Heri Pudyatmoko Minta Mitigasi Petani Jateng di Daerah Rawan Banjir Diperkuat

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Gerindra, Heri Pudyatmoko, mendorong pemerintah daerah memperkuat mitigasi bencana bagi petani yang beraktivitas di kawasan rawan banjir. Langkah itu dinilai penting agar produksi pangan tetap terjaga saat musim hujan datang.

Permintaan itu disampaikan Heri merespons kondisi sejumlah daerah di Jawa Tengah yang rutin dilanda banjir setiap tahun. Petani menjadi kelompok paling terdampak karena sawah mereka berada di dataran rendah dan dekat aliran sungai.

Dorongan Mitigasi untuk Petani di Kawasan Rawan Banjir

Heri menilai pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota perlu menyiapkan langkah antisipasi yang lebih konkret. Mitigasi tidak cukup berhenti pada rapat koordinasi, tetapi harus sampai ke level petani dan kelompok tani di lapangan.

Menurutnya, petani di daerah rawan banjir menghadapi risiko gagal panen yang berulang. Pola tanam yang tidak disesuaikan dengan kalender cuaca membuat kerugian terus terjadi dari tahun ke tahun.

"Mitigasi untuk petani di daerah rawan banjir harus diperkuat," kata Heri, dikutip dari Beritajateng.id.

Politikus Gerindra itu menyoroti pentingnya informasi cuaca yang cepat sampai ke desa. Petani membutuhkan peringatan dini agar bisa mengatur waktu tanam dan panen sebelum air datang.

Ia juga menyebut perlunya pemetaan ulang titik-titik rawan banjir yang beririsan dengan lahan pertanian. Data itu menjadi dasar penyusunan program bantuan dan infrastruktur pengendali air.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Heri Pudyatmoko

Heri Pudyatmoko menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Partai Gerindra. Posisinya di legislatif membuatnya memiliki ruang untuk mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada petani.

Dalam pernyataannya, ia menempatkan persoalan banjir bukan sekadar bencana alam. Bagi Heri, banjir yang menerjang sawah adalah ancaman terhadap ketahanan pangan daerah.

"Kalau sawah tergenang, produksi turun, harga di pasar ikut terdampak," ujarnya.

Ia meminta dinas terkait berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dinas pertanian. Sinergi antarinstansi dinilai lebih efektif daripada bekerja sendiri-sendiri.

Heri juga menyoroti peran pemerintah kabupaten dan kota sebagai ujung tombak. Mereka yang paling memahami kondisi wilayah dan kebutuhan petani setempat.

Selain itu, ia mendorong keterlibatan kelompok tani dalam setiap perencanaan program. Petani dianggap lebih tahu kapan air datang dan bagian mana dari sawah yang paling rentan.

Latar Belakang: Petani Jateng dan Ancaman Banjir Tahunan

Jawa Tengah memiliki banyak kawasan pertanian yang berada di dataran rendah. Sejumlah daerah di pantura dan wilayah hilir sungai dikenal rutin mengalami banjir saat curah hujan tinggi.

Kondisi itu membuat petani akrab dengan risiko gagal tanam dan gagal panen. Kerugian tidak hanya soal hasil, tetapi juga biaya produksi yang sudah dikeluarkan sebelum banjir datang.

Heri menilai pola mitigasi yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan petani. Ia mendorong pendekatan yang lebih preventif, bukan hanya respons setelah bencana terjadi.

Beberapa langkah yang ia soroti antara lain:

• Pemetaan daerah rawan banjir yang beririsan dengan lahan pertanian.
• Penyebaran informasi cuaca dan peringatan dini hingga tingkat desa.
• Penyesuaian kalender tanam dengan pola musim hujan.
• Perbaikan saluran irigasi dan drainase di kawasan persawahan.
• Penguatan peran kelompok tani dalam perencanaan program.

Menurut Heri, langkah-langkah itu harus masuk dalam perencanaan anggaran daerah. Tanpa dukungan fiskal, program mitigasi berisiko berhenti sebagai wacana.

Dampak yang Dikhawatirkan jika Mitigasi Diabaikan

Bila mitigasi tidak diperkuat, Heri khawatir kerugian petani terus berulang setiap musim. Gagal panen berarti pendapatan keluarga tani hilang dalam waktu singkat.

Dampaknya merambat ke pasokan pangan daerah. Produksi yang turun dapat memengaruhi harga komoditas di pasar dan menambah beban masyarakat.

Heri juga menyoroti risiko kerusakan lahan akibat genangan berkepanjangan. Tanah yang terus tergenang bisa menurunkan kualitas dan produktivitas pertanian.

Selain itu, petani yang terus merugi berpotensi beralih ke sektor lain. Jika itu terjadi, luas lahan garapan dan jumlah tenaga kerja pertanian ikut menyusut.

Karena itu, ia menilai mitigasi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Perlindungan petani sama dengan menjaga pasokan pangan bagi warga Jawa Tengah.

Langkah Selanjutnya yang Diharapkan

Heri mendorong pemerintah daerah segera menyusun langkah konkret bersama instansi terkait. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar program mitigasi berjalan efektif.

Ia berharap dinas pertanian dan BPBD menyiapkan prosedur peringatan dini yang mudah dipahami petani. Informasi sederhana dan cepat lebih berguna daripada laporan yang rumit.

DPRD Jawa Tengah, lanjut Heri, akan mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan. Anggaran mitigasi dan program perlindungan petani akan menjadi perhatian.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota melibatkan kelompok tani sejak tahap perencanaan. Pendekatan dari bawah dianggap lebih tepat sasaran dibanding program seragam.

Pembahasan soal mitigasi bencana di kawasan pertanian juga dapat merujuk pada informasi kebencanaan yang dipublikasikan lembaga resmi, seperti BNPB, sebagai rujukan data peringatan dini.

Bagi Heri, persoalan ini tidak bisa ditunda. Musim hujan datang setiap tahun, dan petani butuh perlindungan sebelum air menggenangi sawah mereka.

Analisis Redaksi

Permintaan Heri Pudyatmoko menyentuh titik yang jarang dibahas dalam diskusi kebencanaan: petani sebagai pihak paling rentan namun paling sedikit mendapat perhatian. Banjir sering dibicarakan sebagai persoalan permukiman, sementara sawah yang tergenang hanya muncul sebagai catatan kerugian di akhir laporan.

Yang diajukan Heri sebenarnya sederhana. Peringatan dini yang sampai ke desa, kalender tanam yang menyesuaikan cuaca, dan saluran irigasi yang berfungsi. Persoalannya, hal-hal dasar itu menuntut koordinasi lintas dinas yang tidak selalu berjalan mulus di daerah.

Kritik yang layak diajukan adalah soal implementasi. Setiap tahun janji mitigasi muncul, tetapi petani di kawasan rawan banjir tetap menghadapi risiko yang sama. Tanpa anggaran yang jelas dan pengawasan yang ketat, dorongan dari legislatif hanya menjadi pernyataan musiman yang hilang bersama surutnya air.