Raperda Peternakan Solo Perkuat Pasal 50, Cegah Zoonosis Lebih Rinci

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Surakarta memperkuat aturan pencegahan penyakit zoonosis. Penguatan dilakukan melalui penajaman Pasal 50 setelah Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah memberi masukan. Langkah ini menandai babak baru penanganan kesehatan hewan di Solo, kota yang masih menyimpan aktivitas peternakan rakyat di sejumlah titik.

Penajaman Pasal 50 dan Masukan Biro Hukum Jateng

Inti perubahan terletak pada Pasal 50. Pasal ini mengatur upaya pencegahan penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Menurut informasi yang dihimpun dari RRI Surakarta, penajaman dilakukan setelah Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah memberikan masukan terhadap draf rancangan.

Masukan itu membuat rumusan pasal menjadi lebih terperinci. Detail teknis memang diperlukan agar aturan tidak berhenti sebagai norma kosong. Apalagi zoonosis bukan perkara sederhana. Penyakit jenis ini mencakup rabies, antraks, brucellosis, hingga flu burung yang pernah menjadi perhatian serius di berbagai daerah.

Biro Hukum Provinsi berperan sebagai penguji konsistensi antara draf raperda dan peraturan di atasnya. Masukan dari biro hukum biasanya menyangkut pilihan kata, cakupan kewenangan, hingga kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penajaman Pasal 50 menjadi penanda bahwa pemerintah kota ingin memastikan payung hukumnya kuat.

Mengapa Zoonosis Perlu Diatur di Tingkat Daerah

Zoonosis menempati posisi khusus dalam kesehatan masyarakat. Sekitar 60 persen penyakit menular pada manusia berasal dari hewan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Angka itu menjelaskan mengapa pengaturan di tingkat daerah tidak bisa dianggap remeh.

Kota Surakarta memiliki karakter khas. Sebagai kota dengan kepadatan penduduk tinggi, Solo masih memiliki peternakan sapi perah, kambing, unggas, dan hewan peliharaan yang tersebar di kampung-kampung. Interaksi antara warga dan hewan berlangsung setiap hari. Di titik itulah risiko penularan muncul.

Raperda ini tidak hanya bicara soal kuratif. Pasal 50 menekankan pencegahan. Pendekatan preventif mencakup surveillance atau pemantauan penyakit, pemeriksaan kesehatan hewan, pengendalian lalu lintas ternak, hingga edukasi kepada pemilik hewan. Semua itu membutuhkan dasar hukum yang jelas agar dinas terkait punya kewenangan bertindak.

Penguatan pasal juga relevan dengan pengalaman daerah lain. Wabah rabies di sejumlah wilayah Indonesia, misalnya, menunjukkan pentingnya koordinasi antara dinas peternakan, dinas kesehatan, dan masyarakat. Tanpa aturan rinci, respons sering terlambat.

Ruang Lingkup Raperda dan Kaitan dengan Perda Existing

Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan mencakup banyak aspek. Mulai dari penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, hingga pengawasan. Pasal 50 adalah salah satu simpul yang menghubungkan kesehatan hewan dengan kesehatan manusia.

Di banyak daerah, pengaturan peternakan dan kesehatan hewan sudah ada, tetapi kerap terpisah-pisah. Ada aturan soal izin usaha peternakan, ada pula aturan soal pengendalian penyakit. Raperda ini berupaya menyatukan dalam satu payung.

Pemerintah Kota Surakarta sebelumnya memiliki sejumlah regulasi terkait ketertiban dan kesehatan lingkungan. Namun, dinamika peternakan menuntut pembaruan. Misalnya, munculnya peternakan skala kecil di permukiman, perdagangan hewan kurban musiman, hingga lalu lintas hewan antarwilayah.

Dalam konteks ini, penajaman Pasal 50 bukan sekadar tambal sulam. Ia menjadi penegas bahwa pencegahan zoonosis adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya dinas peternakan. Peran serta masyarakat, termasuk peternak dan pemilik hewan peliharaan, menjadi bagian dari skema.

Dampak yang Diharapkan bagi Warga dan Peternak

Bagi warga, raperda ini menjanjikan perlindungan yang lebih jelas. Jika terjadi kasus penyakit hewan yang berpotensi menular, pemerintah kota memiliki dasar untuk mengambil langkah cepat. Mulai dari pemeriksaan, isolasi, hingga pengobatan.

Bagi peternak, aturan yang rinci justru memberi kepastian. Mereka tahu persis kewajiban apa yang harus dipenuhi, misalnya vaksinasi ternak atau pelaporan jika ada hewan sakit. Kepastian ini mengurangi risiko sanksi yang timbul karena ketidaktahuan.

Namun, implementasi di lapangan tetap menjadi ujian. Sosialisasi harus berjalan intensif. Dinas terkait perlu menyiapkan anggaran untuk vaksin, obat-obatan, dan tenaga kesehatan hewan. Tanpa dukungan sumber daya, pasal sebagus apa pun akan sulit dijalankan.

• Penguatan pengawasan lalu lintas hewan untuk mencegah masuknya penyakit.
• Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan hewan daerah.
• Edukasi rutin bagi peternak dan pemilik hewan peliharaan.
• Koordinasi lintas sektor antara dinas peternakan dan dinas kesehatan.

Sejumlah kota di Indonesia telah menerapkan model serupa. Mereka yang berhasil biasanya memiliki sistem pelaporan yang mudah diakses warga. Misalnya, kanal pengaduan jika ditemukan hewan dengan gejala penyakit menular.

Tahapan Selanjutnya: Dari Raperda ke Perda

Setelah penajaman Pasal 50, raperda ini masih menempuh proses panjang. Masukan dari Biro Hukum Provinsi menjadi salah satu tahapan sebelum pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta. Pembahasan di tingkat komisi biasanya menyoroti aspek anggaran dan implementasi.

Partisipasi publik juga dibutuhkan. Sesuai semangat keterbukaan, draf raperda semestinya bisa diakses warga untuk memberi masukan. Apalagi aturan ini menyangkut kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang tinggal dekat peternakan.

Jika disahkan, perda akan menjadi landasan operasional bagi dinas. Peraturan pelaksana berupa Peraturan Wali Kota mungkin diperlukan untuk mengatur detail teknis. Di sinilah kualitas birokrasi diuji.

Pemerintah Kota Surakarta belum merinci jadwal pasti pengesahan. Namun, arahnya sudah terlihat: pencegahan zoonosis mendapat porsi lebih besar dalam tata kelola peternakan kota. Langkah ini sejalan dengan tren global yang menempatkan kesehatan hewan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat.

Analisis Redaksi

Penajaman Pasal 50 patut diapresiasi, tetapi jangan berhenti di situ. Persoalan zoonosis di kota padat seperti Solo tidak selesai dengan rumusan pasal yang lebih rinci. Yang menentukan adalah konsistensi penegakan dan kesiapan sumber daya. Selama ini, dinas peternakan kerap bekerja dengan anggaran terbatas, sementara beban pengawasan terus bertambah.

Ada baiknya pembahasan di DPRD tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal. Anggota dewan perlu menanyakan secara spesifik: berapa alokasi untuk vaksinasi, berapa tenaga medis hewan yang tersedia, dan bagaimana sistem pelaporan kasus di tingkat kelurahan. Tanpa itu, raperda hanya menjadi dokumen rapi yang tersimpan di lemari.

Selain itu, partisipasi warga mesti dibuka seluas-luasnya. Peternak kecil dan pemilik hewan peliharaan adalah pihak yang paling terdampak. Melibatkan mereka dalam perumusan aturan akan meningkatkan kepatuhan. Pencegahan zoonosis bukan pekerjaan pemerintah semata; ia menuntut kesadaran kolektif bahwa kesehatan hewan adalah bagian dari kesehatan bersama.

Sumber: who.int