Kenneth Desak Pemprov DKI Siapkan Infrastruktur Banjir Hadapi Puncak Cuaca Ekstrem Februari 2027

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendesak Pemprov DKI memastikan seluruh infrastruktur pengendali banjir berfungsi optimal sebelum puncak cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG melanda Ibu Kota pada Februari 2027.

Permintaan itu disampaikan Kenneth di Jakarta, Senin (9/11), merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geologi (BMKG) soal puncak curah hujan tinggi yang akan terjadi pada Februari 2027.

"Kami meminta Pemprov DKI segera memeriksa dan memastikan seluruh infrastruktur pengendali banjir bisa berfungsi optimal," kata Kenneth, dikutip dari Gesuri.id.

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai peringatan BMKG bukan sekadar informasi musiman. Potensi cuaca ekstrem berisiko memicu banjir, genangan air, pohon tumbang, hingga kelumpuhan mobilitas warga.

Daftar Infrastruktur yang Harus Diperiksa Kenneth

Kenneth merinci sejumlah aspek teknis yang menurutnya wajib diperiksa menyeluruh. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada satu titik, tetapi menyasar seluruh jaringan pengendali air di lokasi rawan banjir.

• Saluran air dan gorong-gorong yang kerap tersumbat sampah
• Rumah pompa yang menjadi ujung tombak penyedotan genangan
• Pintu air dan tanggul penahan debit kiriman
• Jaringan drainase di kawasan langganan banjir

Menurut Kenneth, infrastruktur yang sudah dibangun bertahun-tahun tetap bisa gagal berfungsi jika tidak dirawat dan diuji sebelum musim puncak tiba. Ia menekankan pentingnya pengecekan berkala, bukan menunggu genangan muncul lebih dulu.

Namun legislator yang akrab disapa Kent itu mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya bertumpu pada pembangunan dan perbaikan fisik semata.

"Edukasi mitigasi bencana dan peningkatan kesadaran masyarakat juga harus dilakukan secara berkelanjutan," tuturnya.

Pernyataan itu menyiratkan bahwa kesiapan alat tidak cukup tanpa perubahan perilaku warga, terutama dalam menjaga saluran air dari sampah rumah tangga.

Kesiapan Puskesmas dan Rumah Sakit Jadi Sorotan

Selain aspek teknis perairan, Kent yang juga menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta mendorong kesiapan sektor kesehatan.

Ia meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiagakan seluruh fasilitas puskesmas dan rumah sakit, terutama di area yang berpotensi terdampak bencana.

Penyediaan obat-obatan, kesiapan tenaga medis, ketersediaan ambulans, serta peralatan pendukung medis wajib disiapkan sejak dini. Tujuannya mengantisipasi lonjakan kebutuhan layanan kesehatan saat banjir terjadi.

"Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan warga dengan penyakit kronis harus menjadi prioritas, baik dalam skenario evakuasi maupun pemberian pelayanan kesehatan," tegasnya.

Kelompok rentan memang paling sering menjadi korban dampak ikutan banjir, mulai dari penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, hingga keterlambatan penanganan medis akibat akses jalan terputus.

Koordinasi Lintas Instansi dan Tas Siaga Bencana

Kenneth juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam memetakan personel dan perlengkapan penanganan bencana di lapangan.

Instansi yang ia sebut meliputi BPBD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Sosial. Pemetaan itu dinilai perlu agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan penanganan saat kejadian berlangsung.

Di sisi lain, Kent mengajak masyarakat mulai mengantisipasi potensi bencana dari lingkup keluarga. Warga diharapkan memahami rencana evakuasi mandiri dan mengetahui rute menuju tempat pengungsian terdekat.

Ia juga menyarankan penyiapan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, persediaan obat, P3K, pakaian, makanan, air minum, serta perlengkapan darurat lainnya.

Sebagai penutup, masyarakat diimbau ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai, kali, maupun saluran drainase. Kebiasaan kecil itu, menurut Kent, berpengaruh langsung pada kelancaran aliran air.

Mengapa Peringatan BMKG Soal Februari 2027 Penting

Jakarta memiliki sejarah panjang persoalan banjir yang datang hampir setiap musim hujan. Kombinasi curah hujan tinggi, permukaan tanah yang terus turun, dan kapasitas drainase yang terbatas membuat genangan mudah muncul.

Puncak curah hujan pada Februari 2027 memberi waktu bagi Pemprov DKI untuk bersiap. Namun waktu itu juga bisa menjadi jebakan jika perbaikan infrastruktur dikerjakan mendekati musim hujan.

Peringatan BMKG, dalam konteks ini, berfungsi sebagai alarm dini. Pemeriksaan pompa, normalisasi saluran, dan penguatan tanggul idealnya dilakukan jauh sebelum puncak hujan, bukan saat air mulai naik.

Kenneth tampaknya ingin memastikan pelajaran dari banjir-banjir sebelumnya tidak terulang. Sebab, masalah klasik Jakarta bukan hanya soal kapasitas infrastruktur, tetapi juga konsistensi perawatan dan koordinasi antarperangkat daerah.

Desakan ini juga menjadi penanda bahwa pengawasan legislatif terhadap kesiapan bencana akan menjadi salah satu agenda Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menjelang musim hujan berikutnya.

Analisis Redaksi

Desakan Kenneth bukan hal baru dalam perdebatan penanganan banjir Jakarta. Yang membuatnya relevan adalah momentumnya: peringatan BMKG soal Februari 2027 memberi ruang cukup panjang untuk pembenahan, dan justru karena itu tidak ada alasan untuk menunda.

Persoalan utama Jakarta jarang terletak pada ketiadaan infrastruktur. Pompa ada, pintu air ada, tanggul dibangun. Yang sering luput adalah perawatan rutin, uji fungsi sebelum musim puncak, dan kejelasan siapa bertanggung jawab ketika satu titik gagal. Di sinilah fungsi pengawasan DPRD seharusnya bekerja, bukan hanya pada tahap anggaran, tetapi juga pada tahap verifikasi kesiapan di lapangan.

Seruan agar Dinas Kesehatan menyiagakan puskesmas dan rumah sakit juga layak diapresiasi. Banjir bukan sekadar soal air yang menggenang, tetapi juga soal akses layanan kesehatan yang terputus dan kelompok rentan yang paling terdampak. Namun semua imbauan itu akan menjadi retorika kosong jika tidak diikuti jadwal pemeriksaan yang jelas, laporan berkala, dan evaluasi terbuka kepada publik. Warga berhak tahu kondisi riil infrastruktur sebelum hujan puncak datang.

Sumber: bmkg.go.id