Longsor Pejaten Timur: Pramono Anung Perintahkan Turap Permanen

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Jakarta Selatan membangun turap permanen di lokasi longsor Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penanganan tidak boleh lagi memakai cara konvensional.

Perintah itu disampaikan Pramono setelah pergerakan tanah di kawasan tersebut memicu longsor. Ia menilai struktur penahan tanah permanen jadi syarat utama agar kejadian serupa tidak terulang di titik yang sama.

"Penanganan longsor tidak boleh lagi menggunakan metode konvensional, melainkan harus melalui pembangunan struktur penahan tanah," kata Pramono, dikutip dari laporan Kompas TV, Rabu (11/11/2026).

Laporan Kompas TV menyebut perintah itu menyasar dua unit kerja sekaligus: Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan Suku Dinas Jakarta Selatan. Keduanya diminta bergerak cepat merealisasikan penanganan teknis di lapangan.

Kronologi Longsor Pejaten Timur dan Respons Cepat Gubernur

Longsor terjadi di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Informasi awal menyebut pergerakan tanah sebagai pemicu utama, bukan banjir kiriman atau luapan kali seperti yang sering terjadi di titik lain Jakarta.

Pramono langsung meninjau persoalan ini dan mengeluarkan instruksi tertulis kepada jajaran terkait. Ia menekankan agar penanganan tidak berhenti pada pembersihan material longsor.

Instruksi gubernur menyebut dua hal pokok. Pertama, pembangunan turap di sepanjang tebing yang longsor. Kedua, penguatan struktur di pinggir aliran air yang terdampak pergerakan tanah.

"Ia meminta jajarannya bergerak cepat merealisasikan penanganan teknis, terutama pembangunan turap di sepanjang tebing dan pinggir aliran air yang terdampak longsor," demikian bunyi laporan Kompas TV.

Penanganan konvensional yang dimaksud biasanya berupa penimbunan kembali tanah, pemasangan karung pasir, atau penutupan sementara dengan terpal. Metode itu dianggap hanya bertahan sebentar dan tidak menjawab akar masalah.

Pramono ingin pendekatan berbeda. Turap permanen dinilai mampu menahan tekanan tanah dalam jangka panjang, terutama di kawasan padat permukiman seperti Pejaten Timur yang berbatasan langsung dengan aliran air.

Penyebab Longsor: Kemarau Panjang Lalu Hujan Intensitas Tinggi

Pramono menyebut pergerakan tanah diduga dipicu kondisi cuaca ekstrem. Jakarta lebih dulu mengalami kemarau panjang sebelum diguyur hujan berintensitas tinggi.

Tanah yang mengering dan retak menjadi rentan ketika air masuk secara tiba-tiba. Retakan membuka jalan bagi air meresap ke lapisan tanah, lalu memperlemah ikatan partikel di dalamnya.

"Pergerakan tanah diduga dipicu kondisi cuaca ekstrem setelah Jakarta mengalami kemarau panjang, sehingga tanah yang mengering dan retak menjadi rentan ketika diguyur hujan berintensitas tinggi," ujar Pramono dalam laporan tersebut.

Pola ini bukan hal baru di Jakarta. Peralihan dari musim kering panjang ke musim hujan sering memicu longsor di tebing-tebing permukiman yang tidak memiliki struktur penahan.

Kawasan Pasar Minggu dan Pejaten Timur memiliki karakter tanah yang bervariasi, dengan sebagian titik berada di pinggir aliran air. Kombinasi kemiringan tebing dan aliran air membuat tekanan terhadap dinding tanah terus bekerja.

Karena itu, Pramono tidak hanya meminta perbaikan cepat. Ia mendorong pendekatan teknis yang memperhitungkan beban tanah dan aliran air sekaligus, bukan sekadar menambal bagian yang runtuh.

Dinas Bina Marga dan Sudin Jakarta Selatan Jadi Pelaksana

Pelaksana perintah gubernur adalah Dinas Bina Marga DKI Jakarta bersama Suku Dinas Jakarta Selatan. Kedua unit ini yang memiliki kewenangan teknis atas pembangunan struktur penahan tanah di jalan dan kawasan permukiman.

Pramono meminta jajarannya tidak menunda pekerjaan. Instruksi disampaikan langsung agar tahapan perencanaan, pengukuran, dan eksekusi berjalan tanpa jeda panjang.

Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum turap dibangun:

• Pengukuran ulang kontur tebing dan pinggir aliran air yang terdampak longsor.
• Penentuan jenis turap permanen yang sesuai dengan kondisi tanah di Pejaten Timur.
• Pengamanan area sekitar agar tidak ada aktivitas warga di zona rawan selama pekerjaan berlangsung.
• Koordinasi dengan Sudin Sumber Daya Air untuk memastikan aliran air tidak mengganggu struktur turap.
• Penjadwalan pekerjaan yang memperhitungkan risiko hujan susulan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum merinci nilai anggaran maupun tenggat penyelesaian dalam laporan tersebut. Yang ditegaskan hanya arahan agar penanganan teknis segera direalisasikan.

Meski begitu, perintah gubernur memberi sinyal bahwa pembangunan turap masuk prioritas. Ini penting karena pekerjaan struktur penahan tanah biasanya menuntut perencanaan teknis yang tidak bisa dilakukan tergesa-gesa.

Dampak bagi Warga dan Risiko Longsor Susulan

Longsor di Pejaten Timur berdampak langsung pada warga di sekitar lokasi. Pergerakan tanah mengancam permukiman yang berdiri di dekat tebing dan pinggir aliran air.

Risiko paling nyata adalah longsor susulan. Selama hujan masih turun dengan intensitas tinggi, tanah yang belum diperkuat struktur penahan tetap rentan bergerak kembali.

Karena itu, pembangunan turap permanen bukan sekadar proyek infrastruktur. Fungsinya melindungi rumah warga, akses jalan, dan aliran air dari keruntuhan yang bisa memutus aktivitas harian.

Bagi Jakarta, kejadian ini menambah daftar titik rawan longsor yang perlu ditangani serius. Kawasan dengan tebing tanpa penahan dan berdekatan dengan aliran air menjadi prioritas pemetaan.

Data dan angka kerugian belum dirinci dalam laporan Kompas TV. Namun instruksi gubernur menunjukkan skala persoalan dianggap cukup serius untuk ditangani lewat struktur permanen, bukan perbaikan sementara.

Warga di sekitar lokasi kini menunggu realisasi janji tersebut. Mereka juga berharap pengamanan area dilakukan sebelum pekerjaan turap dimulai, mengingat ancaman hujan susulan masih membayangi.

Langkah Selanjutnya: Dari Instruksi ke Turap Permanen

Tahap berikutnya bergantung pada kecepatan Dinas Bina Marga dan Sudin Jakarta Selatan menerjemahkan instruksi gubernur menjadi pekerjaan fisik. Perencanaan teknis menjadi penentu utama.

Pemprov DKI perlu memastikan desain turap sesuai kondisi tanah Pejaten Timur. Struktur penahan yang salah desain justru berisiko gagal menahan tekanan tanah dan aliran air.

Selain itu, pengawasan mutu pekerjaan menjadi kunci. Turap permanen dirancang bertahan bertahun-tahun, sehingga kualitas material dan metode pemasangan tidak bisa dikompromikan.

Pramono sendiri telah menegaskan arah kebijakannya. Penanganan longsor di Pejaten Timur harus melalui pembangunan struktur penahan tanah agar kejadian serupa tidak terulang.

Yang belum terjawab adalah jadwal pasti dan besaran anggaran. Dua hal itu akan menentukan apakah perintah gubernur benar-benar berujung pada turap berdiri kokoh, atau berhenti sebagai instruksi di atas kertas.

Untuk konteks kebencanaan Jakarta, pembaca bisa merujuk informasi resmi dari BMKG soal peringatan cuaca ekstrem dan potensi hujan intensitas tinggi di wilayah Jabodetabek.

Analisis Redaksi: Turap Permanen Ujian Konsistensi Janji Penanganan Bencana

Instruksi Pramono Anung menyentuh akar persoalan yang sering dilewatkan: penanganan longsor di Jakarta terlalu sering berhenti pada perbaikan kosmetik. Karung pasir dan terpal memang cepat dipasang, tetapi tidak mengubah kondisi tanah yang rentan.

Pilihan membangun turap permanen tepat secara teknis. Tanah yang mengering saat kemarau lalu retak akan tetap lemah ketika hujan datang. Tanpa struktur penahan, titik yang sama berpotensi longsor lagi pada musim hujan berikutnya.

Persoalannya ada pada eksekusi. Perintah gubernur baru bermakna jika Dinas Bina Marga dan Sudin Jakarta Selatan bergerak dengan tenggat jelas, desain yang tepat, dan pengawasan mutu yang ketat. Tanpa itu, turap permanen hanya berpindah dari dokumen instruksi ke daftar proyek yang tertunda.

Publik berhak menuntut transparansi, mulai dari anggaran hingga jadwal penyelesaian. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar tebing di Pejaten Timur, melainkan nyawa warga yang tinggal di sekitarnya.