Wabup Purworejo Cek Normalisasi Sungai Apurgawe dan Talud Gowong Jelang Musim Hujan

Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi meninjau normalisasi dan pelebaran Sungai Apurgawe Karangaglik di Desa Kedungmulyo, Kecamatan Butuh, serta pembangunan talud jalan di Desa Gowong, Kecamatan Bruno, Selasa (10/11/2026), untuk menekan risiko banjir dan longsor di musim penghujan.

Peninjauan dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Purworejo Eko Paskiyanto. Pemerintah Kabupaten Purworejo mempercepat pengecekan proyek infrastruktur kebencanaan karena intensitas hujan mulai meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Dua lokasi yang dikunjungi mewakili dua ancaman berbeda: genangan yang rutin merendam sawah warga di Kecamatan Butuh, dan dampak tanah longsor yang sebelumnya terjadi di Kecamatan Bruno.

Normalisasi Sungai Apurgawe untuk Sawah di Tujuh Desa

Di Desa Kedungmulyo, pekerjaan difokuskan pada pengerukan sekaligus pelebaran saluran Sungai Apurgawe Karangaglik. Normalisasi ini menyasar persoalan banjir yang hampir selalu muncul setiap musim hujan dan menggenangi kawasan persawahan warga.

Menurut Dion, keterangan masyarakat setempat menjadi dasar penanganan. Genangan di kawasan itu bisa bertahan hingga sepuluh hari dan membuat tanaman pangan rusak hingga gagal panen.

"Biasanya ketika musim hujan, di sini rutin terjadi genangan banjir. Area persawahan bisa terendam sampai sepuluh hari. Tentu itu merugikan masyarakat karena tanaman pangan, baik padi, jagung dan lainnya tidak bisa bertahan sehingga akhirnya gagal panen," kata Dion, seperti dikutip dari Disway Jateng.

Pengerukan dan pelebaran saluran diharapkan memperlancar aliran air sehingga potensi luapan sungai dapat ditekan. Bagi Pemkab Purworejo, pekerjaan ini bukan sekadar proyek pengendalian banjir, melainkan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

Alasannya sederhana: lahan pertanian yang rutin terendam adalah sumber penghidupan warga. Kegagalan panen akibat genangan berulang berdampak langsung pada pendapatan petani dan pasokan pangan lokal.

Dion menyebut ada tujuh desa yang sering terdampak ketika banjir datang. "Harapannya, dari tujuh desa yang sering terdampak ketika banjir, insyaallah dengan ikhtiar ini bisa mengurangi dampak dari banjir tersebut," imbuhnya.

Talud Desa Gowong, Tindak Lanjut Pasca-Longsor

Lokasi kedua yang dicek adalah pembangunan talud dan penahan jalan di Desa Gowong, Kecamatan Bruno. Proyek ini merupakan tindak lanjut penanganan dampak tanah longsor yang sebelumnya terjadi di lokasi tersebut.

Berbeda dengan normalisasi sungai yang bersifat pencegahan genangan, talud di Gowong berfungsi menahan struktur jalan agar tidak kembali rusak atau ambles akibat pergerakan tanah. Kecamatan Bruno dikenal memiliki kontur perbukitan yang rentan terhadap longsor saat hujan deras.

Peninjauan ini memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan target waktu. Dion dan Eko Paskiyanto mengecek langsung kondisi lapangan, bukan hanya menerima laporan tertulis dari dinas teknis.

Dua proyek itu menunjukkan pola penanganan yang berbeda sesuai karakter ancaman di masing-masing wilayah. Di dataran rendah Butuh, persoalannya adalah drainase dan luapan sungai. Di wilayah berbukit Bruno, persoalannya adalah stabilitas lereng dan penguatan struktur jalan.

Mengapa Peninjauan Dilakukan Saat Hujan Mulai Meningkat

Waktu peninjauan bukan tanpa alasan. Intensitas hujan yang mulai naik membuat risiko banjir dan longsor meningkat, terutama di kawasan yang secara historis langganan terdampak.

Pemkab Purworejo memilih turun ke lapangan lebih awal ketimbang menunggu bencana terjadi. Langkah ini lazim disebut mitigasi: memastikan saluran air lancar dan struktur penahan tanah berdiri sebelum puncak musim hujan.

Normalisasi sungai menyasar akar masalah genangan, yakni aliran air yang tidak lancar akibat sedimentasi dan kapasitas saluran yang menyempit. Pengerukan mengembalikan kapasitas tampung, sementara pelebaran memberi ruang lebih bagi air mengalir.

Di sisi lain, talud menahan tanah agar tidak longsor ke jalan atau permukiman. Kombinasi keduanya menyasar dua sumber kerugian yang paling sering dialami warga Purworejo saat musim hujan: sawah terendam dan akses jalan rusak.

Kepala DPUPR Purworejo Eko Paskiyanto mendampingi peninjauan untuk memastikan aspek teknis pekerjaan sesuai spesifikasi. Dinasnya menjadi pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas kualitas dan jadwal proyek.

Dampak yang Diharapkan bagi Petani dan Warga

Bagi petani di Kecamatan Butuh, hasil normalisasi diharapkan memutus siklus gagal panen yang berulang setiap musim hujan. Sawah yang tidak lagi terendam sepuluh hari memberi peluang panen lebih stabil.

• Genangan di area persawahan berkurang sehingga tanaman padi dan jagung tidak mudah rusak.
• Aliran Sungai Apurgawe lebih lancar setelah dikeruk dan dilebarkan.
• Tujuh desa yang rutin terdampak banjir mendapat perlindungan lebih baik.
• Warga Desa Gowong memperoleh penguatan jalan dan penahan tanah pasca-longsor.
• Ketahanan pangan daerah terjaga karena lahan produktif tidak terus terganggu banjir.

Dampak ekonominya tidak kecil. Kegagalan panen berarti kerugian langsung bagi rumah tangga petani, sekaligus mengurangi pasokan pangan di tingkat kecamatan. Perbaikan saluran air menjadi investasi jangka panjang bagi penghidupan warga.

Untuk warga Bruno, talud yang diperkuat mengurangi risiko jalan amblas atau tertutup material longsor. Akses jalan yang aman penting untuk mobilitas harian, distribusi hasil pertanian, dan jalur evakuasi bila bencana terjadi.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Proyek

Setelah peninjauan, fokus bergeser ke penyelesaian pekerjaan sesuai target waktu. Pemkab Purworejo melalui DPUPR akan mengawal pelaksanaan proyek agar selesai sebelum puncak musim hujan.

Pengawasan kualitas menjadi kunci. Normalisasi sungai yang dikerjakan setengah hati hanya akan memberi perlindungan sementara karena sedimentasi bisa kembali menumpuk dalam beberapa musim.

Hal serupa berlaku untuk talud. Struktur penahan jalan harus benar-benar sesuai spesifikasi teknis agar tidak kembali longsor saat hujan deras berikutnya.

Pemkab Purworejo juga tampaknya menempatkan penanganan berbasis keluhan warga sebagai dasar. Keterangan masyarakat tentang genangan sepuluh hari dijadikan acuan, bukan sekadar data di atas kertas.

Yang belum terjawab adalah besaran anggaran dan tenggat pasti penyelesaian kedua proyek. Informasi itu tidak disebut dalam keterangan yang dihimpun wartawan di lapangan.

Analisis Redaksi

Langkah Wabup Dion turun langsung ke lokasi patut dibaca sebagai sinyal bahwa risiko banjir dan longsor di Purworejo dianggap serius. Namun peninjauan hanya bermakna bila diikuti kualitas pekerjaan yang terukur dan pengawasan berkelanjutan.

Persoalan klasik proyek kebencanaan bukan pada seremoni peninjauan, melainkan pada perawatan setelah proyek selesai. Normalisasi sungai yang tidak disertai pembersihan rutin akan kembali menghadapi sedimentasi. Talud yang dibangun tanpa memperhitungkan drainase lereng berisiko dihantam longsor susulan.

Karena itu, publik perlu melihat dua hal: apakah proyek selesai sebelum hujan puncak, dan apakah ada mekanisme perawatan jangka panjang. Klaim pengurangan dampak banjir di tujuh desa sebaiknya diuji dengan data genangan pada musim hujan berikutnya. Tanpa itu, peninjauan hanya menjadi foto di atas kertas kerja.

Sumber: purworejokab.go.id