliran air menuju kawasan hilir.

Wilayah Hulu Jadi Titik Rawan yang Dipantau

Dalam rapat itu, ancaman banjir di wilayah hulu menjadi salah satu perhatian utama Bupati Wiyatno. Wilayah hulu Kabupaten Kapuas secara geografis berperan sebagai daerah tangkapan air yang mengalirkan debit ke kawasan tengah dan hilir.

Secara umum, Kabupaten Kapuas dikenal sebagai wilayah yang dilalui banyak sungai dan anak sungai. Kondisi ini membuat sebagian kawasan permukiman dan lahan warga rentan terhadap luapan air ketika curah hujan meningkat, terutama bila hujan lebat terjadi dalam waktu lama di bagian hulu.

Karena itu, masa transisi ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipasi sebelum puncak musim penghujan. Peringatan dini, pemantauan debit air, dan kesiapan perangkat daerah menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Mengapa Masa Transisi Rawan

Masa peralihan antarmusim sering menjadi periode yang luput dari perhatian. Status darurat yang sudah dicabut bisa membuat kewaspadaan ikut menurun, padahal ancaman baru sedang muncul.

Beberapa faktor yang membuat masa transisi perlu diwaspadai:

• Status tanggap darurat karhutla telah berakhir, sehingga struktur komando dan kesiapsiagaan perlu disesuaikan untuk ancaman banjir.
• Curah hujan meningkat dan musim penghujan mulai masuk, sehingga debit air di wilayah hulu berpotensi naik.
• Wilayah hulu menjadi daerah tangkapan air yang memengaruhi kondisi di kawasan tengah dan hilir Kapuas.
• Perubahan fokus penanganan menuntut koordinasi lintas instansi yang cepat, dari pemantauan cuaca hingga kesiapan logistik.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peralihan fokus dari karhutla ke banjir tidak menimbulkan kekosongan kesiapsiagaan. Sosialisasi kepada warga di kawasan rawan juga menjadi kunci agar peringatan dini sampai ke tingkat desa.

Langkah Antisipasi yang Perlu Disiapkan

Meski rincian rencana teknis belum diuraikan dalam laporan tersebut, arah peringatan bupati jelas: pemerintah daerah tidak ingin lengah setelah status darurat karhutla dicabut. Pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kesiapan awal menentukan besarnya dampak.

Beberapa langkah yang lazim menjadi perhatian dalam menghadapi potensi banjir antara lain pemantauan cuaca dan debit air, pengecekan saluran drainase, penyiapan posko dan logistik, serta koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait. Informasi soal potensi banjir juga perlu disampaikan kepada warga secara berkala.

Untuk konteks yang lebih luas, informasi kebencanaan di wilayah Kalimantan Tengah dapat dipantau melalui kanal resmi pemerintah, termasuk BNPB yang rutin merilis peringatan dini dan laporan kejadian bencana di berbagai daerah.

Apa yang Menanti Setelah Status Darurat Dicabut

Pencabutan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan menutup satu tahap penanganan, tetapi membuka tahap berikutnya. Pemerintah Kabupaten Kapuas berada pada titik di mana kesiapsiagaan harus dipindahkan dari satu jenis ancaman ke ancaman lain tanpa jeda panjang.

Pernyataan Wiyatno menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah menyadari risiko tersebut. Publik di kawasan rawan kini menunggu tindak lanjut berupa arahan teknis, kesiapan perangkat, dan informasi yang jelas mengenai potensi banjir di wilayah hulu.

Musim penghujan sudah di depan mata. Bagi Kapuas, ujian berikutnya adalah seberapa cepat kesiapsiagaan berpindah dari asap dan kekeringan menuju air yang meluap.

Analisis Redaksi

Peringatan Bupati Wiyatno layak dibaca sebagai bentuk kehati-hatian, bukan sekadar seremonial. Banyak daerah terjebak pada pola penanganan yang reaktif: sibuk saat status darurat ditetapkan, lalu menurunkan kewaspadaan begitu status dicabut. Padahal, di wilayah yang dialiri banyak sungai seperti Kapuas, peralihan musim justru menjadi periode paling rawan karena ancaman berganti tanpa jeda.

Yang perlu diawasi publik adalah tindak lanjutnya. Apakah peringatan ini diterjemahkan menjadi pemantauan debit air yang rutin, informasi peringatan dini yang sampai ke desa-desa di hulu, dan kesiapan logistik di titik-titik rawan? Tanpa itu, peringatan hanya berhenti sebagai kalimat di ruang rapat.

Kapuas sudah melewati tekanan karhutla dan kekeringan. Kini tantangannya adalah memastikan transisi menuju musim penghujan tidak berubah menjadi babak baru yang sama-sama melelahkan.

Sumber: bnpb.go.id