Banjir Ancam Lahan Pertanian Jateng: Heri Pudyatmoko Desak Mitigasi Sejak Dini

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko meminta pemerintah memperkuat mitigasi banjir di sembilan daerah rawan untuk melindungi lahan pertanian menjelang musim tanam padi pada November 2026.

Permintaan itu muncul setelah Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Jawa Tengah memetakan sembilan kabupaten yang masuk kategori rawan banjir berdasarkan riwayat kejadian tahun-tahun sebelumnya.

Heri menilai pemetaan tersebut harus menjadi dasar pemerintah provinsi menentukan prioritas penanganan. "Pemetaan daerah rawan ini harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah sawah terendam dan petani mengalami kerugian. Antisipasi harus dilakukan sebelum musim tanam berlangsung," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Sembilan Daerah Rawan Banjir di Jateng

Distannak Jateng mencatat ada sembilan daerah yang masuk pemetaan rawan banjir. Wilayahnya tersebar di dua kawasan: Jawa Tengah bagian timur dan Pantura barat.

Di wilayah timur, daerah yang dipetakan meliputi Demak, Grobogan, Kudus, Karanganyar, dan Pati. Sementara di kawasan Pantura barat mencakup Pekalongan, Pemalang, Tegal, hingga Brebes.

Pemetaan ini disusun berdasarkan riwayat banjir pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya, daerah-daerah tersebut sudah beberapa kali mengalami genangan yang berdampak pada lahan persawahan.

Heri menyebut daerah dengan riwayat banjir perlu perhatian khusus, terutama kawasan persawahan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Menurutnya, lahan pertanian yang terendam bukan hanya soal gagal panen, tetapi juga menyangkut keberlanjutan hidup petani.

Data Distannak Jateng menjadi pijakan awal. Namun, Heri menekankan agar pemetaan itu tidak berhenti sebagai dokumen. Pemerintah provinsi diminta menerjemahkannya menjadi program nyata di lapangan.

Mengapa Musim Tanam November Jadi Titik Kritis

November 2026 menjadi periode krusial karena bertepatan dengan musim tanam padi. Jika banjir datang pada fase ini, bibit yang baru ditanam bisa rusak dan petani kehilangan modal awal.

Banjir pada musim tanam tidak hanya merusak tanaman. Genangan yang lama juga bisa merusak struktur tanah, mengganggu saluran irigasi, dan menunda jadwal tanam berikutnya. Dampaknya berantai.

Heri meminta antisipasi dilakukan sebelum musim tanam berlangsung. "Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah sawah terendam dan petani mengalami kerugian," kata dia.

Pernyataan itu menyiratkan kritik terhadap pola penanganan yang selama ini cenderung reaktif. Bantuan sering datang setelah bencana, bukan sebelum. Padahal, biaya mitigasi jauh lebih murah dibanding kerugian akibat banjir.

Di Jawa Tengah, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung bagi sebagian besar penduduk di daerah rawan. Lahan sawah di Demak, Grobogan, Pati, hingga Brebes termasuk lumbung pangan provinsi. Gangguan di sana berdampak pada pasokan pangan regional.

Langkah Mitigasi yang Diminta Heri Pudyatmoko

Heri tidak merinci program teknis tertentu. Namun, ia menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi.

• Menjadikan pemetaan Distannak Jateng sebagai dasar prioritas penanganan banjir.
• Melakukan antisipasi sebelum musim tanam, bukan setelah sawah terendam.
• Memberi perhatian khusus pada kawasan persawahan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Pernyataan itu sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD. Sebagai wakil rakyat, Heri mendorong agar anggaran mitigasi benar-benar dialokasikan dan dieksekusi tepat waktu.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi. Banjir di lahan pertanian biasanya melibatkan banyak pihak: dinas pertanian, dinas pengairan, BPBD, hingga pemerintah kabupaten.

Tanpa koordinasi, program mitigasi bisa tumpang tindih atau justru kosong di titik kritis. Heri ingin pemetaan menjadi alat bersama, bukan hanya milik satu dinas.

Dampak Banjir terhadap Petani dan Pasokan Pangan

Banjir di lahan pertanian menimbulkan kerugian berlapis. Petani kehilangan benih, pupuk, dan biaya olah tanah yang sudah dikeluarkan. Belum lagi waktu tanam yang mundur.

Pada skala lebih luas, gangguan musim tanam di sembilan kabupaten bisa memengaruhi produksi padi Jawa Tengah. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu penyumbang beras nasional.

Jika banjir merendam sawah di Demak, Grobogan, dan Pati sekaligus, pasokan gabah bisa terganggu. Harga beras berpotensi naik, terutama jika musim tanam berikutnya juga terganggu.

Heri memilih menekankan sisi kemanusiaan. Petani, katanya, adalah pihak yang paling rentan. Mereka menanggung risiko paling besar ketika banjir datang, tetapi sering terlambat mendapat bantuan.

Karena itu, ia mendorong agar mitigasi tidak hanya berhenti pada normalisasi saluran air. Perlu juga sistem peringatan dini dan kesiapan logistik di daerah rawan.

Respons dan Tindak Lanjut yang Ditunggu

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Jawa Tengah atau Distannak Jateng mengenai tindak lanjut pemetaan tersebut. Namun, pernyataan Heri memberi tekanan politik agar isu ini masuk agenda pemerintah.

DPRD Jateng memiliki alat untuk mendorong tindak lanjut, mulai dari rapat kerja komisi hingga pengawasan anggaran. Heri berada di posisi yang memungkinkan untuk mengawal isu ini.

Yang ditunggu publik sekarang adalah langkah konkret: apakah pemerintah provinsi akan menggelar rapat koordinasi, menyiapkan anggaran darurat, atau mempercepat perbaikan saluran irigasi di sembilan daerah rawan.

Musim tanam November 2026 semakin dekat. Waktu bagi pemerintah untuk bergerak sebelum banjir, bukan sesudahnya. Seperti dikatakan Heri, "Antisipasi harus dilakukan sebelum musim tanam berlangsung."

Analisis Redaksi: Mitigasi yang Terlambat Selalu Lebih Mahal

Pernyataan Heri Pudyatmoko menyentuh persoalan lama: penanganan bencana di Indonesia masih sering berkutat pada respons darurat, bukan pencegahan. Pemetaan sembilan daerah rawan banjir sebenarnya sudah memberi peta jalan. Yang kurang adalah kemauan mengeksekusi sebelum bencana datang.

Banjir di lahan pertanian bukan sekadar bencana alam. Ia adalah persoalan tata kelola air, tata ruang, dan anggaran. Jika saluran irigasi dangkal, drainase buruk, dan daerah resapan berkurang, banjir akan berulang setiap musim. Pemetaan Distannak Jateng seharusnya menjadi dasar untuk membenahi akar masalah itu, bukan hanya menyiapkan posko bantuan.

DPRD Jateng punya ruang untuk memastikan janji mitigasi tidak berhenti di pernyataan. Fungsi pengawasan bisa dipakai untuk mengecek apakah anggaran mitigasi benar-benar sampai ke daerah rawan. Tanpa itu, petani di Demak, Grobogan, Pati, hingga Brebes akan terus menjadi pihak pertama yang menanggung kerugian, dan pemerintah kembali bergerak setelah sawah terendam.

Sumber: jateng.disway.id, antaranews.com