Jerman Larang Drone dan Mobil China Masuk Barak Militer, Ini Alasannya

Militer Jerman melarang drone dan mobil buatan China memasuki barak serta fasilitas latihan militer. Pemerintah mencurigai perangkat elektronik pada kendaraan itu bisa merekam dan mengirim data sensitif ke pihak luar.

Larangan tersebut dilaporkan majalah berita Jerman, Der Spiegel pada Selasa (10/11). Kebijakan ini berlaku di seluruh Angkatan Bersenjata Jerman, Bundeswehr.

Kementerian Pertahanan Jerman membenarkan kebijakan itu. Seorang juru bicara mengatakan Bundeswehr tidak akan lagi menggunakan drone buatan China dan akan menggantinya dengan produk Jerman atau negara Eropa lain.

Perintah Penghentian Drone Komersial China

Menurut laporan Der Spiegel, Bundeswehr telah mengeluarkan perintah dalam beberapa pekan terakhir untuk menghentikan seluruh penggunaan drone komersial buatan China yang sebelumnya dibeli militer. Produk DJI termasuk di dalamnya.

Kekhawatiran utama bukan soal kemampuan terbang perangkat. Yang disorot adalah potensi pengiriman informasi sensitif, mulai dari aktivitas latihan militer, gambar barak, lokasi pelatihan, hingga detail sistem persenjataan Jerman kepada dinas intelijen China.

Proses penonaktifan drone kecil buatan China yang dimiliki Bundeswehr kini dipercepat, lapor Anadolu. Kementerian Pertahanan tidak mengungkapkan jumlah drone China yang telah dibeli militer sejak 2024. Pemerintah beralasan informasi itu berkaitan dengan "keamanan militer".

Namun, seorang juru bicara membenarkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir komandan di tingkat lokal dapat membeli perangkat komersial siap pakai dengan proses birokrasi yang relatif mudah. Jalur pengadaan inilah yang membuat jumlah perangkat sulit dipetakan secara terpusat.

Perdebatan soal risiko keamanan drone China sebenarnya sudah berlangsung berbulan-bulan di internal Bundeswehr. Kementerian Pertahanan semula berpendapat penggunaan drone di dalam barak dan lapangan latihan telah mengikuti protokol keamanan ketat.

Pemerintah juga menyatakan drone China hanya dipakai di wilayah yang tidak melibatkan informasi sensitif militer. Contohnya untuk pelatihan dasar calon pilot drone. Dalam kesempatan lain, drone DJI digunakan sebagai target latihan bagi sistem pertahanan anti-drone.

Peringatan Intelijen dan Daftar Putih yang Dipersoalkan

Sejumlah sumber internal telah memperingatkan potensi ancaman keamanan sejak pembuatan daftar putih tersebut. Berdasarkan temuan intelijen, seluruh produsen drone China disebut memiliki hubungan erat dengan pemerintah China.

Analis intelijen Barat juga menduga drone buatan China dilengkapi teknologi khusus yang memungkinkan pengiriman data dan gambar secara langsung kepada aparat keamanan China.

Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran bahwa drone yang dibeli melalui pengadaan kecil dapat mengirimkan informasi mengenai aktivitas dan kemampuan militer Jerman. Skala pembelian yang kecil justru membuat pengawasan lebih longgar dibanding pengadaan besar yang melewati banyak lapisan verifikasi.

Hingga kini belum diketahui apakah drone China benar-benar telah digunakan untuk mengumpulkan informasi sensitif militer Jerman. Namun, seorang sumber internal yang berulang kali menyampaikan keberatan mengenai penggunaan drone DJI mengungkapkan adanya indikasi konkret aktivitas spionase.

Indikasi itu tidak dirinci lebih jauh oleh Kementerian Pertahanan. Sikap diam pemerintah soal detail temuan intelijen sejalan dengan alasan "keamanan militer" yang dipakai untuk menutup data jumlah drone yang dibeli.

BYD, Geely, dan NIO Tak Boleh Masuk Zona Aman

Menurut Der Spiegel, militer Jerman turut membatasi akses sejumlah mobil China ke barak dan fasilitas militer lainnya. Daftar khusus yang beredar di lingkungan militer mencantumkan sejumlah model kendaraan dari produsen China, seperti BYD, Geely, dan NIO.

Kendaraan tersebut tidak lagi diizinkan memasuki area yang dikategorikan sebagai zona aman. Prajurit yang memiliki mobil dari merek-merek itu harus memarkir kendaraannya di luar barak, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.

Pembatasan muncul karena kekhawatiran terhadap berbagai sensor dan kamera yang terpasang pada mobil modern buatan China. Perangkat itu dikhawatirkan dapat merekam aktivitas di sekitar fasilitas militer dan mengirimkan data kepada badan keamanan China.

Mobil modern memang membawa kamera 360 derajat, radar, sensor parkir, hingga konektivitas data. Fitur yang sama yang memudahkan pengemudi juga membuka jalur pengumpulan informasi jika perangkat lunaknya terhubung ke server di luar negeri.

Kebijakan ini menempatkan pemilik kendaraan pribadi di posisi sulit. Mereka tidak dilarang memiliki mobil, tetapi akses ke tempat kerja dibatasi. Belum ada penjelasan resmi soal apakah militer menyediakan kantong parkir khusus atau transportasi pengganti bagi prajurit terdampak.

Respons Kementerian Pertahanan dan Kerja Sama Eropa

Kementerian Pertahanan Jerman tidak membantah isi laporan Der Spiegel. Juru bicara memastikan Bundeswehr menghentikan penggunaan drone China dan mempercepat penggantian perangkat.

Penggantian diarahkan ke produk buatan Jerman atau negara Eropa lainnya. Langkah ini sejalan dengan dorongan sejumlah negara Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada perangkat komersial dari pemasok yang dianggap berisiko bagi keamanan nasional.

Yang belum jelas adalah berapa lama proses penggantian berlangsung dan berapa biaya yang dibutuhkan. Kementerian Pertahanan juga tidak menyebut apakah drone pengganti sudah tersedia dalam jumlah memadai untuk kebutuhan pelatihan.

Sejumlah hal yang sudah diketahui dari laporan itu:

• Larangan berlaku di seluruh Bundeswehr, bukan hanya satu unit atau satu pangkalan.
• Drone komersial China, termasuk produk DJI, dihentikan penggunaannya.
• Perangkat diganti dengan produk Jerman atau Eropa lain.
• Mobil merek BYD, Geely, dan NIO dilarang masuk zona aman dan harus diparkir di luar barak.
• Jumlah drone China yang dibeli sejak 2024 tidak diungkap dengan alasan keamanan militer.

Dampak bagi Prajurit dan Pengadaan Militer

Dampak paling langsung dirasakan prajurit yang memiliki mobil China. Mereka kehilangan akses parkir di dalam area barak dan harus menempuh jarak tambahan dengan berjalan kaki setiap hari.

Dampak berikutnya menyentuh sisi operasional. Drone yang selama ini dipakai untuk pelatihan dasar pilot dan sebagai target latihan anti-drone harus diganti. Kebutuhan pelatihan tidak berkurang, sementara perangkat yang tersedia menyusut lebih dulu.

Kebijakan ini juga menyoroti celah pengadaan. Selama bertahun-tahun, komandan lokal bisa membeli perangkat komersial siap pakai dengan birokrasi ringan. Kemudahan itu efisien, tetapi membuat militer sulit menghitung sendiri berapa banyak perangkat asing yang sudah masuk.

Bagi produsen China, larangan ini menutup satu segmen pasar di Eropa. Bagi Jerman, langkah tersebut menambah daftar kebijakan yang memisahkan perangkat sipil dari lingkungan militer berdasarkan asal produksi, bukan semata spesifikasi teknis.

Analisis Redaksi

Larangan Jerman ini bukan soal ketakutan berlebihan terhadap drone murah. Persoalannya struktural: pengadaan kecil yang desentralistis membuat perangkat asing masuk tanpa audit terpusat, sementara kemampuan sensor pada perangkat komersial terus meningkat. Ketika komandan lapangan bisa membeli sendiri, kecepatan memang didapat, tetapi visibilitas pusat hilang.

Yang menarik, Kementerian Pertahanan semula membela penggunaan drone China dengan alasan protokol ketat dan lokasi non-sensitif. Argumen itu gugur bukan karena berubahnya protokol, melainkan karena munculnya indikasi konkret aktivitas spionase. Artinya, penilaian risiko sebelumnya bertumpu pada asumsi, bukan pada temuan.

Larangan mobil China menunjukkan pergeseran yang lebih luas. Sensor dan kamera pada kendaraan pribadi kini diperlakukan sebagai instrumen pengumpulan data, bukan sekadar fitur kenyamanan. Konsekuensinya, kebijakan keamanan militer mulai merambah pilihan konsumen prajurit. Di titik itu, pertanyaan soal biaya, keadilan, dan alternatif transportasi seharusnya ikut dijawab, bukan hanya soal asal merek.