Polda DIY Amankan 194 Orang Usai Kericuhan DPRD, Bom Molotov hingga Ketapel Disita

Polda DIY mengamankan 194 orang menyusul kericuhan di depan Kantor DPRD DIY pada Selasa (10/11/2026) malam. Polisi menyita enam bom molotov, 12 petasan, tujuh botol bensin, senjata tajam, dan ketapel. Penanganan melibatkan aparat kepolisian, TNI, dan Pemerintah Daerah DIY.

Kronologi Kericuhan di Kantor DPRD DIY

Aksi penyampaian pendapat di depan Kantor DPRD DIY dimulai sejak siang hari. Menurut Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari, aksi berlangsung tertib hingga pukul 19.00 WIB. Situasi berubah sekitar pukul 20.07 WIB.

Sekitar 100 orang diduga melakukan tindakan anarkis. Mereka melempar batu, menembakkan petasan, dan melempar bom molotov ke area gedung DPRD. “Penanganan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Novita.

Kepolisian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pengendalian Huru-Hara (PHH) Brimob dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob. Aparat juga menggunakan kendaraan taktis roda dua dan satu kendaraan taktis roda empat untuk mendorong massa ke arah utara kawasan Malioboro.

Sebanyak 858 personel Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) diterjunkan untuk melakukan penindakan dan mengamankan orang-orang yang diduga terlibat. Massa kemudian didorong hingga kawasan Tugu Golong-Gilig sekitar pukul 21.00 WIB.

Situasi belum sepenuhnya kondusif. Hingga pukul 22.37 WIB, aparat masih bertahan di lokasi karena masih terjadi pelemparan petasan oleh sekitar 100 orang. Polisi melakukan penyekatan terhadap kelompok massa dari arah timur Tugu Golong-Gilig sekitar pukul 23.06 WIB. Setengah jam kemudian, Brimob menggelar patroli skala besar di sejumlah wilayah Kota Yogyakarta.

Ketegangan juga dilaporkan terjadi di Jalan AM Sangaji dan Bundaran UGM hingga pagi hari. Aparat mengerahkan kendaraan water cannon untuk menyemprotkan air ke arah massa. Dari rangkaian penanganan tersebut, polisi menyatakan telah mengamankan 194 orang.

Barang Bukti yang Disita Polisi

Polisi menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aksi anarkis. Barang bukti tersebut terdiri atas:

• Enam botol bom molotov
• 12 petasan
• Tujuh botol berisi bensin
• Satu senjata tajam
• Satu ketapel
• Satu bungkus gotri yang diduga digunakan sebagai amunisi ketapel

Barang bukti itu memperkuat dugaan adanya persiapan untuk melakukan tindakan kekerasan. Bom molotov dan botol bensin menunjukkan potensi bahaya kebakaran. Petasan dipakai untuk memancing kerusuhan, sementara ketapel dan gotri menjadi senjata jarak jauh.

Hingga berita ini diturunkan, polisi belum merinci di mana saja barang bukti tersebut ditemukan. Penyidik juga belum menyebut apakah barang bukti itu dibawa oleh massa sejak awal aksi atau dikumpulkan di lokasi kejadian.

Pernyataan Resmi Polda DIY dan Proses Pemeriksaan

AKBP Novita Eka Sari menegaskan bahwa seluruh orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan. Penyidik melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi peran masing-masing serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Pemeriksaan dan pendalaman masih dilakukan guna mengetahui peran masing-masing serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain,” jelasnya.

Polda DIY menyatakan proses penanganan perkara akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepolisian juga menyebut perkembangan lebih lanjut akan disampaikan melalui keterangan resmi Humas Polda DIY.

Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai status hukum 194 orang tersebut. Apakah mereka berstatus saksi, terduga pelaku, atau masih menjalani pemeriksaan awal. Polisi juga belum menyebut berapa lama proses pemeriksaan akan berlangsung.

Latar Belakang Aksi dan Konteks Kebebasan Berpendapat

Aksi di depan Kantor DPRD DIY merupakan bagian dari penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. Namun, aksi tersebut berujung ricuh setelah sekelompok orang diduga melakukan tindakan anarkis.

Peristiwa ini bukan yang pertama terjadi di Yogyakarta. Sebelumnya, sejumlah aksi mahasiswa dan masyarakat pernah berlangsung di kawasan yang sama. Setiap aksi selalu diwarnai ketegangan antara massa dan aparat keamanan.

Dalam penanganan kericuhan, kepolisian mengklaim mengedepankan profesionalitas dan proporsionalitas. Namun, penggunaan water cannon dan kendaraan taktis menunjukkan eskalasi yang cukup tinggi. Hal ini memicu pertanyaan tentang sejauh mana tindakan aparat masih dalam koridor pengendalian massa yang proporsional.

Polda DIY juga melibatkan TNI dan Pemerintah Daerah DIY dalam penanganan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kericuhan dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum, bukan sekadar aksi demonstrasi biasa.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kericuhan di Kantor DPRD DIY berdampak pada terganggunya aktivitas di sekitar Malioboro dan Tugu Golong-Gilig. Patroli skala besar yang digelar Brimob hingga pagi hari menunjukkan situasi belum pulih sepenuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa atau luka-luka. Namun, ketegangan di Jalan AM Sangaji dan Bundaran UGM hingga pagi hari menandakan bahwa massa masih bertahan di beberapa titik.

Langkah selanjutnya yang dinantikan adalah penjelasan terbuka dari Polda DIY mengenai status hukum 194 orang yang diamankan. Publik juga menunggu apakah ada pihak lain yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, proses hukum terhadap barang bukti akan menjadi ujian bagi penegakan hukum. Bom molotov dan senjata tajam adalah barang berbahaya yang penggunaannya diatur dalam hukum pidana. Penyidik perlu mengungkap siapa pemilik dan siapa yang membawa barang-barang tersebut.

Polda DIY berjanji akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut melalui keterangan resmi. Masyarakat diminta menunggu informasi dari Humas Polda DIY.

Analisis Redaksi

Pengamanan 194 orang dalam kericuhan di Kantor DPRD DIY adalah angka yang besar. Jika tidak disertai penjelasan terbuka, angka itu bisa menjadi sumber ketidakpercayaan publik. Polisi perlu segera merinci status hukum mereka: saksi, terduga pelaku, atau masih dalam pemeriksaan awal. Tanpa kejelasan, hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum bisa terkesan dibatasi secara massal.

Barang bukti yang disita—bom molotov, bensin, petasan, senjata tajam—memang mengindikasikan adanya pihak yang sengaja membawa material berbahaya. Namun, penyidik harus membuktikan siapa pemilik barang tersebut. Jangan sampai orang yang hanya ikut dalam aksi damai ikut menanggung akibat perbuatan segelintir orang.

Di sisi lain, penggunaan water cannon dan kendaraan taktis hingga pagi hari menunjukkan eskalasi yang tinggi. Aparat berhak menjaga ketertiban, tetapi proporsionalitas harus tetap diuji. Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Kericuhan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk menutup ruang dialog. Penjelasan terbuka dari Polda DIY adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

Sumber: suaradesa.co, hukumonline.com