Tim Khusus Polri Dinilai Tak Berani Terapkan Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Listyo

Peneliti ISESS Bambang Rukminto menilai Tim Khusus Polri yang menangani kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto belum berani menerapkan pasal makar. Ia menyebut ada indikasi upaya melokalisir kasus agar hanya berhenti di pelanggaran UU ITE.

Kritik itu disampaikan Bambang saat dihubungi Afu.id, Rabu (11/11/2026). Ia menyoroti kinerja tim yang diketuai Kabareskrim Komjen Asep Safrudin tersebut.

Kronologi dan Sikap Tim Khusus Polri

Kasus ini mencuat setelah Istana menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo dan empat jenderal polisi lainnya mengarah pada makar. Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Namun, menurut Bambang, Tim Khusus Polri belum menindaklanjuti pernyataan tersebut secara proaktif.

“Tim Khusus belum ada progres, seharusnya proaktif menindaklanjuti pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi yang menyatakan tindakan penyadapan Listyo dan tiga jenderal lainnya makar. Tapi penerapan pasalnya baru sekadar di UU ITE,” kata Bambang.

Bambang menyayangkan sikap polisi yang dinilainya lambat. Sepekan kasus ini bergulir, belum ada penjelasan detail mengenai peran masing-masing tersangka. Padahal, publik menunggu transparansi sejak penyelidikan dimulai.

Ia menilai, jika hingga minggu ini tidak ada progres signifikan, maka anggapan publik bahwa kasus ini dilokalisir menjadi wajar. “Perannya apa masing-masing juga belum dijelaskan oleh kepolisian dan operator-operator yang ada di level bawah, juga belum diungkap. Kalau sampai minggu ini belum ada progres signifikan, maka benar ada indikasi ke arah melokalisir,” tambahnya.

Tim Khusus Polri sendiri dibentuk untuk mengusut kasus penyadapan yang menyeret Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Namun, hingga kini belum ada tersangka yang dijerat dengan pasal makar.

Pernyataan Bambang Rukminto dan Sorotan ISESS

Bambang Rukminto, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menegaskan bahwa Polri harus independen dalam menangani kasus ini. Ia mengakui skandal penyadapan ini bakal diwarnai isu politik seiring proses penyelidikan. Meski begitu, ia meminta Polri tidak terpengaruh.

“Polri harus independen dan mengabaikan isu narasi politik itu, jangan malah terdikte yang bakal merepotkan penyidik nanti,” ujarnya.

Menurut Bambang, pembentukan Tim Khusus tidak otomatis membuka tabir kasus penyadapan. Ia mendorong Kabareskrim Komjen Asep Safrudin segera membuktikan kinerja timnya. “Mabes Polri harus memahami bahwa perkara ini sangat menjadi perhatian publik. Karenanya, Tim Khusus harus objektif menangani perkara ini termasuk penerapan pasal makar agar peran semua tersangka bisa terbongkar dan memudahkan penyidikan,” tutupnya.

ISESS selama ini dikenal sebagai lembaga kajian yang kerap menyoroti isu keamanan dan penegakan hukum. Kritik Bambang menambah tekanan publik terhadap transparansi penanganan kasus ini.

Pasal Makar dan Kompleksitas Pembuktian

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri memaparkan konsekuensi jika penyidik menerapkan pasal makar. Menurut Reza, penerapan pasal itu akan berdampak pada tahap pembuktian yang menuntut dibukanya isi rekaman penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Reza menjelaskan bahwa diksi makar perlu pembuktian terbuka, termasuk diperdengarkannya isi penyadapan yang konon dilakukan sejak tahun 2025-2026. “Artinya tuduhan makar berisiko terbongkar di persidangan. Listyo Sigit dengan tiga jenderal polisi lainnya yang bakal menjadi terdakwa kasus makar bisa membangun strategi pembelaan diri dengan memengaruhi sidang agar menaruh perhatian pada aspek substansi ketimbang prosedural penyadapan,” kata Reza saat dihubungi Afu.id, Selasa (10/11/2026).

Reza memprediksi, jika pasal makar diterapkan, akan menjadi serangan balik bagi para tersangka. Tim kuasa hukum masing-masing akan meminta dokumen bukti yang relevan untuk pembelaan. “Jadi pembuktian makar itu akan kompleks, LSP (Listyo) cs akan meminta kepada hakim agar seluruh hasil penyadapan dihadirkan seutuh-utuhnya di muka persidangan, berdasarkan Pasal 150 butir j KUHP,” kata Reza.

Ia juga menyoroti potensi perdebatan makna kata makar di persidangan. Jika diterapkan Bareskrim, seluruh isi penyadapan termasuk rahasia negara berpotensi terbongkar ke publik. “Perdebatan di ruang sidang pidana tentang makar berkonsekuensi pada keharusan untuk membuka isi rekaman hasil penyadapan. Saya memperkirakan ‘tidak siap’ untuk itu apabila hal sensitif itu dibawa ke dalam ruang persidangan,” ujarnya.

Reza menambahkan, banyak tokoh yang disadap bisa terungkap di persidangan. Akibatnya, banyak pihak yang mungkin tidak nyaman ketika rekaman diperdengarkan. “Proses pidana atas LSP cs akan menghadirkan kepastian hukum. Namun, kepastian tidak selalu beriringan dengan kemanfaatan, ya contohnya dalam penyadapan ini yang akan membongkar banyak tokoh,” tutur Reza.

Latar Belakang Kasus Penyadapan Listyo Sigit

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah jenderal polisi. Listyo adalah eks Kapolri yang kini berstatus tersangka. Ia disebut menyadap Presiden Prabowo Subianto bersama Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Penyadapan diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Namun, detail modus dan motif belum diungkap secara resmi oleh penyidik. Polri baru menjerat para tersangka dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bukan pasal makar.

Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi yang menyebut tindakan itu mengarah ke makar menjadi sorotan. Seharusnya, menurut Bambang, pernyataan itu ditindaklanjuti secara hukum. Namun, hingga kini Tim Khusus belum menerapkan pasal tersebut.

Kasus ini juga menyeret nama Tito Karnavian yang makin santer disebut. Selain itu, Ahrie Sonta dikabarkan menempuh jalur banding setelah tidak menerima pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Dinamika ini menunjukkan kasus terus berkembang.

Dampak dan Reaksi Publik

Kasus penyadapan ini menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh-tokoh besar. Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat menyentil kasus ini dalam perayaan HUT NasDem. “Jangan-jangan disadap aku,” ujar Prabowo seperti dikutip dalam pemberitaan.

Kritik terhadap kinerja Tim Khusus Polri juga muncul dari berbagai pihak. Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas. Jika kasus ini hanya berhenti di UU ITE, kepercayaan terhadap penegakan hukum bisa tergerus.

Di sisi lain, penerapan pasal makar memiliki risiko. Seperti diungkap Reza Indragiri, pembuktian makar bisa membuka rahasia negara dan memicu serangan balik dari tersangka. Polri berada di posisi sulit: menerapkan pasal makar atau tetap pada UU ITE.

Bambang Rukminto menegaskan bahwa Polri harus objektif. “Tim Khusus harus objektif menangani perkara ini termasuk penerapan pasal makar agar peran semua tersangka bisa terbongkar,” katanya.

Langkah Selanjutnya dan Tuntutan Transparansi

Hingga berita ini diturunkan, Tim Khusus Polri belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin belum bersuara soal kritik yang dilontarkan Bambang.

Publik menunggu apakah polisi akan menerapkan pasal makar atau tetap pada UU ITE. Keputusan ini akan menentukan arah kasus dan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

Bambang mendorong agar Mabes Polri segera membuktikan kinerja Tim Khusus. “Mabes Polri harus memahami bahwa perkara ini sangat menjadi perhatian publik,” tegasnya.

Reza Indragiri mengingatkan bahwa proses pidana atas LSP cs akan menghadirkan kepastian hukum. Namun, kepastian tidak selalu beriringan dengan kemanfaatan. “Kepastian tidak selalu beriringan dengan kemanfaatan, ya contohnya dalam penyadapan ini yang akan membongkar banyak tokoh,” tuturnya.

Kasus ini masih bergulir. Semua mata tertuju pada langkah Tim Khusus Polri dalam mengusut tuntas penyadapan yang menyeret eks Kapolri tersebut.

Analisis Redaksi

Kritik Bambang Rukminto menyoroti titik lemah penanganan kasus ini: ketidaktegasan Polri dalam menerapkan pasal makar. Pernyataan Istana yang menyebut tindakan Listyo Cs mengarah ke makar seharusnya menjadi dasar penyidik untuk mendalami lebih jauh. Jika hanya berhenti di UU ITE, publik berhak curiga ada upaya melokalisir. Apalagi, peran masing-masing tersangka belum diungkap secara detail.

Namun, penerapan pasal makar memang tidak sederhana. Reza Indragiri mengingatkan risiko pembuktian yang kompleks dan potensi terbongkarnya rahasia negara. Polri berada di persimpangan: menerapkan pasal makar dengan segala risikonya, atau tetap pada UU ITE yang dianggap lebih aman. Pilihan ini akan mencerminkan sejauh mana Polri berani menghadapi tekanan politik.

Yang paling penting, publik menuntut transparansi. Tim Khusus Polri harus segera memberikan progres konkret, bukan sekadar membentuk tim. Jika tidak, kepercayaan terhadap penegakan hukum akan semakin tergerus. Kasus ini bukan hanya soal penyadapan, tetapi juga soal integritas institusi.

Sumber: hukumonline.com